Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Bupati Madiun Jelaskan Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2021 Pada Rapat Paripurna

by : On Maret 14, 2021

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI


Kabupaten Madiun, Pewarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar sidang paripurna membahas 4 Raperda Non APBD TA 2021 dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Madiun terkait 4 Raperda tersebut. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Feri Sudarsono ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Sekda Tontro Pahlawanto dan Pimpinan OPD Pemkab Madiun, Jum’at (12/3).

Adapun keempa Raperda tersebut yaitu yang pertama Raperda perihal Perubahan no 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; kedua, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2013; ketiga, Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No 15 tahun 2020 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; dan keempat, Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah no. 14 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menjelaskan satu persatu dari 4 Rancangan Produk hukum daerah tersebut. Seperti Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat no 4 tahun 2017, dengan adanya bencana pandemi covid-19 yang terjadi saat ini telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian sehingga perlu upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kehidupan baru.

Terkait Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, maka perlu adanya perubahan yang dilatarbelakangi oleh situasi pandemi Covid-19 saat ini dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka diubah dengan substansi yang meliputi : 1. Penyeseuaian isu-isu strategis di Kabupaten Madiun, 2. Penyesuaian tema dan arah kebijakan Pembangunan Daerah, 3 Penyesuaian Tujuan, Sasaran Pmebangunan Daerah serta Indikator Kinerja Daerah, 4 Penyesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program Permendagri No.90 tahun 2019.

Terkait Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No 15 tahun 2020 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, hal ini diubah atas mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Oleh karenaya dalam rangka menggali potensi daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap obyek retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan struktur, tarip dan jenisnya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Begitu juga dengan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah no. 14 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, saat ini dalam kondisi dan dinamika perekonomian kehidupan di masyarakat yang sangat cepat dan dinamis dalam perkembangannya, serta dalam rangka menggali potensi daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan dan perubahan beberapa obyek retribusi yaitu daya Tarik Wisata, penjualan Benih dan Bibit sesuai dengan struktur, tarip dan jenisnya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. (ik/hum)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »