Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Menjerit, Warga Kalijambe Soroti Biaya PTSL

by : On Mei 17, 2020

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI


Sragen - Kasus dugaan pungutan liar (pungli)  pada program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Salah satunya Warsito selaku aktivis Jateng. Menurutnya jika memang tidak sesuai dengan aturan maka harus ditindak tegas.

Warsito mengatakan BPN selaku pemegang kebijakan pelaksanaan teknis dalam program PTSL memiliki tanggungjawab, agar proses pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai aturan” kata Warsito minggu (17/5/2020)

Lebih lanjut Warsito mengatakan  program PTSL sangat sensitif apalagi menyangkut persoalan biaya administrasi pembuatan sertifikat.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL, keputusan ketujuh nomor 5 yang bertuliskan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp.150.000,-. Artinya, jika lebih dari itu maka sudah bisa dikatakan sebagai pungutan liar alias pungli, “Jika sudah begini, indikasi pelanggaran hukumnya terlihat,” jelas Warsito.

Disisi lain salah satu sumber (SG) menjelaskan modusnya sama. Alasan untuk biaya administrasi  dan lainnya. Padahal dalam pogram PTSL itu semua pengurusan di kantor pertanahan gratis. Hanya ada biaya pembelian patok dan lainnya yang nilainya tidak begitu besar.

“ Modus penarikan uangnya, juga mirip-mirip saja. Dimana Kades Sambirembe membentuk panitia PTSL. 65% dari perangkat dan 35% di luar perangkat desa.” Kata SG

Dia menjelaskan , setelah panitia terbentuk, ia melakukan sosialisasi kepada para penerima program PTSL. Terkait biaya yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp 700 ribu/bidang tanah disertai kwitansi, namun pada tanggal 19 maret 2020 dikembalikan Rp,100 ribu.

Jumlah 248 peserta dan 16 tanah kas desa total 264. Adapun dugaan pungli 600 ribu - 150 ribu (SKB 3 menteri) = 450x248=111.600.000.

Menyikapi berbagai dugaan pungli tersebut sumber dilapangan berharap agar siapa pun yang terlibat untuk di tindak secara tegas agar memberi efek jera.

Boleh saja beralasan bahwa penarikan dana tersebut karena kesepakatan. Tapi tanya dulu, yang sepakat itu siapa? Warganya, atau sesama mereka saja yang sepakat.

“Jika sepakat hanya team pelaksana program, artinya ini persengkongkolan. Sepakat bersekongkol untuk menarik dana dari warga. Dan siapa pun yang diuntungkan dalam persengkongkolan ini harus bertanggungjawab di rana hakum,” cetus sumber.

Sementara Rusmanto camat Kalijambe saat di konfirmasi melalui WhatApp menjelaskan  pengumpulan biaya PTSL 700 ribu itu dilakukan  sewaktu Bu Kades Endang belum menjabat, jadi bu Kades tidak  mengetahui dan belum ada perbub.

Setelah bu Endang dilantik dan ada perbub PTSL, biaya dikembalikan lagi kewarga sebesar 100 rb perbidang, pengembalian dilakukan di balai desa dengan mengundang warga pemohon.

Demikian mas, yang benar.

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »