Madiun,
Pewarta - Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun,
dan OPD terkait melaksanakan Video Conference (Vicon) bersama Menteri Sosial RI
dan Gubernur Jatim membahas Bantuan Sosial Tunai untuk penanganan Covid-19,
Rabu (15/4).
Gubenur
Khofifah menyampaikan terimakasih pada Kementerian Sosial (Kemensos) atas
bantuan yang diberikan kepada Jawa Timur. Pemprov akan berkoordinasi secara
menyeluruh kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur untuk penyaluran bantuan
tersebut hingga ke daerah. Koordinasi ini dianggap perlu untuk memvalidasi data
penerima bantuan.
Kemensos
akan menyalurkan Bantuan Sosial Khusus yang akan diberikan kepada masyarakat
terdampak Covid-19. Bantuan tersebut antara lain sembako yang ditargetkan untuk
keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar keluarga yang tidak
termasuk DTKS, tetapi tidak menerima Bantuan Sosial Reguler (DTKS non bantuan
sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako.
Mengingat
saat ini dalam keadaan darurat, usai vicon Bupati menghimbau kepada Pimpinan
OPD terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa) untuk validasi data dengan akurat dan cepat, sehingga tidak
ada penerima bantuan yang terdata ganda. "Penerima PKH harus diverifikasi
ulang. Kesuksesan PKH itu seharusnya, penerima PKH berubah, berkurang, atau
malah tidak bertambah. Jangan sampai ada masyarakat kita ketergantungan dengan
bantuan", ungkapnya.
Perlu
diketahui bahwa Pemkab Madiun sudah. menggelontorkan anggaran 40 Milyar untuk
penanganan Covid-19. Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga bidang, yaitu
Kesehatan, Jaringan Sosial, dan Ekonomi. Bidang ekonomi dikhususkan kepada para pegiat UMKM, yang dalam
dalam hal ini para pedagang kaki lima. Dengan adanya pandemi, penghasilan UMKM
menurun sehingga perlu stimulus dana untuk meringankan beban hidup.
