Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Senator DPD RI: Penegak Hukum Harus Membasmi Mafia Proyek di Aceh

by : On Maret 27, 2020

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Jakarta – Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP, mendesak penegak hukum agar membasmi habis para mafia proyek yang diduga terlibat dalam monopoli tender proyek di Aceh. Desas desus mengenai mafia proyek di Aceh sudah beredar luas di Pusat.
“Sebagai orang Aceh, terus terang saya malu karena Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Pemerintah Pusat setiap tahun mengucurkan belasan triliun untuk membangun Aceh pasca konflik dan tsunami,” kata Fachrul Razi kepada media ini, Kamis, 26 Maret 2020.
Tapi sayang beribu sayang, kata dia, harapan ingin mensejahterakan rakyat Aceh justru tidak tercapai meski sudah 15 tahun pasca damai. Keberadaan mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh dianggap menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi. Untuk itu, Fachrul Razi juga meminta dinas-dinas tidak bermain dengan “mafia proyek”, karena menurutnya Aceh butuh kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Kenapa hari ini Aceh masih miskin? Saya rasa, salah satu sebabnya karena banyaknya mafia proyek di Aceh. Dan itu bukan rahasia lagi, yang mengatur semua pemenangan tender proyek seperti desas-desus yang selama ini beredar. Karena itu, kita minta penegak hukum membasmi mafia proyek tersebut agar ada pemerataan ekonomi di Aceh,” ungkap Fachrul.
Menurut Senator Fachrul Razi, penegakan hukum bisa mencegah mafia-mafia tersebut berhenti memonopoli pemenangan proyek. Dengan begitu, ujarnya, tidak ada lagi perputaran uang hanya di kalangan satu kelompok saja.
“Bayangkan jika hanya satu kelompok saja yang bermain proyek, maka yang lain gigit jari. Proses peredaran uang terhambat, sehingga masyarakat susah terus, karena uang APBA dan Otsus tidak beredar di masyarakat,” ungkapnya.
Fachrul Razi juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa yang menikmati Dana Otsus selalu dituduhkan kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik, padahal mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. *Sementara, mafia proyek masih terus menikmati hasil atas perjuangan mereka,” kecamnya.
“Karena itu, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum di Aceh, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, jangan takut, basmi semua mafia proyek tersebut walaupun mereka orang dekat dengan Plt Gubernur Aceh,” tegas Fachrul.
Senator DPD RI asal Aceh ini juga meminta kepada masyarakat sipil dan media untuk mengawasi proyek dan penggunaan anggaran di Aceh. “Kami sudah komunikasikan dengan KPK RI untuk mengawasi masalah ini, dan Aceh masih dalam pantauan ketat KPK RI,” tutupnya. (FRZ/Red)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »