Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








KSPI Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

by : On Februari 16, 2020

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI


Pewarta, Jakarta – Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI. Menurut KSPI, dengan RUU Omnibus Law itu berakibat hilangnya uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan tentang hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan TKA buruh kasar yg dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yang masif dan tanpa batas, dan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam RUU cipta kerja. Juga, KSPI menolak masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko perekonomian No. 121/2020.
Hal itu disampaikan KSPI dalam press conference-nya di i Hotel Mega Matra, Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 6 Jakarta Pusat, pada Minggu, 16 Februari 2020.
Pemerintah tiga hari yang lalu mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Draft RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cilaka bisa dibahas dan disahkan oleh DPR dalam waktu 100 hari.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi. Karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus. Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.(jeni sapmawati) 

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »