Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Demi Kades Bendung Yang Bermasalah, Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Kriminalisasi Wartawan

by : On Februari 16, 2020

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Pewarta, Gunungkidul – Dugaan kriminalisasi wartawan terus bergulir di meja Pengadilan Negeri Wonosari, sejumlah pihak menilai sidang atas perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengada-ada dan dipaksakan oleh penyidik saat dalam Penyidikan dan Jaksa Penuntut Umum, terkesan menjadi suatu kewajiban dan keharusan AN yang merupakan wartawan suarakpk untuk masuk penjara dengan tuduhan pemerasan uang Rp.1 juta rupiah kepada Kepala Desa Bendung, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, beberapa waktu yang lalu. Senin 8 Juli 2019, sedangkan AN hingga di persidangan mengaku tidak mengetahui uang yang dituduhkan, bahkan tidak pernah menerimanya.

Dari perkara tersebut, Kamis (13/2) di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH menuntut AN dengan pidana Penjara selama 1 Tahun 2 Bulan, karena menurut penuntut Umum, bahwa AN sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perintah terdakwa segera menjalani pemidanaan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
Namun, usai Sidang, JPU saat dikonfirmasi wartawan enggan memberikan keterangan dan bergegas menghindar dr wartawan.

Dari tuntutan JPU tersebut dinilai oleh Pimpinan Redaksi SUARAKPK, Imam Supaat sangat berlebihan, menurutnya, JPU tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan dan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU tidak ada satupun yang melihat dan mengetahui secara pasti pemerasan yang dilakukan oleh AN sebagai wartawan kepada Kepala Desa Bendung, Didik Rubiyanto.
Dikatakan Imam, bahwa dirinya melihat sejumlah saksi yang diajukan oleh JPU, tidak ada satupun yang mengetahui adanya perilaku pemeresan dan pengancaman yang dilakukan AN kepada Kepala Desa Didik Rubiyanto.

“Yang ada justru wartawan AN ini memberitakan semua peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Didik Rubiyanto, mulai dari perselingkuhannya, hingga melahirkan anak, namun Didik Rubiyanto ingkar janji untuk menikahi wanita tersebut sampai sekarang yang sudah berganti tahun, hingga dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan pengambilan pensiun warganya yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadi selama kurang lebih setahun sampai dua tahun, dan keduanya dibuktikan dengan bukti surat pernyataan dari Didik Rubiyanto sendiri dan surat tagihan dari PT Taspen Yogyakarta,” jelas Imam, saat ditemui di Bascame Perwakilan Redaksi Media SUARAKPK, Kedungpoh, Ngelipar, DIY, Sabtu (15/2).

Lebih lanjut Imam mengungkapkan, saat dirinya dimintai keterangan sebagai saksi dari JPU tentang investigasi dugaan adanya pungutan liar terkait PTSL di Desa Bendung yang tidak ditayangkan dan atau diberitakan, Imam menjelaskan dipersidangan, bahwa terkait dengan berita pungutan PTSL yang melebihi ketentuan sedang dalam proses investigasi dan mengumpulkan keterangan sumber berita, namun belum sempat melangkah jauh, AN sudah ditangkap tangan dengan tuduhan Pemerasan oleh Polsek Semin.

“Kalau tentang investigasi PTSL senilai Rp.250.000 – Rp.450.000 tersebut masih dalam pendalaman investigasi, karena hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat sekitar yang memberikan bukti kepada AN dan tim untuk mencari tahu kebenarannya tentang Kepala Desa telah melakukan dugaan perbuatan meguntungkan sendiri dari PTSL tersebut, saya waktu itu sudah meminta kepada AN untuk mendalami aturan di Kabupaten Gunungkidul dan mencari bukti lainnya, agar lebih jelas faktanya, namun belum selesai diinvestigasi, ternyata AN justru ditangkap dengan tuduhan pemerasan kepada Kepala Desa dengan cara tangkap tangan, yang kemudian AN digelandang ke Polsek Semin untuk digeledah bersama istrinya, namun saat penggeledahan, Polisi tidak menemukan bukti apapun sebagaimana dituduhkan, kemudian AN bersama istrinya dibawa kembali ke tempat dimana dia ditangkap, sesampai di lokasi, ternyata sudah ada amplop yang entah isinya apa, AN oleh penyidik dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya menerima amplop tersebut,” jelas Imam sambil menunjukan bukti video dan keterangan saksi pedagang angkringan.

Sedangkan jika membaca aturan biaya dalam PTSL di Kab.Gunungkidul, lanjut Imam, sudah melebihi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan, Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dan Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
“Sesebagaimana yang tertuang dalam Diktum ke TUJUH angka ke 5 (lima) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan, Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menjelaskan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Keenam terbagi atas 5 kategori, dimana Gunungkidul merupakan kategori Kelima (Jawa dan Bali) yang ditentukan pembiayaan sebesar Rp.150.000. Selain itu, Pembiayaan PTSL juga diatur dalam BAB III (PEMBIAYAAN) Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi : “Besaran biaya persiapan PTSL paling banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang,” terang Imam.

Imam juga mempertanyakan, kenapa JPU keberatan untuk membuka bukti percakapan di HP terdakwa dan Kepala Desa, dikatakan olehnya, bukankah selama ini yang diperkarakan tentang kata-kata percakapan di pesan WhatsApp antara AN dengan Kades Didik Rubiyanto.
“Lho ini khan yang dipersoalkan dan dijadikan barang bukti oleh JPU tentang kata yang terjadi antara AN dengan Kades Didik Rubiyanto, dan selama persidangan dalam keterangan saksi, tidak ada satupun yang menyebut bahwa AN meminta dan mengancam Kades Didik Rubiyanto untuk memberikan uang atau sesuatu kepada AN, lha kenapa JPU keberatan saat dalam sidang mendengarkan keterangan terdakwa yang meminta JPU membuka HP nya untuk dilihat bukti percakapannya, apakah sama dengan yang didakwakan, ini khan aneh, dipersidangan semestinya dibuka semua kebenarannya, bukan seolah ditutupi,” kata Imam.

Diungkapkan oleh Imam, bahwa Ketua Pokmas Sdr.Supriyanto dan Sekretaris Pokmas Mariman saat datang ke rumah AN pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira jam 14.00 WIB, menjelaskan rincian tentang pungutan PTSL bahwa dari pungutan Rp.250.000 tersebut dirincikan, Rp.100.000 dikelola oleh Pokmas sebagai biaya operasional, fotocopy dan patok, sedangkan yang Rp.150.000 diminta dan diserahkan ke Desa melalui Kepala Desa Didik Rubiyanto tanpa dijelaskan peruntukannya dan keduanya tidak menjelaskan untuk Desa Bendung mendapat berapa bidang lahan PTSL, serta tidak menjelaskan apakah penarikan seluruh desa sama sejumlah Rp.250.000.

“Sehingga dari penjelasan tersebut, saya minta kepada AN untuk mencoba konfirmasi tentang penggunaan uang Rp.150.000 untuk apa, berapa jumlah bidang lahan yang ikut PTSL, sedangkan dalam kwitansi juga ada penarikan sampai Rp.450.000, walau sudah AN berusaha komfirmasi berulang-ulang, namun saksi Didik Rubiyanto tidak memberikan keterangan apapun, setiap kali bertemu yang dibahas saksi Didik Rubiyanto terus meminta tolong untuk menghapus berita yang sudah dimuat di media online www.suarakpk.com pada tanggal 5 Juli 2019 dengan judul “Dugaan Punya Anak di Luar Nikah Kades Bendung Semin Membuat Resah Warga” dihapus dan tidak dimuat di cetak dan tidak melanjutkan investigasi tentang PTSL maupun tentang persoalan Desa Bendung, kembali saksi Didik Rubiyanto menawarkan kompensasi kepada AN, dan hal tersebut tetap dengan tegas AN metolak tanpa syarat,” terang Imam.

Imam pun meminta kepada Kapolda melalui Propam dan atau Kapolres Gunungkidul untuk memeriksa penyidiknya, tentang adanya dugaan pemaksaan perkara AN yang tidak cukup bukti tetap dipaksakan ke persidangan.

“Ada apa dengan penyidiknya, mengapa hanya bukti subyektif tetap dipaksakan ke persidangan, setidaknya itu yang dikatakan oleh Kanit Reskrim Polsek Semin Iptu Mahmed kepada saya secara langsung di lantai dua Polsek Semin, waktu itu Iptu Mahmed mengaku jengkel atas pelaporan saya ke Propam tentang proses penangkapan dan dugaan pemaksaan hingga penyitaan kartu pers saat penggeledahan awal tanpa barang bukti, dan Iptu Mahmed waktu itu mengatakan bahwa dirinyalah yang berkuasa atas kasus AN mau dilanjut atau tidak, semua tergantung dirinya, menurut Iptu Mahmed bahwa hanya dengan bukti Subyetif tersebut Dia akan bisa membawa ke persidangan, bagaimanapun caranya, dan ternyata benar, perkara ini bisa sampai sidang walau hanya bukti subyetif sesuai asumsinya penyidik,” ucap Imam menceritakan dan menirukan ucapan Iptu Mahmed.

Selain ke Pihak Kepolisian, Imam juga berharap kepada Jaksa Muda Pengawas (Jamwas) dan Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengawasi perilaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunungkidul, pasalnya menurut Imam, bahwa saat perkara dinyatakan P21 oleh JPU, tersangka dan Berita Acara Penyidikan diserahkan kepada JPU.

“Saat penyerahan tersangka ke JPU, menurut keterangan AN, bahwa JPU sudah berpesan agar AN kooperatif dan tidak menggunakan Pengacara, menurut JPU waktu itu, kalau AN menggunakan Pengacara sama saja akan menyulitkan AN sendiri dalam persidangan, “kalau kamu enak, sayapun enak, kamu sulit, sayapun bisa membuat kamu lebih sulit, saya minta kerjasamanya, ndak usah pakai pengacara daripada menyulitkan kamu sendiri,” setidaknya itu ucapan JPU yang dilaporkan AN kepada saya waktu itu, dan jika itu benar, apakah hal itu dibenarkan oleh hukum perilaku JPU demikian, dan ternyata benar, ketika AN menggunakan Penasehat Hukum, walau di dalam sidang, dari saksi yang diajukan oleh JPU tidak ada satupun yang membertakan justru mengaburkan dakwaan JPU, namun dengan serta merta JPU menuntut perkara yang bersifat asumtif ini dengan tuntutan 1 tahun 2 bulan,” jelas Imam.

Ditegaskan Imam bahwa semestinya dari hasil investigasi atas temuan dugaan penyimpangan pejabat publik yang diberitakan dan ditayangkan dapat dijadikan informasi awal oleh penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara hukum.

“Bukan justru penegak hukum bekerjasama dengan Kepala Desa untuk menjebak wartawan yang memberitakan tentang kebobrokan Kepala Desa dengan tuduhan pemerasan, walau tidak ada bukti wartawan menerimanya, tetap dipaksakan untuk dipenjarakan, hal tersebut sama saja Penegak Hukum ingin membungkam kemerdekaan pers sebagai pilar ke empat Negara demokrasi, inilah yang perlu diperhatikan oleh Kapolda DIY, Kapolres Gunungkidul, Kajati DIY, Kejati Gunungkidul,” ungkap Imam.

Dirinya juga berharap atas kabar yang diterima tentang adanya dugaan penerimaan sesuatu kepada penyidik polsek dan JPU dari Kepala Desa Didik Rubiyanto sebagai bentuk kompensasi awal dan aka nada tambahan jika AN berhasil dijebloskan ke Penjara adalah tidak benar adanya.

“Memang saya berharap, bahwa adanya rumor tentang itu, tidak benar, Penyidik dan JPU tidak mungkin menggadaikan imannya dengan nilai segitu,” ucapnya.
Kembali Imam berharap, Majelis Hakim yang menyidangkan untuk memberikan putusan seadil-adilnya atas perkara AN.

“Saya berharap, Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan, bahwa dalam rangka menjalankan pekerjaan sebagai wartawan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, selain itu tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan karya jurnalis yang berimbang, bahkan AN tidak pernah menerima atau meminta uang dari Didik Rubiyanto dengan cara seperti yang didakwakan," harap Imam.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Penasehat Hukum AN, Ricky Antariksa Soediro,SH enggan memberikan komentar, dirinya hanya mengatakan, bahwa sedang menyiapkan pledoi untuk sidang lanjutkan minggu depan, Selasa (18/2) di PN Wonosari.

“Maaf mas, dilihat saja nanti, saat ini kami sedang menyiapkan pledoi untuk sidang minggu depan, tunggu saja nanti ya,” pungkas Ricky, Sabtu (15/2) melalui selulernya. (Tim/red)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »