Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Sah, Bupati Madiun Tetapkan Dua Raperda Non APBD

by : On Januari 02, 2020

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI


Pewarta,Madiun- Bertempat di ruang sidang utama DPRD Madiun, Senin 30 Desember 2019 berlangsung Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Membahas Raperda Kabupaten Madiun (Non APBD) Tahun 2019 dengan Agenda Pengambilan Keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madiun, Fery Sudarsono yang didampingi 3 Wakilnya. Sedangkan hadir dari ekskutif, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, serta pimpinan OPD di jajaran Pemkab. Madiun.

Adapun 2 Raperda yang dibahas sekaligus diputuskan/ditetapkan menjadi Perda itu, diantaranya Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun. Kedua, Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat/Desa.


Sebelumnya, dua Raperda non APBD tersebut sudah melalui pembahasan cukup panjang antara tim Pansus II dan III dengan tim Ekskutif. Kemudian hasilnya disampaikan oleh Ketua Pansus II,  Rudy Triswahono dan oleh Ketua Pansus III, Wahyu Widayat dihadapan pihak ekskutif dan 38 wakil rakyat yang hadir.

Setelah semua anggota dewan menyatakan setuju, akhirnya dua Raperda non APBD tersebut ditandatangani oleh Bupati Madiun dan Ketua DPRD Madiun. Selanjutnya Perda tersebut diserahkan kepada Bupati untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madiun.


Bupati Madiun dalam pidatonya menyampaikan bahwa Raperda yang dibahas telah dilaksanakan faslitasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018.

Adapun hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada Bupati Madiun tanggal 27 Desember 2019 Nomor 188/26532/013.4/2019 perihal hasil Fasilitasi 2 Raperda Kabupaten Madiun, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan Persetujuan Bersama antara Pemda Madiun dengan DPRD. Seusai menyampaikan pidatonya, secara resmi Rapat Paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Madiun.(*)


SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »