Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Antisipasi Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Magetan Gelar Orientasi Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

by : On Desember 01, 2019

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI


Pewarta, Magetan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar orientasi penatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar mulai 02 – 04 Desember 2019  di Gedung Korpri, Senin (02/12/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang berasal dari seluruh  puskesmas se-Kabupaten Magetan, terdiri dari dokter puskesmas dan puskesmas (bidan/perawat). Selama kegiatan mereka mendapatkan materi penatalaksanaan kekerasan terhadap anak, penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan serta peran lintas sektor terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan nara sumber Susri Rahayu, SKM., MPH dari Dinas Kesehatan Jawa Timur

Plt. Dinkes Kabupaten Magetan Dra. Furiana Kartini  melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan  (SDK) Drs.Heru Widiatmoko, Apt mengatakan kegiatan ini bertujuan agar tersedia tenaga kesehatan yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/KtA) di Kabupaten Magetan.

“Setelah mengikuti orientasi, peserta tenaga kesehatan paham aspek hukum dan etika KtP/KtA termasuk TPPO, melakukan deteksi dini terhadap korban KtP/KtA termasuk TPPO, melakukan tatalaksana korban KtP/KtA termasuk TPPO sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, melakukan jejaring dan mekanisme rujukan pelayanan KtP/KtA termasuk TPPO serta melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KtP/KtA termasuk TPPO,” katanya.

Lebih lanjut Heru menerangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender yang berdampak serius terhadap kesehatan perempuan dan anak.

“Upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi termasuk terbebas dari kekerasan merupakan komitmen global yang telah disepakati dalam Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo pada tahun 1994, yang kemudian diikuti dengan Konferensi Tentang Perempuan IV di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri oleh sekitar 180 negara termasuk Indonesia,” terangnya.

Menurut Heru sebagai tindak lanjut komitmen global tersebut, Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan KIA, sebelumnya Ditjen Binkesmas) mulai mengembangkan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (PP-KtP) dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap anak (PP-KtA) sejak tahun 2000. Hingga tahun 2007, seluruh provinsi di Indonesia telah mendapat sosialisasi tentang PP-KtP dan PP-KtA, namun baru sebagian saja yang telah mengimplementasikan program ini di puskesmas.

“Pada tahun 2009, Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak bekerjasama untuk menyusun Pedoman Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan kemudian menyepakati untuk mengintegrasikan modul pelatihan PP-KtP dan PP-KtA menjadi pelatihan PP-KtPA pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan perubahan struktur organisasi di Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, dimana Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak bergabung menjadi Direktorat Kesehatan Keluarga,” jelasnya.

Heru menjelaskan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peran tenaga kesehatan sangatlah besar. Yaitu, mulai dari mengidentifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum maupun social serta melakukan upaya pencegahannya.

“Melihat pentingnya peran tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan dan anak, maka Kementerian Kesehatan telah mengembangkan puskesmas mampu tatalaksana kasus KtPA dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di rumah sakit sebagai rujukannya,” pungkasnya.(sat)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »