Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Tuduhan Radikalisme Umat Islam, Menyakitkan

by : On Oktober 23, 2019

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

JAKARTA,- Tuduhan radikalisme dan intoleransi kepada umat Islam karena itu menyakitkan. Jika umat Islam tidak toleransi tentu tidak akan ada stabilitas dan kerukunan di Indonesia.
Demikian disampaikan Prof Din Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).
Ia menegaskan, umat Islam adalah kelompok yang paling toleransi. Sebagai buktinya kesultanan-kesultanan yang jumlahnya sekitar 70-an ikhlas bergabung untuk mendukung dan berintegrasi dengan negara baru bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu adalah sikap toleransi yang sangat besar.
“Tidak mungkin ada tingkat kerukunan nasional seperti ini kalau umat Islam yang jumlahnya banyak tidak toleran,” kata Din kepada media usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-44 di Gedung MUI Pusat, Rabu (23/10/2019).
Din juga mengingatkan bahwa fungsi Kementerian Agama untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Kemenag berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan.
Kemenag jangan belok menjadi anti radikalisme, bila Kemenag mendapatkan tugas menjadi anti radikalisme maka seolah-olah umat beragama yang radikal. Profesor ini mengingatkan, boleh saja anti radikalisme tapi jangan hanya anti radikalisme keagamaan. Tapi tidak mempedulikan radikalisme ekonomi dan radikalisme politik.
“Kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak tapi tidak hanya paham yang bersifat keagamaan. Sebab banyak juga kelompok yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila” tegasnya.
Prof Din mengingatkan bahwa paham kapitalisme dan liberalisme itu anti Pancasila. Bahkan sistem politik di Indonesia bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kemudian sistem ekonomi di Indonesia bertentangan dengan sila kelima Pancasila.
“Tapi kenapa itu tidak dituduh musuh nyata Pancasila, apalagi ada separatisme,” ungkap Prof Din. (Red)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »