Magetan, Pewarta - Kerusuhan Wamena yang berlangsung sejak Ahad
21 September 2019, telah mendorong ribuan muslim Wamena berniat mengungsi ke
luar daerah, sebagian dari mereka terpaksa telah pulang ke daerah asalnya
masing masing karena dibayang bayangi oleh ketakutan dan duka yang mendalam.
Termasuk ada yang pulang ke daerah Jawa dengan pesawat Hercules yang mendarat
di Lanud Iswahjudi Magetan. Ustadz Imam Yudhianto, SH, MM, Ketua Gerakan Ummat
Islam Bersatu (GUIB) Magetan, menyayangkan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa
kerusuhan tersebut. Imam menginginkan agar pemerintah bertanggung jawab atas
jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya yang luka-luka dalam kerusuhan
di Papua khususnya di Wamena. “ini sudah masuk ranah pelanggaran HAM, jelas
melanggar hukum pidana, pelaku harus bertanggungjawab, ditangkap, diadili dan
dihukum sesuai dengan kelakuannya. Pemerintah harus memastikan bahwa keluarga
korban menerima reparasi yang memadai,” kata Imam kepada wartawan, Kamis
(03/10/2019).
Sebagaimana Data Komnas HAM sampai tanggal
30/09/2019, tercatat ada 31 orang korban meninggal dunia, 43 korban luka-luka
dirawat di Rumah Sakit Wamena. Dari 43 korban tersebut banyak yang mengalami
luka serius seperti gegar otak, dan patah kaki. Saat ini wamena belum kondusif
bahkan terkesan masih mencekam dan membuat proses investigasi dan penegakan
hukum sulit dilaksanakan. Di antara korban yang meninggal di atas, terdapat
diantaranya para ulama’, mubaligh, da’i dan para muslimah berikut anak anaknya
yang dibakar hidup hidup, dipanah, dibacok, atau dipenggal kepalanya oleh para
perusuh dengan senjata kampak.
Imam menilai bahwa Pemerintah saat ini terlalu
sibuk untuk mengurus kursi kekuasaan. TNI sebagai kekuatan penjaga NKRI Ikut
sibuk pula dalam mengawal kursi kekuasaan itu dengan mengancam siapa saja yang
ingin menggagalkan pelantikan presiden. “Sebenarnya siapa sih yang ingin menggagalkan
pelantikan Presiden, kok sebegitunya,” Tukas Imam.
Sementara persoalan yang mengancam kedaulatan
bangsa dan membuat tercabik-cabiknya NKRI, TNI tidak memiliki sikap apapun,
sehingga kita patut bertanya, kepada siapa kita meminta pengamanan? Saat ini
Rakyat Indonesia di Papua, ribuan orang di Wamena dalam keadaan terancam oleh
gerakan separatis. Kenapa negara dalam hal ini Presiden, Para Menteri, TNI,
Kepolisian, tidak memiliki sikap dan langkah apapun untuk memberikan keamanan
kepada warga negara yang terancam nyawanya. “Secara pribadi saya sangat
menyayangkan absenya pemerintah pusat dalam melindungi warga negaranya di
Papua. Respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban. Wajar kalau
hal ini memberikan kesan seakan negara tidak hadir membela rakyatnya. Negara
gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan seluruh tumpah
darah Indonesia.” Lanjutnya.
Imam menegaskan bahwa tugas Pemerintah adalah
untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan warga negaranya. Sudah saatnya
Pemerintah menyatakan bahwa gerakan Operasi Papua Merdeka adalah gerakan
separatis yang melanggar HAM, dan telah mengkhianati prinsip ideologi negara
Pancasila dan Hukum Internasional. Pemerintah jangan menganggap urusan Papua
sebagai hal yang biasa. Ini adalah ancaman bagi komitmen elemen anak bangsa
dalam berbhineka tunggal ika. Gerakan Papua Merdeka bukan lagi sebatas jargon,
bendera Bintang Kejora bukan lagi sebatas bendera adat, tetapi itu sudah
menjadi lambang separatisme di Indonesia. Pemimpin gerakan itu wajib
bertanggungjawab atas kematian puluhan korban dan ratusan lainnya yang
menderita luka-luka, juga ratusan rumah serta fasilitas umum yang terbakar.
“Kejadian kerusuhan ini menunjukkan bahwa gerakan separatis papua merdeka telah
bangkit menjadi kekuatan besar yang mengancam Indonesia, NKRI sedang dalam
bahaya, dan perlu pemimpin yang punya komintmen, keberanian, kecerdasan dan
independen dalam menyelesaikan semua problem bangsa.” Ujar Imam.
Sebagai wujud kepedulian, dan solidaritas
terhadap sesama anak bangsa, serta keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang
menimpa para korban dan pengungsi, Gerakan Ummat Islam Bersatu (GUIB) Kabupaten
Magetan akan melaksanakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan besok Jum’at
04/10/2019. “Kondisi Papua dan Wamena khususnya perlu perhatian semua pihak,
termasuk Pemerintah Kabupaten Magetan. Karena Papua dan Magetan satu bagian
yang sama di bawah NKRI, kita harus sama sama punya empati, merasakan musibah
dan kepedihan yang menimpa para korban dan pengungsi. Yang darurat saat ini
adalah pemenuhan kebutuhan ribuan pengungsi, serta perawatan korban kekerasan.
Semoga nanti ada titik temu saat dengar pendapat bersama wakil rakyat,” harap
Imam menutup wawancaranya dengan para jurnalis. (Red)
