Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Diduga Jadi Tempat Prostitusi, 48 Warung Di Saradan Disegel Satpol PP

by : On Mei 14, 2019

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Madiun, Pewarta – Diduga dijadikan sebagai ajang transaksi prostitusi, 48 warung yang terletak di perbatasan Madiun-Nganjuk, masuk wilayah Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, Selasa (14/5/2019). 

Warem ditempeli sticker segel dan dipasangi Garis Pembatas. Hal ini bertujuan agar para penghuni tidak dapat kembali melakukan bisnis prostitusi di lokasi tersebut.

Kabid Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Eko Budi Hastanto mengatakan, penutupan dan penyegelan lokasi ini adalah tindak lanjut dari perintah Bupati Madiun sekaligus penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Kabid Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Eko Budi Hastanto
Setelah ini, lanjut Eko, akan dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dilimpahkan oleh Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Kepada Seksi Operasional dan Pengendalian (Opsdal) untuk terus melakukan patroli monitoring.

"Jadi ini bukan razia, tapi kita melakukan penutupan, kita segel. Diharapkan untuk para pemilik warung segera mengemasi barang-barang yang ada dan selanjutnya melakukan pengosongan lokasi," ujar Eko.

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya telah melakukan tindakan dengan merazia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku prostistusi. Namun, hal itu dirasa kurang memberi efek jera.

"Kalau dulu kita dalam melakukan penegakan perda dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku prostitusi selanjutnya kita serahkan ke Dinas Sosial, tapi untuk kali ini kita melakukan langkah yang beda," tandasnya.

Penutupan dan penyegelan dipantau langsung Bupati Madiun Ahmad Dawami, perwakilan dari PT KAI Daop 7 Madiun dan Perhutani KPH Saradan yang lahannya telah disalahgunakan peruntukannya. Selain itu, juga melibatkan TNI, Polres Madiun, PLN UPJ Nganjuk, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, dan pihak Kecamatan Saradan. (ant/IMR/red) 

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »