Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

LINTAS DAERAH

NASIONAL

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Indri Ananta, SH.MH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ipung A
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Nanda Bagoes
Sby/ Bangkalan : Eko S

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




TB.Soenmandjaja Anggota DPR Lazim Disebut Yang Terhormat

by : On Januari 14, 2019

Madiun, Pewarta  – Anggota DPR RI dari fraksi PKS, TB. Soenmandjaja meminta anggota DPR harus dipantaskan sebagaimana mestinya. Anggota dewan, kata dia, lazim disebut Yang Terhormat. Alasannya, karena DPR dipilih oleh rakyat dan mewakili suara rakyat. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) di Polres Madiun, Senin (14/1/2019).

"Kami (anggota DPR.red) harus dipantaskan sebagai anggota DPR karena kami mewakili suara rakyat," ujarnya.

Selain TB. Soenmandjaja selaku ketua tim, ada lima orang anggota MKD yang ikut serta dalam kunjungan tersebut. Di antaranya ; Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan, HR Mohammad Syafii dari Gerindra, Guntur Sasono dari fraksi Demokrat, Daeng Muhammad dari PAN, dan Taufik R. Abdullah dari PKB.

Soenmandjaja mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. "Madiun merupakan kunjungan kedua dari seluruh Polres se-Indonesia setelah Kota/Kabupaten Bogor, ini luar biasa," katanya.

Ia menjelaskan, anggota MKD seluruhnya berjumlah 17 orang. Dipilih dari 560 anggota DPR RI. Lembaga penjaga marwah anggota dewan ini baru ada pada periode 2014-2019. Sebelumnya bernama Badan Kehormatan Dewan (BKD), sama dengan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. "Keberadaan MKD adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran DPR dan memantaskan seluruh anggota sebagai pemegang mandat rakyat," ujarnya.

Anggota MKD DPR RI dari fraksi Demokrat Guntur Sasono dan Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan
Hal senada juga disampaikan Guntur Sasono. Politikus partai Demokrat ini mengatakan anggota dewan perlu mendapatkan suatu kehormatan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dengan kondisi tahun politik seperti sekarang ini, kadang-kadang masyarakat belum tahu tata cara pelaporan masalah ataupun kritik yang biasa disebut tata beracara.

Terkait sosialisasi ini, Guntur menjelaskan MKD sebagai polisi-nya anggota dewan yang khusus melaksanakan penegakan etika kehormatan.
"Tetapi MKD terbatas hanya kepada masalah pelanggaran etika. Jika memang ada anggota DPR melakukan pelanggaran yang sudah masuk ranah pidana, maka sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian," ungkap Guntur.

Sementara, Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan, sebagai mitra DPR, jika ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran anggota dewan, maka polisi akan tetap memfasilitasi dan mengarahkan hal itu termasuk ranah pidana atau hanya pelanggaran etika.

Jika termasuk pelanggaran etika, maka menjadi kewenangan MKD. Namun, jika sudah masuk ranah pidana maka akan tetap dilakukan proses hukum.

"Kalau sudah seperti OTT (Operasi Tangkap Tangan) gitu, MKD tidak akan intervensi, semua sudah ada ketentuannya masing-masing," tegasnya. (ant/red)

SPACE AVAILABLE
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »