Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Enam Anggota MKD Kunjungi Polres Madiun

by : On Januari 14, 2019

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Madiun, Pewarta – Enam orang anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) antara lain ; TB. Sumanjaya dari fraksi PKS, Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan, HR Mohammad Syafii dari Gerindra, Guntur Sasono dari fraksi Demokrat, Daeng Muhammad dari PAN, dan Taufik R. Abdullah dari PKB mengunjungi Polres Madiun, Senin (14/1/2019).

Kapolres Madiun, AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan, kunjungan tersebut merupakan sosialisi peran dan fungsi MKD terkait dengan pelanggaran kode etik anggota DPR. Meski begitu, hal tersebut juga berkaitan dengan penindakan kepolisian.

Sebagai mitra DPR, lanjut Ruruh, jika ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran anggota dewan, maka polisi akan tetap memfasilitasi dan mengarahkan hal itu termasuk ranah pidana atau hanya pelanggaran etika. Jika termasuk pelanggaran etika, maka menjadi kewenangan MKD. Namun, jika sudah masuk ranah pidana maka akan tetap dilakukan proses hukum.

"Kalau sudah seperti OTT (Operasi Tangkap Tangan) gitu, MKD tidak akan intervensi, semua sudah ada ketentuannya masing-masing," tegas Ruruh.

Ketua tim TB. Sumanjaya mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Sosialisasi diikuti seluruh jajaran Polres Madiun dan Polres Madiun Kota.

"Madiun merupakan kunjungan kedua dari seluruh Polres se-Indonesia setelah Kota/Kabupaten Bogor, ini luar biasa," kata TB. Sumanjaya, ketua tim.

Sumanjaya menjelaskan, anggota MKD seluruhnya berjumlah 17 orang. Dipilih dari 560 anggota DPR RI. Lembaga penjaga marwah anggota dewan ini baru ada pada periode 2014-2019. Sebelumnya bernama Badan Kehormatan Dewan (BKD), sama dengan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono (kiri) bertukar cinderamata dengan anggota MKD 

Jajaran Polres Madiun dan Polres Madiun Kota berfoto bersama anggota MKD
Foto-foto: Humas Polres Madiun
Keberadaan MKD, lanjut Sumanjaya, adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran DPR dan memantaskan seluruh anggota sebagai pemegang mandat rakyat.

"Kami (anggota DPR.red) harus dipantaskan sebagai anggota DPR karena kami mewakili suara rakyat," tandasnya.

Sementara, anggota fraksi Demokrat Guntur Sasono menambahkan, MKD sebagai polisi-nya anggota dewan yang khusus melaksanakan penegakan etika kehormatan. Karena anggota dewan perlu mendapatkan suatu kehormatan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dengan kondisi tahun politik seperti sekarang ini, kadang-kadang masyarakat belum tahu tata cara pelaporan masalah ataupun kritik yang biasa disebut tata beracara.

"MKD terbatas kepada masalah pelanggaran etika. Jika memang ada anggota DPR melakukan pelanggaran yang sudah masuk ranah pidana, maka MKD akan mendukung langkah kepolisian," ungkap Guntur. (ant/red)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »