Diberdayakan oleh Blogger.

$hide=mobile

close
close
Iklan Pemilu 2019 Jujur dan Adil Kebas Kecurangan

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Indri Ananta, SH.MH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ipung A
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Nanda Bagoes
Sby/ Bangkalan : Eko S

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Cegah Mafia Tanah, BPN Madiun Akan Terjun Sosialisasi PTSL Di 40 Desa

by : On Januari 25, 2019

Sosialisasi PTSL 2019 di Desa Bukur, Jiwan, Madiun pada Kamis (24/1/2019)
Madiun, Pewarta - Mulai Selasa (22/1/2019) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun mensosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019. Dalam sosialisasi ini, BPN menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, kepolisian serta pihak desa.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono mengatakan sosialisasi PTSL dilaksanakan di 40 desa dan dijadwalkan selesai pada Selasa (29/1/2019) mendatang. "Tujuan sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kegiatan sertipikasi, sekaligus mencegah adanya mafia tanah," terang Budi.

Ia menjelaskan, untuk tahun 2019 Kabupaten Madiun mendapat alokasi sejumlah 74 ribu sertipikat. Sementara, tanah yang sudah bersertipikat di wilayah Kabupaten Madiun sebanyak 293 ribu bidang, sedangkan yang belum sekitar 406 ribu. Artinya sudah 60-70 persen yang bersertipikat.

"Kalau arahan pak presiden, tahun 2025 program sertipikasi tanah sudah selesai. Namun, pak menteri menargetkan 2023 harus sudah selesai. Jika melihat perkembangan yang ada, saya yakin untuk Kabupaten Madiun lebih lagi karena ada dukungan dari Forkopimda," ujarnya.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono
Diharapkan, program sertipikasi tanah di Kabupaten Madiun berjalan lancar, karena dengan sertipikat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat terjamin, mengurangi sengketa, memudahkan waris, jual beli, membuka akses kredit dan lain sebagainya.
Salah satu desa yang ketempatan sosialisasi PTSL 2019 tersebut adalah Desa Bukur, Kecamatan Jiwan yang digelar di gedung olahraga desa setempat, Kamis (24/1/2019). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 210 warga pemohon sertipikat tanah.

Kepala Desa Bukur, Ratna Detaria Diandari mengatakan sosialisasi ini sangat bermanfaat. Karena masyarakat tahu tentang bagaimana tata cara dan aturan program PTSL yang akan dilaksanakan di Bukur tahun 2019 ini.

Selain itu, melalui program PTSL yang digagas pemerintah, maka tanah akan jelas status kepemilikannya sehingga bisa menghindari permasalahan akibat sengketa tanah. "Saat ini di Desa Bukur masih ada sekitar 1700 bidang tanah yang belum disertipikat," kata Ratna.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah warga Desa Bukur yang menjadi pemohon dan sudah mendaftar sebanyak 420 orang. Diharapkan, warga yang hadir dalam sosialisasi ini juga berperan aktif menyampaikan informasi kepada yang tidak hadir. "Masyarakat yang hadir dihimbau untuk getok tular (menyebarkan informasi) kepada warga yang lain," ungkapnya.

Selain penyampaian materi oleh petugas dari kantor BPN Kabupaten Madiun, pada sosialisasi ini juga disepakati terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) yang anggotanya berjumlah 5 orang dan berasal dari unsur masyarakat, bukan perangkat desa.

Pun, disepakati besaran biaya program ini sebesar Rp 400 ribu per orang. Biaya tersebut, jelas Ratna, untuk kegiatan pengukuran, saksi-saksi, operator, operasional, termasuk konsumsi mulai lembur dan rapat. (ant/red)

SPACE AVAILABLE
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »