Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

LINTAS DAERAH

NASIONAL

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Indri Ananta, SH.MH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ipung A
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Nanda Bagoes
Sby/ Bangkalan : Eko S

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Beri Pemahaman Masyarakat, Pemdes Bukur Gelar Sosialisasi PTSL

by : On Januari 25, 2019


Kepala Desa Bukur, Ratna Detaria Diandari
Madiun, Pewarta - Pemerintah Desa (Pemdes) Bukur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, serta kepolisian menggelar sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019, Kamis (24/1/2019). Kegiatan yang dilaksanakan di gedung olahraga Desa Bukur tersebut diikuti 210 orang warga yang akan mengajukan permohonan sertipikat tanah.


Kepala Desa Bukur, Ratna Detaria Diandari mengatakan saat ini di Desa Bukur masih ada sekitar 1700 bidang tanah yang belum disertipikat. Karena itu diharapkan, melalui sosialisasi ini masyarakat tahu tentang bagaimana tata cara dan aturan program PTSL yang akan dilaksanakan di Bukur tahun 2019 ini.



"Program ini (PTSL) sangat bermanfaat, karena tanah akan jelas status kepemilikannya. Sengketa tanah sangat tinggi, banyak permasalahan yang berasal dari sengketa tanah," kata Ratna.


Ia menjelaskan, saat ini jumlah warga Desa Bukur yang menjadi pemohon dan sudah mendaftar sebanyak 420 orang. Diharapkan, warga yang hadir dalam sosialisasi ini juga berperan aktif menyampaikan informasi kepada yang tidak hadir.


"Masyarakat yang hadir dihimbau untuk getok tular (menyebarkan informasi) kepada warga yang lain," ungkapnya.



Selain penyampaian materi oleh petugas dari kantor BPN Kabupaten Madiun, dalam sosialisasi ini juga disepakati terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) yang anggotanya berasal dari unsur masyarakat, bukan perangkat desa. Pokmas ini beranggotakan 5 orang, diantaranya ; Marsidi, Agus Salim, Supriyadi, Rohmad dan Shinta. Tugasnya, sebagai panitia PTSL 2019 Desa Bukur



Selain itu, juga disepakati besaran biaya program ini sebesar Rp 400 ribu per orang. Biaya tersebut, jelas Ratna, untuk kegiatan pengukuran, saksi-saksi, operator, operasional, termasuk konsumsi mulai lembur dan rapat. "Pembayaran sudah bisa dilaksanakan hari ini," terangnya.


Terpisah, Kepala Kantor BPN Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono mengatakan sosialisasi seperti ini dilaksanakan di 40 desa dan dijadwalkan selesai pada Selasa (29/1/2019) mendatang. "Tujuan sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kegiatan sertipikasi, sekaligus mencegah adanya mafia tanah," terang Budi.



Ia menjelaskan, untuk tahun 2019 Kabupaten Madiun mendapat jatah 74 ribu sertipikat. Sementara, tanah yang sudah bersertipikat di wilayah Kabupaten Madiun sebanyak 293 ribu bidang, sedangkan yang belum sekitar 406 ribu. Artinya sudah 60-70 persen yang bersertipikat.



"Sesuai arahan pak presiden, tahun 2025 program sertipikasi tanah sudah selesai. Namun, pak menteri menargetkan tahun 2023 harus sudah selesai, tetapi melihat perkembangan yang ada, saya yakin untuk Kabupaten Madiun lebih lagi karena ada dukungan dari Forkopimda," ujarnya.



Diharapkan, program sertipikasi tanah di Kabupaten Madiun berjalan lancar, karena dengan sertipikat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat terjamin, mengurangi sengketa, memudahkan waris, jual beli, membuka akses kredit dan lain sebagainya. (red)

SPACE AVAILABLE
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »