Diberdayakan oleh Blogger.

$hide=mobile

close
close
Iklan Pemilu 2019 Jujur dan Adil Kebas Kecurangan

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Indri Ananta, SH.MH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ipung A
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Nanda Bagoes
Sby/ Bangkalan : Eko S

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Protes Hasil Ujian Perangkat, Warga Kedunggalar Luruk Kantor Desa

by : On Desember 26, 2018

Ngawi, Pewarta - Tidak kurang dari 20 warga nglurug Kantor Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Rabu (26/12/2018) pagi. Mereka memprotres hasil ujian perangkat desa pada 18 Desember 2018 lalu yang dituding tidak fair. Hingga akhirnya, sejumlah jabatan pamong diisi oleh orang yang dinilai tidak berhak.

Karena itu, warga yang menamakan diri sebagai ‘Forum Peduli Desa Kedunggalar’ mendesak ujian pamong kembali dijalankan. "Kami menuntut ujian ulang karena banyak kejanggalan,’’ kata Frestika Anggarani salah seorang pengunjuk rasa.

Kejanggalan dalam ujian perangkat desa, menurut dia, seperti keluarnya nilai bagi warga yang tidak mengikuti ujian. Di sisi lain, beberapa peserta yang benar-benar ikut tes justru nilainya tidak keluar. “Ada juga peserta yang nilainya sempurna," kata perempuan yang waktu ujian perangkat desa mengambil formasi Kasi Pelayanan.


Bagus Kurniawan, koordinator aksi, menyatakan akan membawa permasalahan itu ke jalur hukum, yakni melayangkan laporan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) dengan tembusan Kejari Ngawi. Upaya ini untuk mendapatkan keadilan bagi 65 peserta ujian perangkat desa yang berlangsung di SMP Negeri 1 Kedunggalar, pekan lalu.

"Kami punya bukti-bukti valid seperti masalah karantina, serta pembuatan soal dan LPJ yang tidak sinkron. Kami akan melangkah ke jalur hukum agar secepatnya ditanggapi dan ada titik temu permasalahan ini," ia menegaskan.

Ditemui usai mediasi dengan pendemo, Kades Kedunggalar Joko Waluyo, mengatakan bahwa jika ada yang tidak puas dengan hasil ujian perangkat desa maka dipersilahkan menempuh jalur hukum. Namun, kata dia, langkah itu tidak akan mengganggu kinerja pamong yang sudah dilantik.

"Sesuai aturan undang-undang, yang sudah dilantik tetap sah dan tidak bisa digugat. Adanya aksi unjuk rasa tidak mempengaruhi. Saya mengacu Perbub nomor 9 tahun 2018 menindaklanjuti Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang pengisian perangkat desa," Joko menjelaskan.



Terkait pelaksanaan ujian perangkat desa, ia mengungkapkan memang perlu dilakukan. Sebab, sejumlah formasi mengalami kekosongan karena pamong sebelumnya telah pensiun. Kondisi ini berlangsung selama setahun terakhir.

Adapun posisi yang kosong, di antaranya Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan dan Kaur Perencanaan. Namun, dalam pelaksanaan ujian perangkat desa, ia mengatakan bahwa dirinya tidak campur tangan karena panitia sudah terbentuk dan memiliki SK.

Sementara itu, unjuk rasa di depan Kantor Desa Kedunggalar dipantau Camat Kedunggalar Marsono. Juga mendapat pengawalan aparat gabungan dari Polsek Kedunggalar, Polsek Widodaren, Polsek Mantingan serta personel Koramil Kedunggalar. (ant/n.dian/red)

SPACE AVAILABLE
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »