![]() |
Ketum PPWI Wilson Lalengke berkupyah |
Jakarta, Pewarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Sekber Pers, prihatin dan
mengecam keras program kriminalisasi wartawan dan warga masyarakat yang
diduga dilakukan oleh oknum Kapolda Sumut karena pernyataan dan/atau
tulisan yang disampaikan oleh warga tersebut yang menilai Kapolda mereka
tidak becus bekerja dan patut dicopot.
"Salah satunya, terkait dengan kasus penanahan wartawan atas nama
Muhammad Yusro Hasibuan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara
sebagaimana banyak diberitakan media," kata Ketua Umum PPWI dan Ketua
Sekber Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada Wartawan
Sabtu (8/12/2018).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga mengingatkan kepada
Kapolda Sumut agar jangan sekali-kali berlaku zalim terhadap warga
masyarakat di negeri ini. Sebab, mereka adalah pembayar gaji, rakyat
yang menyediakan rumah dinas, kendaraan dan segala fasilitas Kapolda,
rakyat yang membelikan segala kebutuhan hidup Kapolda dan keluarganya,
termasuk isi perut dan celana kolor yang dipakai sehari-hari.
Lagi. "Saya sarankan ke Kapolda Sumut, ayolah tanggalkan bintang di
pundak Anda, tidak pantas bintang-bintang itu berada di pundak Anda.
Hanya jadi hiasan belaka, kosong tanpa makna ketika Kapolda tidak
menunjukkan diri sebagai manusia pemimpin yang mengayomi rakyat, berjiwa
kerdil, dan bersikap seakan-akan Anda hebat bisa semena-mena menangkap
orang yang Anda tidak suka karena kritikannya. Ayolah, pulang kampung
saja, jadi petani sambil kita menonton dan kritisi oknum pejabat Polisi
yang tidak becus bekerja. Itu lebih baik dan terhormat," sebut Alumni
Pascasarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, the
Netherlands dan Linkoping University, Sweden.
Tidak hanya itu, Wilson yang juga selaku Trainer bidang jurnalistik bagi
ribuan anggota dan pejabat TNI, Polri, PNS, guru/dosen, mahasiswa, LSM,
ormas, wartawan, dan masyarakat umum juga mendesak Kapolri Tito
Karnavian agar lebih cerdas memilih anak buah untuk ditrmpatkan sebagai
Kapolda.
"Sayang sekali, eman-emanlah gelar Pak Kapolri professor doktor, tapi
dalam memilih Kapolda saja masih memprihatinkan, hanya mampu dapatkan
oknum pejabat Kapolda selevel anak SD yang baper (bawa perasaan) dan
sensitif terhadap kritikan rakyat. Saran saya, ganti segera pejabat
model itu, percuma habiskan uang rakyat saja, kinerja buruk," tutupnya.
(JML/imc/Red)