Lagi, PPWI dan Sekber Pers Indonesia Mengutuk Keras Kriminalisasi Wartawan

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Ketum PPWI Wilson Lalengke berkupyah

Jakarta, Pewarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Sekber Pers, prihatin dan mengecam keras program kriminalisasi wartawan dan warga masyarakat yang diduga dilakukan oleh oknum Kapolda Sumut karena pernyataan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh warga tersebut yang menilai Kapolda mereka tidak becus bekerja dan patut dicopot.

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Sekber Pers Indonesia, prihatin dan mengecam keras program kriminalisasi wartawan dan warga masyarakat yang dilakukan oleh oknum Kapolda Sumut karena pernyataan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh warga tersebut yang menilai Kapolda mereka tidak becus bekerja dan patut dicopot.
 

"Salah satunya, terkait dengan kasus penanahan wartawan atas nama Muhammad Yusro Hasibuan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sebagaimana banyak diberitakan media," kata Ketua Umum PPWI dan Ketua Sekber Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada Wartawan Sabtu (8/12/2018).

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga mengingatkan kepada Kapolda Sumut agar jangan sekali-kali berlaku zalim terhadap warga masyarakat di negeri ini. Sebab, mereka adalah pembayar gaji, rakyat yang menyediakan rumah dinas, kendaraan dan segala fasilitas Kapolda, rakyat yang membelikan segala kebutuhan hidup Kapolda dan keluarganya, termasuk isi perut dan celana kolor yang dipakai sehari-hari.

Sebelum Kapolda melakukan penangkapan terhadap warga yang melontarkan kritik kepada Anda maupun institusi yang Anda pimpin, tiliklah terlebih dahulu ke dalam seragam Polisi yang dipakai itu, semua benang yang melekat di tubuh Kapolda hingga ke penutup selangkangan Anda, seluruhnya adalah hasil keringat rakyat, yang rela diserahkan kepada negara untuk digunakan membelikan pakaian bagus Anda tersebut," ujar Alumni Pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England.

Lagi. "Saya sarankan ke Kapolda Sumut, ayolah tanggalkan bintang di pundak Anda, tidak pantas bintang-bintang itu berada di pundak Anda. Hanya jadi hiasan belaka, kosong tanpa makna ketika Kapolda tidak menunjukkan diri sebagai manusia pemimpin yang mengayomi rakyat, berjiwa kerdil, dan bersikap seakan-akan Anda hebat bisa semena-mena menangkap orang yang Anda tidak suka karena kritikannya. Ayolah, pulang kampung saja, jadi petani sambil kita menonton dan kritisi oknum pejabat Polisi yang tidak becus bekerja. Itu lebih baik dan terhormat," sebut Alumni Pascasarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, the Netherlands dan Linkoping University, Sweden.

Tidak hanya itu, Wilson yang juga selaku Trainer bidang jurnalistik bagi ribuan anggota dan pejabat TNI, Polri, PNS, guru/dosen, mahasiswa, LSM, ormas, wartawan, dan masyarakat umum juga mendesak Kapolri Tito Karnavian agar lebih cerdas memilih anak buah untuk ditrmpatkan sebagai Kapolda.

"Sayang sekali, eman-emanlah gelar Pak Kapolri professor doktor, tapi dalam memilih Kapolda saja masih memprihatinkan, hanya mampu dapatkan oknum pejabat Kapolda selevel anak SD yang baper (bawa perasaan) dan sensitif terhadap kritikan rakyat. Saran saya, ganti segera pejabat model itu, percuma habiskan uang rakyat saja, kinerja buruk," tutupnya. (JML/imc/Red)

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI