Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

LINTAS DAERAH

NASIONAL

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Indri Ananta, SH.MH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ipung A
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Nanda Bagoes
Sby/ Bangkalan : Eko S

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




KPU Madiun Gelar Bimtek Pelaporan Dana Kampanye

by : On Desember 15, 2018

Bimtek aplikasi pelaporan dana kampanye parpol peserta pemilu 2019 di Hotel Aston Madiun
Madiun, Pewarta - Batas penyerahan Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPSDK) paling lambat tanggal 2 Januari 2019. Peserta pemilu diminta menyiapkan LPSDK sebaik-baiknya karena tidak ada masa perbaikan.

Ketua KPU Kabupten Madiun Anwar Sholeh Azarkoni menyatakan, berbeda dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimana ada masa perbaikan, untuk LPSDK ini tidak ada masa perbaikan.

Sebab, laporan tersebut harus dilaporkan melalui website resmi KPU Kabupaten Madiun dan papan pengumuman di halaman KPU Kabupaten Madiun sehari kemudian (3/1/2019).

"Pelaksanaan maupun penggunaan dana kampanye tidak tertata sesuai pelaporan akan ada konsekuensi yang diterima,’’ tegas Anwar didepan pengurus dan bendahara parpol saat Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu 2019, Sabtu (15/12/2018) sore.

Anwar berharap, penyampaian materi tentang teknis LPSDK secara online dengan aplikasi sistem informasi dana kampanye (Sisdakam) ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan pelaporan dan penyampaian LPSDK dan dilanjutkan ke tahap LPPDK.

Audit laporan dana kampanye akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU provinsi dan KPU pusat. Dalam pelaporan dana sumbangan, pelaksanaan hingga penggunaaan dana kampanye semua murni sepenuhnya wilayah partai politik.

"LADK telah selesai dan yang sulit proses LPSDK dan LPPDK. Nantinya akan ada penilaian wajar atau tidak wajar dan patuh atau tidak patuh pembukuan pelaporan," pungkasnya. (ant/red)

SPACE AVAILABLE
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »