Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




Kolompok Marginal Menjadi Atensi Utama DPRD Pacitan

by : On Desember 03, 2018

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI

Rony wahyono .Saat diwarung kopi wetan pendopo
Pacitan, Pewarta - Masih banyaknya kelompok masyarakat yang termarginalkan di Pacitan, menjadi perhatian serius lembaga DPRD. Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono,meminta agar kelompok penyandang disabilitas diharapkan bisa menjadi atensi banyak pihak.

"Sebab pada dasarnya keberhasilan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana hal itu bisa terwujud, kalau kaum marginal seperti penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, juga pihak swasta," ujar politisi berbasis Partai Demokrat ini, Selasa (4/12).

Putra kandung mantan Bupati Pacitan Suyono inimenyadari, memang prosentase penyandang disabilitas jauh lebih sedikit darijumlah penduduk. Namun begitu, seharusnya justru kaum marginal itulah yang menjadi satu prioritas tersendiri dalam menikmati kue pembangunan.


"Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Utamanya organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan serta desa sebagai pelayan masyarakat. Selama ini DPRD sudah banyak melegalisasi anggaran penanggulangan kemiskinan dan bantuan yang digelontorkan. Tapi kenapa kok masih ada masyarakat kita yang marginal yang tidak terurus," kritik wakil rakyat dapil Kecamatan Kebonagung dan Tulakan ini.

Bukan hanya Dispendukcapil saja yang mungkin kena abu hangat soal belum adanya kepemilikan adminduk terhadap penyandang disabilitas, namun beberapa OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KBPP, PUPR, Dinas Perkimta dan lainnya, juga harus lebih peduli dengan keberadaan mereka.

"Bagaimana kualitas pengelolaannya sementara ini kok ada penduduk yang masih termaginalkan. Mana inovasi pelayanan yang selama ini didengungkan. Persoalan ini akan lebih pelik kalau kita kaitkan dengan UU Perlindungan Anak dan kewajiban negara memelihara dan menjamin masyarakat terlantar, termasuk penyandang disabilitas yang mungkin selama ini masih banyak hak-hak mereka yang belum terpenuhi," tegas Ronny

SPACE AVAILABLE / RUANG IKLAN TERSEDIA, SILAKAN HUBUNGI REDAKSI
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »