Ponorogo, Pewarta – Bursa Inovasi Desa Kabupaten
Ponorogo yang digelar Minggu (1/1/2018) di gedung Apollo Ponorogo
dihadiri Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi. Kontan saja,
kehadiran Anwar Sanusi memantik antusiasme dan semangat para undangan
yang mayoritas adalah Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Ponorogo.
Pada kesempatan itu, Anwar Sanusi menekankan kepada seluruh Kades dan
aparatur desa lainnya, dalam mengurus atau mengelola Dana Desa (DD)
harus melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dilaksanakan secara padat
karya. Serta diharapkan pengelolaan DD harus melalui nomer rekening
masing-masing dan dikelola secara transparan dengan melibatkan warga
masyarakat.
“Saya harap, dalam mengelola Dana Desa (DD) itu harus terbuka. Biar
masyarakat tahu dengan jelas arah dana desa tersebut dan saya tekankan
dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat. Tidak boleh pelaksanaan
pekerjaan memakai pihak kontraktor,” tegas Anwar Sanusi.
Ditambahkan, Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan. Tahun 2018 ini,
lanjut Anwar, anggaran DD mengalami kenaikan.
Untuk itu mulai dari awal perumusan, perencanaan, hingga pelaksanaan,
Kades dan perangkat desa harus melaksanakan Musdes dan pelaksanaan juga
harus melibatkan masyarakat secara padat karya. Karena dengan padat
karya akan meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa itu sendiri.
“Jadi ya, harus masyarakat desa yang merasakan manfaatnya dengan
sistem padat karya. Apalagi tahun 2018 DD naik menjadi Rp 60 trilyun.
Itu untuk masyarakat desa nantinya. Jangan terus dikasihkan ke pihak
lain atau kontraktor,” pungkas Anwar Sanusi. (yog/ant)
