Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








"Sambirejo Menanam" Sebagai Gerakan Kemandirian Pangan Desa Sambirejo Madiun

by : On Maret 04, 2021


Madiun, Pewarta -
Warga Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun menggelar kegiatan gerakan "Sambirejo Menanam" pada Jum’at, 5 Maret 2021. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Suratno ini diikuti oleh anggota kelompok tani setempat dan anggota perguruan pencak silat serta sejumlah penyuluh kehutanan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Hutan Lindung, Bengawan Solo Cabang Madiun.

Kepala Desa Sambirejo Suratno mengatakan bahwa penamanan 1000 pohon bantuan dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur akan dilakukan di sepanjang jalan Sambirejo – Metesih, sekitar pasar legi dan beberapa lahan pekarangan warga. Suratno berharap tanaman yang ditanam dapat meningkatkan kesejahteraan masyaraka Desa Sambirejo.

Disamping itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambirejo Nur Efendi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dan berharap masyarakat sendiri yang nantinya akan menikmati hasilnya. Pada kegiatan kali ini, panitia sengaja memilih menanam tanaman produktif seperti jeruk, mangga, jambu, matoa, dan lain sebagainya. 

Sementara itu koordinator penyuluh kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Suparna menjelaskan, bahwa bibit tanaman yang ditanam sekarang ini adalah merupakan bibit aspirasi yang dikelola oleh Balai Pengelolaan DAS, Hutan Lindung, Bengawan Solo dengan induk terletak di Solo. Sedangkan untuk Dinas Kehutanan Madiun merupakan cabang dari Solo sehingga pengelolaan Desa Sambirejo ditangani oleh dinas setempat yang diusulkan dengan ajuan dari masyarakat itu sendiri dan  disesuaikan dengan kondisi lokasi masing-masing yang akan ditanami. 

Suparna berharap dengan adanya bantuan ini akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Untuk itu Suparna berpesan agar bibit tanaman yang sudah ditanam dapat dipelihara dengan baik agar mampu menghasilkan buah-buahan yang baik pula. 

Diinformasikan bahwa penanaman di wilayah Kabupaten Madiun akan dilaksanakan di 32 titik dengan 33 ribu bibit dari berbagai jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakter tanah yang akan ditanami.

Sidang Kisruh Komisaris dan Direksi PT Kahayan Karyacon, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Melihat dan Mendengar Perbuatan Terdakwa

by : On Maret 04, 2021


SERANG, IMC – Sidang kasus kisruh Komisaris dan Direktur PT Kahayan Karyacon kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6, Tembong, Cipocok Jaya, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Kamis, 04 Februari 2021. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erwantoni didampingi Hakim Anggota Diah Tri Lestari dan Ali Mudirat. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Atmoko, dan Kuasa Hukum Terdakwa Endang Sri Fhayanti dan Dolfie Rompas.

Dalam sidang terdakwa Leo Handoko selaku Direktur PT Kahayan Karyacon, JPU menghadirkan sejumlah saksi, yakni Saksi Ahli dan Saksi Fakta dalam persidangan ini. Saksi ahli diantaranya Saksi Ahli Hukum Pidana Dian Adriawan, Saksi Ahli Kenotariatan Gunawan, dan Saksi Ahli Ekonomi Bisnis Muhamad Arminal. Sementara Saksi Fakta, yaitu Ery Biyaya dan Feliks. 

Pantauan awak media, Saksi Ahli Hukum Pidana, Dian Adriawan dalam keterangannya menyampaikan, bahwa kalau tidak menyuruh atau meminta untuk menempatkan, menyuruh atau meminta untuk menempatkan keterangan palsu berarti tidak terpenuhi unsur Pasal 266 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ketika ditanya oleh Penasehat Hukum terdakwa, apakah boleh JPU memasukkan Pasal yang tidak ada dalam BAP yang sudah diajukan P21 ke Kejaksaan. Saksi Ahli menyatakan bahwa itu tidak boleh atau tidak bisa.

Kemudian saksi yang kedua, yaitu Ahli Kenotariatan, Gunawan menyampaikan, bahwa Notaris tidak boleh membuat akta otentik yang tidak berdasarkan permintaan. Bila pemohon tidak meminta, atau tidak menyampaikan sesuatu, tapi dibuatkan. Itu dianggap itu bukan akta otentik. Itu adalah surat di bawah tangan. Itu tidak dibenarkan. 

Saksi ahli juga mengatakan, bahwa tidak dibenarkan apabila akta sudah jadi, tiba-tiba notaris meminta kepada pemohon untuk menandatangi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS, dan itu dianggap cacat hukum.

Kemudian, JPU menghadrikan dua orang Saksi Fakta, yaitu Ery Biyaya dan Feliks. Sebelum diambil sumpah, Majelis Hakim menanyakan saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut apa hubungan saksi dengan terdakwa. Kedua saksi pun menyampaikan bahwa ada hubungan keluarga, yaitu sebagai Kakak Kandung terdakwa yang juga terlibat dalam kepengurusan perusahaan. 

Dinilai akan meringankan terdakwa lantaran masih ada ikatan keluarga, Majelis Hakim pun menanyakan kepada JPU apakah akan tetap dilanjutkan keterangan kedua saksi tersebut. JPU sempat menjawab tidak, dan kemudian menjawab dilanjutkan. Penasehat Hukum terdakwa pun tidak keberatan. 

Pantauan awak media, kedua saksi menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat terdakwa memberikan keterangan palsu atau menyuruh memberikan keterangan palsu.  Bahkan ada fakta baru yang menarik, yaitu saksi menunjukan bahwa ada bukti notaris meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Padahal, akta tersebut sudah jadi dan saat itu sudah dilaporkan atau disengketakan di Bareskrim Mabes Polri.
Tim penasihat hukum Leo Handoko, Advokat Dolfie Rompas didampingi Advokat Endang Sri Fhayanti kepada awak media usai persidangan menyampaikan, bahwa sampai saat ini baik dakwaan kesatu yaitu menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) atau dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti. 

Tim penasihat hukum berpendapat, berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti tidak ada satupun saksi yang dapat memastikan atau menerangkan perbuatan Leo Handoko memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau tindak pidana penggelapan. 

“Semua saksi yang memberikan keterangan tidak pernah menyaksikan, mengalami, melihat atau mendengar perbuatan terdakwa Leo Handoko,” tegas Dolfie. 

“Telah terbukti dalam Akta Notaris Ferri Santosa dalam Akta Nomor 17 tanggal 24 Januari 2018 tidak ditemukan peran atau keadaan yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta sebagai pelaku tindak pidana,” tegas Dolfie. 

Dolfie juga mengatakan, JPU menghadirkan dua saksi, yaitu ahli pidana, dan ahli kenotariatan. “Keterangan dari Ahli Pidana yang dihadirkan oleh JPU mengatakan, di dalam unsur Pasal 266 tadi disebutkan, kalau tidak menyuruh atau meminta untuk menempatkan keterangan palsu berarti tidak terpenuhi unsur Pasal 266. Itu akan terpenuhi bila ada permintaan untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang dibuat. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak terpenuhi. Berarti ini tidak masuk unsur Pasal 266,” jelas Dolfie. 

Menurut Dofie, Saksi Ahli Pidana menyampaikan bahwa tidak boleh memasukkan Pasal yang tidak ada dalam BAP.

“Nah, yang aneh kan dalam perkara ini, yang diajukan adalah Pasal 266 Ayat (1) oleh Kepolisian atau Penyidik, dan sudah P21, tiba-tiba di dalam dakwaan muncul Pasal baru yang tidak ada dalam BAP. Memang dari awal kita sudah menyatakan itu. Kalau itu tidak benar. Tidak boleh menambah-nambah Pasal kalau sudah P21, yaitu menambahkan Pasal 378. Ko ini tiba-tiba nongol di dalam dakwaan. Padahal dalam proses penyidikan tidak ada itu. Bahkan sudah P21 pun itu tidak ada. Jadi itu yang jadi catatan dalam sidang hari ini,” tutur Dolfie.

Kemudian, kata Dolfie, saksi yang kedua yaitu Ahli Kenotariatan. Saksi tersebut dalam BAP banyak menjelaskan tentang Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT). “Makanya tadi saya tanyakan kepada beliau, apakah beliau ahli PT atau ahli Kenotariatan. Dia mengatakan bahwa dia Ahli Kenotariatan. Jadi menurut saya, keterangan yang dia buat di BAP itu tidak singkron dengan keahliannya. Apa yang dia sampaikan dalam BAP itu, khususnya di halaman 40  huruf n itu ada 4 poin atau lima poin itu lebih banyak berbicara PT. Sedangkan dia itu Ahli Kenatoriatan,” jelas Dolfie.

“Saksi ahli mengatakan bahwa tidak boleh Notaris membuat atau membuat akta otentik yang tidak berdasarkan permintaan. Jadi misalkan pemohon ini tidak meminta, atau tidak menyampaikan sesuatu tapi dibuatkan. Nah itu tidak boleh. Dianggap itu bukan akta otentik,” pungkasnya. 

“Menurut Aaksi Ahli, itu adalah surat di bawah tangan. Bahkan itu tidak dibenarkan. Saksi Ahli juga mengatakan, tidak boleh juga, apabila sudah jadi, tiba-tiba Notaris meminta kepada pemohon untuk menandatangi Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Itu dianggap cacat hukum,” jelasnya.

Dolfie menegaskan, ada dua saksi fakta yang dihadirkan JPU. Kedua saksi menyatakan tidak melihat terdakwa memberikan keterangan palsu atau menyuruh memberikan keterangan palsu, dan saksi-saksi yang lalu juga begitu, tidak ada. “Tidak ada yang melihat sendiri terdakwa ini meminta kepada Notaris untuk menempatkan suatu keterangan yang tidak benar. Bahkan tadi ada fakta yang menarik, yaitu saksi menunjukan ada bukti bahwa Notaris meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Nah ini jadi pernyataan. Bagaimana Notaris bisa membuat akta otentik tidak didasari oleh persyaratan atau dokumen-dokumen yang seharusnya. Berarti Notaris membuat sendiri. Artinya, Notaris membuat akta tapi tidak memenuhi syarat. Seharusnya kan ditolak, kalau tidak lengkap surat-suratnya, dan kenapa dibuatkan akta tersebut,” tuturnya. 

Menariknya lagi, kata Dolfie, permintaan itu dilakukan saat sudah dilaporkan, dan sudah dalam proses Kepolisian. Seharusnya, kata Dolfie, berita acara itu dibuat sebelum akta itu dibuat. 

“Nah itu kami tanyakan kepada Saksi Ahli yang dihadirkan JPU yang menyatakan itu tidak benar. Bahkan ada beberapa bukti juga surat yang dibawa oleh saksi tadi yang menunjukkan bahwa akta yang disengketakan ini juga digunakan oleh pemegang saham yang lain (pelapor-red), dan semua bukti-bukti itu, tadi sudah diserahkan kepada Majelis Hakim,” pungkasnya.

“Ini sangat menarik menurut kami. Jadi sampai saat ini, kami kuasa hukum dari pada terdakwa Leo Handoko melihat bahwa belum ada satu kesaksian pun yang bisa membuktikan bahwa terdakwa melakukan apa yang dituduhkan terhadap beliau,” tegasnya. 

“Kalau memang ada saksi lain yang katanya tadi JPU akan menghadirkan Notaris sebagai saksi kunci, ya kita akan lihat nanti keterangannya. Kami juga megingatkan kepada saksi, hati-hati jangan sampai ada keterangan yang tidak benar, karena ini ada ancaman pidananya, memberikan keterangan yang tidak benar. Kami berharap untuk saksi berikutnya semoga keterangannya benar-benar keterangan yang berdasarkan fakta,” tutupnya.

Terpisah, salah satu saksi fakta yang dihadrikan JPU, Ery Biyaya mengatakan, bahwa akta Nomor 17 Tahun 2018 yang disengketakan tersebut pernah dipakai Komisaris Utama PT Kahayan Karyacon Mimihetty Layani (pelapor-red) untuk keperluan surat menyurat kepada para Direksi, dan mengajukan permohonan pemanggilan RUPS kepada Pengadilan, dan semua itu memposisikan diri sebagai Komisaris Utama. 

Kata Ery, Komisaris Christeven Margonoto juga menggunakan akta nomor 17 tentang pengangkatan kembali susunan pengurus perseroan, yang dibuat dihadapan Ferri Santosa Notaris di Kabupaten Serang, untuk memberi surat kuasa kepada Legal Corporate yang bernama Lisa P. Pongki dan Christy D. Wingkar dengan memposisikan sebagai Komisaris. 

“Jadi saya juga aneh. Karena akta yang dipermasalahkan itu sudah pernah dipakai oleh Komisaris Utama dan Komisaris, dengan memposisikan diri sebagai Komisaris Utama dan Komisaris. Sedangkan akta Nomor 1 Tahun 2012 itu berakhir di Tahun 2017. Sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019, selalu memposisikan diri sebagai Komisaris Utama dan Komisaris. Jadi jabatan itu dapat dari mana kalau tidak memakai akta No. 17 Tahun 2018 itu yang justru dipermasalahkan sama mereka sendiri. Benar-benar aneh bin ajaib kasus ini,” pungkasnya.

Ery juga mengatakan, pada saat Notaris Ferri Santosa diperiksa di Bareskrim, sempat meminta tolong kepada Leo Handoko untuk menandatangani Berita Acara RUPS dan Notulen Rapat pada bulan Agustus 2020 melalui chat WA.  “Sedangkan akta itu sudah jadi pada tanggal 24 Januari 2018,” tutupnya. 

Terkait penambahan Pasal dakwaan, JPU Budi Atmoko kepada awak media mengatakan, pihaknya memiliki aturan internal sendiri walau pun saksi ahli menyatakan tidak boleh ada penambahan Pasal dalam dakwaan.

“Kita juga ada pemeriksaan sendiri. Maksudnya ada aturan internal sendiri, bahwa dari aturan Kejaksaan masih ditelaah. Itu diperolehkan atau tidak walau pun memang ahli pidana menyatakan tidak boleh, tapi kita juga harus melihat segala aspek aturan hukum, termasuk aturan SOP kami sendiri,” pungkasnya. Seperti diketahui, PT Kahayan Karyacon yang didirikan pada tahun 2012 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan (hebel). 

Dalam perjalanannya, perusahaan yang berlokasi di Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, didera konflik internal. Dalam kisruh yang terjadi, Komisaris Utama PT Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani melalui kuasa hukumnya yang bernama Niko melayangkan Laporan Polisi (LP) terhadap salah satu Direktur PT Kahayan Karyacon ke Bareskrim Polri.

Leo Handoko, salah satu Direktur PT Kahayan Karyacon dianggap melakukan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu ke dalam bukti otentik (Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP) ke bukti otentik dalam akta No. 17 tanggal 24 Januari 2018, tentang pengangkatan kembali Organ Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat oleh Leo Handoko.

Padahal, dalam pembuatan seluruh akta perusahaan, dari awal tidak pernah dihadiri oleh para Dewan Komisaris dan Direksi.  Selain itu, pembuatan akta di hadapan Notaris juga tidak pernah dihadiri oleh Komisaris dan disertai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sertijab Bupati Ngawi, Khofifah: Dorong UMKM Untuk Ngawi Yang Lebih Hebat

by : On Maret 04, 2021

Gubernur Khofifah di tengah Proses Sertijab Bupati Ngawi

Ngawi, Pewarta
– Kabupaten Ngawi menggelar rapat serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko hasil Pilkada serentak 2020. Rapat yang berlangsung di Pendopo Wedya Graha Ngawi pada Kamis malam (4/3) dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan ini penandatanganan berita acara dilakukan oleh Plh Bupati Ngawi Moh, Sodiq Tri Widiyanto yang diteruskan Bupati Ngawi Ony Anwar termasuk Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko.

Dalam pidatonya, salah satu hal disampaikan Ony yaitu perihal strategi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta kasus stunting. Pihaknya menargetkan AKI dan AKB di Ngawi bisa dibawah angka 16 persen. "Awalnya 27 persen dan saat ini sudah turun menjadi 16 persen. Kita akan genjot lagi penurunan AKI, AKB dan stunting," ujar Ony. Langkah yang akan diupayakan antara lain peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak di posyandu secara maksimal, serta memaksimalkan Gerakan Terpadu Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu).

Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Beserta Istri

Selain Ony, tak ketinggalan Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan pidatonya. Khofifah meminta kepada Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko yang menahkodai Kabupaten Ngawi untuk mengatasi ketimpangan yang sedang terjadi baik dari segi ekonomi, pertanian, dan pendidikan. “Diharapkan Bupati dan Wakil Bupati dapat mendorong para pelaku usaha UMKM agar bisa menjadi Ngawi yang hebat untuk kedepannya,” kata Khofifah.

Khofifah juga memberikan secara khusus agar Ngawi tetap fokus pada pemulihan ekonomi ditengah situasi pandemi Covid-19. Sebaliknya apabila terjadi outbreak secepatnya mengambil tindakan selaras dengan PPKM skala mikro yang berjalan saat ini.

Sertijab Bupati Ponorogo, Gubernur Khofifah Harapkan Giri-Rita Bawa Perubahan Kota Reyog

by : On Maret 04, 2021

 

Sertijab Bupati Ponorogo Disaksikan Gubernur Jawa Timur

Ponorogo, Pewarta – Serah terima jabatan Bupati Ponorogo dari Plh Bupati Agus Pramono kepada Bupati Sugiri Sancoko berlangsung di gedung DPRD Ponorogo dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (04/03/2021). Usai sertijab, kegiatan yang berlangsung tertutup tersebut dilanjutkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda sidang pidato sambutan Gubernur Jatim dan Bupati Ponorogo.  “Komitmen kami nantinya akan tetap menjalankan visi misi yang telah dicanangkan. Untuk terus bergerak demi kemajuan Ponorogo di berbagai sektor,” papar Bupati Sugiri Sancoko dalam sambutannya.

Sugiri Sancoko mengakui, kehadiran Ibu Gubernur tentunya merupakan  suatu kehormatan tersendiri bagi masyarakat Ponorogo. Hal ini juga akan menambah semangat dan kepercayaan diri Pemkab Ponorogo untuk menjadikan Kota Reyog yang lebih hebat dan bermartabat.  Lebih lanjut, Bupati Sugiri menerangkan bahwa akibat pandemi Covid – 19, ada beberapa sektor mengalami angka penurunan. Salah satunya  angka pertumbuhan perekonomian di Ponorogo yang saat ini mengalami penurunan sekitar 0,90 %. “Permasalahan apapun yang terjadi akibat dampak pandemi akan menjadi pekerjaan rumah kita kedepan, agar bagaimana dapat mengentaskan permasalahan ini dan bisa bersama – sama masyarakat Ponorogo untuk bangkit dari keterpurukan ini,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap agar Bupati dan Wakilnya bisa bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan terutama di Ponorogo. “Harapan kami, Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita bisa bekerja maksimal demi masyarakat Ponorogo dan membawa perubahan menuju Ponorogo Hebat,” tukasnya. (adv/ns)

Forkopimda Magetan Tanam Pohon Ketapang di Sepanjang Jalur Wisata Sarangan

by : On Maret 04, 2021


Magetan, Pewarta – Bupati magetan bersama jajaran forkopimda menanam pohon Ketapang Kencana di sepanjang jalur Wisata telaga Sarangan tepatnya di monumen strawberry, Kamis (04/03).⁣ Penanaman dilakukan disepanjang jalur wisata mulai pertigaan Sidorejo hingga Cemoro Sewu, jalur lama menuju Sarangan, terminal Sarangan, dan jalur menuju bibir Telaga Sarangan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muchlissun mengatakan  kegiatan penanaman ini merupakan realisasi dari program Magetan Bersih Sehat dan Hijau. Pelaksanaanya dengan penanaman 1001 bibit pohon ketapang kencana di jalur Wisata Sarangan. Terpisah, Bupati Suprawoto menjelaskan setiap tahun jelang musim hujan selalu mencanangkan penanaman pohon. Seperti penanaman di Trosono yang 95% tumbuh. 

Penanaman ini bisa dibilang agak terlambat karena menunggu pohon agak besar, tapi berkah bahwa tahun ini musim penghujan agak panjang jadi tidak mengurangi arti sehingga penanaman tetap dilakukan. ⁣” Tahun depan juga diagendakan. Ini adalah perbuatan baik, bisa dinikmati dan diwariskan, Ada beberapa pilihan pohon naungan untuk ditanam dipinggir jalan, ketapang kencana ini istilah jawanya tidak mangklung dijalan, kalau patah tidak mengganggu jalan. Kita tanam hari ini untuk masa depan” tutur Bupati Suprawoto. ⁣(ik)

Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

by : On Maret 04, 2021


Jakarta, Pewarta – Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia. “Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut. Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. “Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” ujar Argo.

Terima Keluhan Pedagang, Pagar Pembatas Pasar Eks Stasiun Akhirnya Dibongkar

by : On Maret 03, 2021


Ponorogo, Pewarta – Pedagang pasar eks stasiun Ponorogo bisa bernafas lega lantaran pagar pembatas yang selama ini menghalangi dagangan mereka dibongkar total, Rabu (03/03/2021). Hal ini dilakukan Pemkab Ponorogo usai menerima masukan dari pedagang dan beberapa warga yang merasa kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut.

Pembongkaran pagar sepanjang 200 meter tersebut sesuai instruksi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko karena merasa kasihan dengan keberadaan pedagang yang terhalang oleh pagar besi. “Banyaknya keluhan dari pedagang membuat kami merasa trenyuh. Mereka juga manusia yang menghidupi keluarganya. Makanya kami bongkar pagar ini agar pedagang serta pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi jual beli,” ujar Bupati Sugiri kepada awak media. 

Bupati Sugiri Sancoko dan Wabup Lisdyarita

Selanjutnya, untuk penataan pasar sendiri akan dilakukan pada tahapan berikutnya. Yang jelas, pihaknya tetap akan memprioritaskan Pasar Legi sebagai induk perdagangan. Dan jika nantinya semua pedagang yang sudah terdata untuk masuk Pasar Legi baru, Sugiri menghimbau agar semua pedagang pasar eks stasiun mengikuti aturan yang ada, yakni semua pedagang eks stasiun boyongan ke pasar legi. “Saya mengutamakan pasar legi karena menurut Kepala Dinas Perdagkum semua pedagang eks stasiun sudah mendapat lapak di sana. Jika masih ada kelebihan pedagang, nanti kita carikan solusi bersama demi menuju Ponorogo Hebat,” Pungkasnya. (ns)

Wujudkan Mimpi Bersama, Komunitas Milenial Berkarya (MIBER) Audiensi Bersama Bupati Magetan

by : On Maret 03, 2021


Magetan, Pewarta – Komunitas Milenial Berkarya (MIBER) Kabupaten Magetan, sebuah komunitas yang beranggotakan generasi milenial, baru saja dirintis di Kabupaten Magetan. Komunitas anak muda ini ingin mewujudkan impian bersama, dengan berbagai program seperti milenial berkarya, milenial berdaya, milenial berkebun, milenial sosial dengan terjun langsung ke masyarakat.⁣ 

Dalam keanggotaan komunitas MIBER ini, didominasi oleh generasi millenial. Serta di setiap kecamatan di Magetan akan diwakili oleh 5 anak muda untuk menjadi anggota. Beberapa program yang sudah dilakukan seperti berkebun penanaman porang, beternak kambing, dan kedepannya ingin mewujudkan program batako gratis untuk mushola dan bedah rumah, serta program ayo menulis dan donasi 100rb buku tulis anak-anak.⁣ 

Bupati Suprawoto menyambut baik program Milenial Berkarya ini karena berbuat baik untuk Magetan itu tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat Magetan. ” Kita harus berlomba-lomba membuat kebaikan. Komunitas ini punya niat baik untuk semua masyarakat, kolaborasi program yang bagus dari MIBER ini bisa membantu Pemerintah Kabupaten Magetan untuk daerah/lokasi yang kami tidak bisa menjangkau” jelas Bupati Suprawoto. 

⁣Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan komunitas MIBER di ruang rapat Pendapa Surya Graha, Rabu (03/03).⁣ Pada acara tersebut juga dihadiri Asisten 2 , Ketua TP PKK, Kepala Dinsos, Kepala. Dikpora, Kepala. Bakesbang, Kabag. Kesra Kabupaten Magetan. (ik)

Kunjungi Gapoktan, Wabup Ngawi Berharap Hasil Pertanian Meningkat

by : On Maret 03, 2021


Ngawi, Pewarta – Sebagai langkah persiapan panen raya disejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, MH., M.Si melakukan kunjungan didesa Babadan Kecamatan Pangkur, dan Gapoktan yang terdiri dari 7 Kelompok Tani, Selasa (02/03). Dalam kunjungan kali ini, Wabup Ngawi berdialog dengan Gapoktan terkait panen raya yang akan dilakukan satu minggu kedepan.

Tidak hanya itu, Dwi Rianto Jatmiko juga menerima sejumlah gagasan ataupun keluhan petani, diantaranya ada pembeli yang bisa menjatuhkan harga dimusim tertentu. “Dari hal tersebut, kita akan memulainya dengan rencana memfasilitasi infrastruktur berupa gudang, mesin box dryer, lantai jemur. Kemudian rencana kedua, untuk skala besar Pemerintah Daerah akan menghadirkan investor yang khusus menangani pasca panen mulai dari pembelian gabah sampai dengan pengolahan lahan,” terangnya.


Selain itu, Dwi Rianto Jatmiko juga akan mengembalikan petani sesuai tracknya, “Sesuai dengan rencana Bupati Ngawi, menerapkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan,” jelasnya. Wabup Ngawi berharap dengan langkah strategi yang diambil kedepan, petani mampu mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik lagi, “Tentunya juga memperoleh harga jual yang bagus,” ujarnya. (ik/Kominfo)


Tinjau Kerusakan Jalan Budug, Wabup Ngawi Ingin Perbaikan Jalan Selesai di Tahun 2021

by : On Maret 03, 2021


Ngawi, Pewarta – Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama Kepala Dinas PUPR Ngawi, Hadi Suroso melakukan tinjauan diruas jalan Budug – Kajang di desa Budug Kecamatan Kwadungan, Selasa (02/03). Dalam tinjauan kali ini, Wabup Ngawi, mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pembangunan dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi, karena untuk menopang kelancaran ekonomi masyarakat. “Selain itu, kami juga akan melakukan perbaikan dibeberapa jalur prioritas sebagai penghubung kelancaran akses ekonomi serta mobilitas masyarakat, dan akan dilakukan pada perubahan anggaran tahun 2021,” lanjutnya.

Dijelaskan Dwi Rianto Jatmiko, bahwa sesuai arahan dari Kemendagri dan Kemenkeu RI, tentang refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, sehingga akan ada beberapa kegiatan yang ada diperencanaan terpangkas, “Kita akan fokuskan anggaran ini, untuk memenuhi fasilitas umum masyarakat khususnya infrastruktur,” pungkasnya (Az)

Gerebek Tempat Andok Sabu, Polisi Polsek Semampir Berhasil Amankan 1 Pelaku dan Puluhan Alat Hisap

by : On Maret 03, 2021


Surabaya, Pewarta – Polisi Polsek Semampir kembali menggrebek tempat andok sabu di jalan sidorame Surabaya (kunti) Selasa (02/03/2021). Penggerebekan tempat andok sabu tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Semampir Kompol Ariyanto Agus.

Kapolsek Semampir Kompol Ariyanto menjelaskan dalam penggerebekan itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan sidorame tepatnya di belakang gudang kerap dijadikan ajang pesta sabu. Begitu mendapatkan informasi anggota langsung melakukan penggerekan di lokasi dan ternyata benar di tempat itu terlihat banyak bilik yang sudah di sediakan oleh penjual atau bandarnya. “Sayangnya dalam penggerebekan mereka keburu kabur dan meninggal tempat. lantaran meraka mengetahui kedatangan petugas.” Kata, Ariyanto. Rabu (03/03/2021)

Dalam penggerebekan tempat ajang pesta sabu tersebut petugas hanya mendapati alat hisap sabu dan satu orang yang mencoba melarikan ketika penggerebekan. “Iya benar. memang ada satu orang yang kami amankan saat penggerebekan itu terjadi sedangkan orang tersebut diguga pemakai sabu. Tersangka sudah kami amankan kepolsek Semampir guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.” Imbuhnya.

Selain mengamakan satu orang yang diduga pemakai, polisi juga mengmankan puluhan alat hisap atau bong yang di gunakan untuk menghisap sabu sabu. “Sementara satu orang yang belum disebut namanya ini kita periksa dulu, kami juga akan terus melakukan operasi dan memantau tempat tersebut guna memutuskan mata rantai peredaran Narkoba diwilayah kami” ujarnya.(ags)

Makin Cepat Deteksi Covid-19, Pemkot Madiun Kini Punya Alat Tes Cepat Molekuler

by : On Maret 03, 2021


Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 di wilayahnya. Salah satunya dilakukan dengan menyediakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di RSUD Kota Madiun. Forum group discussion (FGD) pengoperasian alat TCM di rumah sakit tersebut berlangsung dengan dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (3/3).

Dengan adanya alat TCM ini akan semakin mempermudah uji spesimen. Sehingga, lebih cepat mengetahui hasil seseorang positif atau negatif terinfeksi virus Corona. “Saat ini kita sudah berhasil menekan penularan Covid-19 secara perlahan. Tapi 3T, terutama tracing, terus kita lakukan,” tuturnya

Lebih lanjut, wali kota mengatakan, Pemkot Madiun melakukan tracing setiap pekan. Rata-rata, 200 orang kontak erat dites untuk mengetahui penularan Covid-19. Selain itu, wali kota juga mengimbau masyarakat untuk melakukan tes secara mandiri. 

Sementara itu, Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik (Lab. PK) RSUD Kota Madiun dr. Chlorentine Konika P., Sp.PK menjelaskan bahwa alat TCM di RSUD Sogaten ini mampu mengetes empat sampel secara bersamaan. Durasi waktu yang dibutuhkan sekitar 55 menit. “Untuk permintaan tes mandiri mulai dari pengajuan hingga hasil keluar kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 jam,” imbuhnya (ik/kominfo)