Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Kapolri MoU dengan Dewan Pers, Alumni Lemhannas Ingatkan Dewan Pers Bukan Perwakilan Wartawan

by : On Juni 26, 2022


Jakarta
- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberitakan melakukan pertemuan khusus baru-baru ini dengan Ketua Dewan Pers yang baru, Azyumardi Azra, di Mabes Polri. Dalam pertemuan itu disepakati untuk menerbitkan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal kerjasama saling tukar informasi, edukasi, dan pencegahan polarisasi bangsa menjelang Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mengingatkan semua pihak, terutama Kapolri, bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga perwakilan wartawan sehingga kesepakatan dengan lembaga tersebut bukan berarti kesepakatan dengan para wartawan atau jurnalis Indonesia. Menurutnya, otoritas pelaksanaan kerja-kerja jurnalistik ada di tangan para wartawan dan organisasi pers.

Pasal 1 ayat (5) UU Pers menjelaskan bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Setiap wartawan didorong untuk bergabung bersama rekan seprofesinya ke dalam salah satu organisasi wartawan dalam rangka memperjuangkan kepentingannya sebagai seorang wartawan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap wartawan bebas memilih untuk bergabung dengan organisasi wartawan yang ada. Jadi, secara norma hukum sebagaimana disebutkan di Pasal 7 ayat (1) itu, yang dapat mewakili wartawan adalah organisasi wartawan, bukan Dewan Pers," jelas Wilson Lalengke yang telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, mahasiswa, LSM, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu kepada media ini melalui Sekretariat PPWI Nasional, Jumat, 24 Juni 2022.

"Dari 21 pasal yang ada dalam UU Pers, hanya satu pasal, yakni Pasal 15 saja yang terkait dengan dewan pers. Pasal-pasal lainnya semuanya mengatur tentang wartawan dan kerja-kerja kewartawanan. Peran dewan pers pun bisa digantikan oleh institusi sejenis, seperti media watch, LBH Pers, dan individu-individu yang ekspert di bidang pers," urai tokoh pers nasional yang saat ini sedang dikriminalisasi oleh oknum Polres Lampung Timur.

Terkait dengan keberadaan dan kedudukan Dewan Pers dalam konstelasi kewartawanan, demikian Wilson Lalengke, dapat dilihat pada Pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut. Dewan Pers itu, kata dia, boleh ada boleh tidak. Juga, tidak secara tegas disebutkan bahwa hanya boleh ada satu lembaga Dewan Pers. Defacto, saat ini ada dua lembaga yang sama, yakni Dewan Pers (DP) dan Dewan Pers Indonesia (DPI), serta beberapa lembaga Media Watch.

"Tugas pokok Dewan Pers disebutkan secara jelas dan tegas pada Pasal 15 ayat (1) UU Pers, yakni mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Jadi tugasnya DP dan DPI serta lembaga serupa, termasuk Media Watch dan LBH Pers adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers, lain tidak!" ujar Wilson Lalengke menegaskan.

Dalam rangka menjalankan dua tugas pokok tersebut, lanjut dia, DP dan DPI melaksanakan beberapa fungsinya, yakni:
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;  dan
f. mendata perusahaan pers; 

"Sangat jelas dan tegas di UU Pers itu, tidak disebutkan bahwa DP dan DPI dapat, secara formal, mewakili dan berperan mengatasnamakan para wartawan di forum dan kesempatan manapun. DP dan DPI itu tidak seperti DPR dan DPD RI yang punya konstituen, yakni rakyat (secara individual) yang memilih para anggotanya. DP dan DPI hanyalah lembaga fasilitator, bukan legislator yang dapat membuat aturan-aturan yang mengikat keluar atau kalangan wartawan," beber lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Sesungguhnya, dengan adanya berbagai manuver DP menggandeng lembaga-lembaga di lingkaran Pemerintahan, hal tersebut menunjukkan bahwa DP bukan lagi lembaga independen sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999. DP tak pelak sudah terkooptasi oleh instansi pemerintah yang merupakan obyek atau sasaran kontrol sosial oleh kalangan Pers.

"Lah, kalau DP dan/atau DPI sudah mengikatkan diri dalam bentuk MoU dengan lembaga pemerintah, itu berarti bukan lagi lembaga independen," sebut Wilson Lalengke sambil mengatakan bahwa DPN PPWI pernah berkantor di gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Lt. 5, Menteng, Jakarta Pusat itu.

Oleh karena itu, Wilson Lalengke mengharapkan agar Kapolri mengkaji dengan cermat sebelum mengadakan kesepakatan bersama dengan Dewan Pers. Rujukan utama dalam menelaah dunia Pers Indonesia dan kewartawanan dengan segala pernak-perniknya adalah UU Nomor 40 tahun 1999.

"Perlu kita ingatkan Kapolri dan seluruh jajaran di pemerintahan, karena ada potensi pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers itu. Jika Kapolri tidak berhati-hati, sangat mungkin bisa dilaporkan ke Polisi oleh insan Pers yang dirugikan akibat hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai dampak dari MoU Kapolri dengan Dewan Pers," katanya mengingatkan.

Terkait dengan sinyalemen yang berkembang bahwa wartawan dituding sebagai komponen yang menciptakan polarisasi di masyarakat, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) ini amat menyayangkan tudingan miring itu, apalagi jika dinyatakan langsung oleh pihak Mabes Polri. Belum ada sejarahnya, imbuh Wilson Lalengke, di belahan dunia manapun, di zaman manapun, wartawan menjadi agen pemecah-belah bangsa.

"Justru sebaliknya, dunia pers yang digeluti para wartawan telah sukses membawa bangsa ini menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas negerinya sendiri. Wartawan itu adalah pemersatu bangsa-bangsa dimana-mana," tegas Wilson Lalengke.

Dari fakta yang ada, Dewan Pers dan Polri telah terjebak menjadi agen pemecah-belah bangsa, minimal pemecah-belah kalangan wartawan. "Lihatlah kasus Kapolres Sampang baru-baru ini, dia dengan pongahnya membeda-bedakan wartawan, dengan alasan UKW dan verifikasi media Dewan Pers. Ini merupakan serangan brutal terhadap kalangan wartawan dan pewarta warga yang juga turut serta mengumpulkan dana pajak yang digunakan untuk membeli kebutuhan hidup si Kapolres Sampang bersama keluarganya itu, termasuk celana dalam mereka," tutur Wilson Lalengke sambil menambahkan bahwa akibat surat edaran Dewan Pers Nomor: 371/DP/K/VII/2018, Pemda di berbagai daerah telah menjadi aktor utama pemecah-belah wartawan di daerah masing-masing. (TIM/Red)

Kapolda Lampung Digeser ke Kemenhub, Kapolres Lampung Timur Kemana?

by : On Juni 23, 2022

 

Foto: Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution dan ex.Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno dalam sebuah kegiatan lapangan di Lampung Timur

Jakarta
- Beredarnya berita  terkini bahwa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menggeser 3 (tiga) Kapolda, yang salah satunya Kapolda Lampung, Irjen Pol. Hendro Sugiyatno, sejumlah awak media dan ribuan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sontak mengancungkan jempol kepada Kapolri. Selain itu, beragam komentar terkait mutasi Kapolda Lampung ini berseliweran di beberapa WhatsApp Group para wartawan. 

Pasalnya, Hendro Sugiyatno belakangan ini menjadi sorotan kalangan dunia pers independen karena diduga turut berperan dalam skenario kriminalisasi Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, yang ditangkap di halaman Polda Lampung, 12 Maret 2022 lalu. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi tentang apa motif di balik kriminalisasi terhadap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut.

Padahal, kasus yang ditimpakan kepada Wilson Lalengke hanyalah tindakan merobohkan papan karangan bunga di halaman Polres Lampung Timur, yang bertuliskan ucapan selamat bagi Tekab 308 Polres Lampung Timur yang telah menangkap oknum wartawan yang dituduh polisi memeras Rio. Sebelumnya, Rio diberitakan soal perselingkuhannya, dan menyogok sang wartawan yang disusul kemudian si wartawan ditangkap langsung oleh sekitar 20-an orang polisi dari Polres Lampung Timur.

Kini, Kapolri menggeser Hendro Sugiyatno ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) R.I, namun hingga berita ini diturunkan belum ada kabar akan ditempatkan ke bidang mana. Ada beberapa spekulasi yang beredar, eks Kapolda Lampung tersebut mungkin akan masuk ke Inspektorat Jenderal Kemenhub, dengan argumentasi di situ biasanya peluang orang baru dari luar instansi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua II/ Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional PPWI, Danny P.H. Siagian, SE., MM, mengatakan hanya ada dua kemungkinan bagi mereka yang dirotasi.

“Biasanya, hanya ada dua kemungkinan yang umumnya berlaku sebagai alasan kuat mutasi jabatan orang-orang berpangkat maupun di instansi tujuan, yakni dibutuhkan atau disingkirkan,” ungkapnya dalam bincang-bincang dengan awak media di Jakarta Timur, Rabu malam (22/06/2022).

Apalagi, lanjut Danny, Kapolda penggantinya, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo, dikenal sebagai polisi anti suap. Tentunya hal itu menarik untuk dianalisis terkait masuknya Akhmad Wiyagus menjadi Kapolda Lampung.

“Nah, ini dia baru seru! Penggantinya Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dikenal sebagai polisi anti suap ternyata. Dan saat ini beliau sebagai nominator Hoegeng Awards. Sementara agenda Hoegeng Awards 2022 sekarang ini sedang uji publik terhadap 9 besar kandidat, yang salah satunya adalah Irjen Wiyagus. Wow...keren,” tandasnya.

Yang jadi pertanyaan, kata Danny yang pernah jadi narasumber dalam beberapa event Pelatihan Jurnalistik di jajaran Polda-polda ini, Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution nanti mau kemana? “Haha... Jadi, nanti Kapolres Lampung Timur mau kemana? Kapolda yang baru ini polisi anti suap lho. Nggak bisa macam-macam. Kena libas langsung,” ungkapnya mesem.

Menurut Danny yang cukup lama sebagai wartawan di liputan DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta ini, biasanya jika ada Kapolda baru di suatu wilayah, akan terjadi lagi rotasi atau mutasi di jajaran di bawahnya.

“Biasanya kan, kalau ada Kapolda baru di suatu wilayah, akan terjadi lagi rotasi atau mutasi para Kapolres. Memang ini hal biasa. Tapi, kadang belum tentu jajaran Kapolres di bawahnya langsung disingkirkan, jika kinerjanya masih bagus atau memang masih dibutuhkan. Kecuali, jika kinerjanya jelek, ya siap-siaplah disingkirkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam kasus yang dikenal dengan sebutan PERSEMAR-22 (Peristiwa Sebelas Maret 2022 - red) yang melibatkan Wilson Lalengke sebagai pelaku, Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, menurunkan pasukannya untuk menangkap Wilson dan kawan-kawannya di halaman Polda Lampung. Termonitor, ada sekitar 29 orang yang dikerahkan, lengkap dengan senjata laras panjang.

Setelah Wilson ditangkap, diketahui pula, sang Kapolres berbohong kepada Wilson untuk melepaskannya, asal dia mau meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres, para Pejabat Forkopimda, serta masyarakat adat, dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye, dalam Konperensi Pers yang digelar Kapolres, dua hari setelah ditangkap. Ternyata, setelah itu, malah tak pernah lagi ada pembicaraan apapun terhadap janji palsunya itu.

Menurut informasi, setelah Konperensi Pers itu, Kapolres Zaky dipanggil Kapolda Hendro Sugiyatno, sehingga sejak saat itu, terjadilah perubahan sikap drastis. Bahkan Tim Penasehat Hukum Wilson Lalengke juga coba menghubunginya, tidak ada respons lagi. 

Wilson dan kawan-kawannya (Edy S dan Sunarso - red) akhirnya ditahan hingga kini, dan masih berlangsung proses hukum di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. Informasi terkini, Wilson dituntut Jaksa Penuntut Umum 10 bulan penjara, dan kawan-kawannya 8 bulan penjara masing-masing, potong masa tahanan.

Namun, Senin (20/06/2022), Tim Penasehat Hukum (PH) Wilson Lalengke telah membacakan Pledoi, yang pada intinya mematahkan seluruh pasal yang disangkakan, karena ada 71 kejanggalan dalam BAP dengan kesaksian para saksi di Pengadilan. Ada pemalsuan tandatangan para saksi juga, sehingga Tim PH meminta Majelis Hakim memeriksa saksi verbalisan, yang tak lain adalah para penyidik kepolisian itu, pada sidang sebelumnya.

Tim PH Wilson, Advokat Ujang Kosasih, S.H. dan Advokat Heryanrico, S.H., C.T.A., C.L.A., dalam persidangan membacakan Nota Pembelaan, meminta agar Majelis Hakim membebaskan Wilson Lalengke dan kawan-kawannya, karena tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHPidana yang disangkakan. Dari fakta persidangan juga tidak terbukti adanya perbuatan pidana yang didakwakan JPU terkait Pasal 335 KUHPidana, yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Di sinilah terungkap, Polres Lampung Timur sejak awal menggiring kasus perobohan papan karangan bunga ini seolah-olah sebagai kasus yang sangat amat besar, padahal dengan meminta maaf saja itu bisa selesai. (TIM/Red)

50 tahun hubungan Indonesia - Bangladesh, Perdagangan Bilateral Tumbuh Luar Biasa

by : On Juni 23, 2022

Keterangan foto: Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Wakil Marsekal Udara, Mohammad Mostafizur Rahman (kedua dari kiri) beserta istri berpose dengan Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani (kedua dari kanan) beserta istri dalam acara resepsi perayaan 50 tahun hubungan Bangladesh dengan Indonesia di Jakarta pada Selasa,  21 Juni 2022. Sumber foto: Kedubes Bangladesh di Jakarta.

Jakarta
- Tahun 2022 ini, Indonesia dan Bangladesh mencatatkan kenangan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Untuk merayakan momentum spesial tersebut, telah diselenggarakan forum diskusi yang melibatkan para pejabat perwakilan dari kedua negara, pada Selasa, 21 Juni 2022.

Berdasarkan pantauan di tempat acara, yang dihadiri Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Wakil Marsekal Udara Mohammad Mostafizur Rahman beserta istri dan Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dapat dilihat beberapa kemajuan yang patut dicatat masyarakat dari kedua bangsa ini.

Salah satunya adalah bahwa Indonesia memiliki perdagangan yang amat signifikan, yakni mencapai USD 3,03 miliar dengan Bangladesh, pada tahun anggaran berjalan. Angka itu jauh lebih besar dari volume perdagangan Indonesia dengan Inggris, Rusia dan Prancis.

Bangladesh, sebuah negara di Asia Selatan, yang baru berdiri pada tanggal 26 Maret 1971 ketika mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pakistan. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim pertama di dunia yang mengakui Bangladesh sebagai negara baru yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 25 Februari 1972.

Sejak itu, hubungan antara Bangladesh dengan Indonesia telah berkembang pesat. Tahun ini, kedua negara merayakan Yobel Emas (Golden Jubilee alias 50 tahun - red) atas terjalinnya hubungan diplomatik di antara mereka.

“Kedua negara kita lebih dari sekadar tetangga. Bangladesh adalah teman dan mitra penting bagi Indonesia di Asia Selatan. Lima puluh tahun adalah usia yang matang, dan saya senang melihat hubungan kita yang terus berlanjut menjadi kerja sama nyata yang bermanfaat bagi rakyat kita,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam pesan video pada perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Bangladesh dengan Indonesia di Jakarta pada 21 Juni 2022 lalu.

Senada dengan itu,  Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, memuji komitmen kedua negara terhadap perdamaian dan pembangunan sosial ekonomi. “Sejak (1972), Bangladesh dan Indonesia telah memelihara hubungan bilateral yang sangat baik berdasarkan persahabatan, saling menghormati dan pengertian serta kesamaan nilai, budaya, tradisi, agama dan etos yang luas. Kedua negara kita memiliki komitmen yang sama untuk memelihara perdamaian, keamanan dan pembangunan sosial ekonomi, baik secara regional maupun global,” kata Momen dalam pesan video.

Kedutaan Besar Bangladesh di Indonesia mengadakan resepsi di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Juni di Jakarta untuk merayakan Yobel Emas jalinan hubungan diplomatik antara kedua negara. “Dalam 50 tahun, hubungan semakin kuat dan intensif di bidang perdagangan, pertahanan, pariwisata, penerbangan dan banyak sektor lainnya. Baik Bangladesh maupun Indonesia memiliki pandangan yang sama dalam banyak masalah regional dan internasional dan bekerja sama di badan-badan regional,” ujar Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Wakil Marsekal Udara, Mohammad Mostafizur Rahman, dalam sambutan pembukaannya.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang cakap, putri Bapak Bangsa Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh telah bergerak di lintasan pembangunan inklusif dan kemajuan yang berpusat pada rakyat sejak tahun 2009. “Dengan senang hati saya memberitahukan bahwa kelulusan Bangladesh dari LDC (Low Developing Country alias Negara Terbelakang - red) menjadi negara berkembang pada tahun 2021 adalah pengakuan atas perjuangan kolektif rakyat kita untuk kemajuan dalam 50 tahun kemerdekaan kita,” ungkap Momen.

Bangladesh telah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas makro ekonomi serta pengurangan kemiskinan yang signifikan. “Bangladesh sekarang diakui sebagai panutan dalam pembangunan sosial- ekonomi di dunia. Tingkat kemiskinan telah diturunkan, dan pendapatan perkapita telah meningkat tiga kali lipat selama dekade terakhir. Selain tingkat pertumbuhan PDB (Pendapatan Domestik Bruto - red) yang baik sebesar 6,94 persen, Bangladesh berada di posisi ketujuh dalam pemberdayaan politik perempuan, kedua dalam ekspor pakaian jadi, dan pertama dalam pasukan penjaga perdamaian PBB,” jelas Dubes Rahman.

Saat ini, dengan PDB USD 405 miliar dan PDB per kapita sebesar USD 2.408, Bangladesh merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-40 di dunia. Para pemimpin Bangladesh dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan telah mengunjungi negara satu sama lain tidak hanya sebagai tanda persahabatan yang erat tetapi juga untuk membina hubungan lebih lanjut.

Perdana Menteri Bangladesh Hasina telah mengunjungi Indonesia pada tahun 2011, 2015 dan 2017. Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Bangladesh di tahun 2018 untuk meningkatkan hubungan bilateral. Beberapa kesepakatan dan nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani selama kunjungan ini untuk memperkuat hubungan bilateral.

Perdagangan bilateral kedua negara telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, melonjak menjadi USD 3,03 miliar pada tahun 2021. Meskipun ada pandemi Covid-19, namun kegiatan perdagangan Indonesia dengan Bangladesh mencatatkan lompatan besar dari hanya USD 1,66 miliar di tahun 2017.

Nilai perdagangan bilateral sebesar USD 3,03 miliar bukanlah jumlah yang kecil. “Perdagangan Indonesia dengan Bangladesh jauh lebih besar dari perdagangan Indonesia dengan Inggris yang mencapai USD 2,96 miliar, dengan Rusia USD 2,74 miliar, dan dengan Prancis USD 2,28 miliar,” papar Veeramalla Anjaiah, peneliti senior dari Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), kepada penulis.

Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar USD 2,81 miliar dengan Bangladesh di tahun lalu. Bangladesh membeli batu bara, minyak goreng kelapa sawit, LNG, suku cadang otomotif, rempah-rempah, dan karet dari Indonesia dalam jumlah besar. Baru-baru ini, PT INKA Indonesia memasok 400 gerbong kereta ke Bangladesh.

Indonesia, demikian Anjaiah, adalah sumber impor terbesar kelima bagi Bangladesh. Untuk meningkatkan perdagangan dan mencapai neraca perdagangan yang sehat, Indonesia sedang merundingkan perjanjian perdagangan preferensial (PTA) dengan Bangladesh.

“Kami akan segera menyelesaikan pembicaraan perjanjian perdagangan preferensial,” kata Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, pada acara resepsi Yobel Emas, 21 Juni 2022 lalu.

Jailani juga menjelaskan bahwa dirinya yakin pertumbuhan perdagangan kedua negara akan berdampak pada berbagai sektor. “Karena saya yakin pertumbuhan perdagangan akan mendorong pertumbuhan di sektor lain, termasuk investasi," tambahnya.

Jailani adalah tamu utama di acara tersebut. Ia memuji Bangladesh atas bantuannya selama masa-masa sulit. Indonesia dapat berinvestasi di Bangladesh di berbagai sektor karena Dhaka menawarkan begitu banyak insentif kepada investor asing. Bangladesh bukan hanya tanah peluang tetapi juga pintu gerbang ke negara-negara Asia Selatan.

Ke mana arah hubungan Bangladesh dan Indonesia ke depannya? “Sejauh ini, kami menikmati hubungan yang sangat dekat, tetapi saya yakin ini saatnya untuk menambahkan dimensi strategis ke dalamnya. Saya juga percaya bahwa hubungan kami akan mencapai level tingkatan baru dalam beberapa hari mendatang,” ujar Rahman dalam pidatonya. (Wina/Red)

Diduga Ditegur Kapolda, Kapolres Lampung Timur Me-release Bantahan Atas Berita Keterlibatan Kapolda Mengkriminalisasi Wilson Lalengke Cs

by : On Mei 31, 2022


Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menduga kuat bahwa Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, SH, SIK, MH, mendapat teguran dari Kapolda Lampung, Irjenpol Hendro Sugianto, terkait pemberitaan yang menyebutkan sang Kapolda terlibat dalam mengkriminalisasi dirinya bersama Edi Suryadi dan Sunarso. Pasalnya, Zaky Nasution buru-buru membuat pernyataan pers yang berisi bantahan tentang pemberitaan yang menyebut nama Kapolda Hendro Sugianto itu. Berita bantahan Kapolres Zaky dimuat oleh, salah satunya, media radar24.com yang dikelola oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur.


Hal tersebut disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada jaringan media se nusantara via Sekretariat PPWI Nasional, Selasa, 31 Mei 2022. "Setelah berita berisi sinyalemen keterlibatan Kapolda Lampung, Irjenpol Hendro Sugiyatno, viral di jaringan media se tanah air, sangat mungkin Kapolda merasa tidak nyaman. Dia akhirnya bereaksi dengan menelusuri sumber informasi yang menyebutkan dirinya terlibat mengkriminalisasi Wilson Lalengke dan kawan-kawan. Ternyata, yang membocorkan rahasia itu adalah Kapolres Lampung Timur sendiri," ungkap tokoh pers nasional yang saat ini sedang didudukan di kursi pesakitan atas kasus perobohan papan bunga di PN Sukadana, Lampung Timur.


Ketika diperlihatkan kepadanya berita bantahan dari Kapolres Zaky, Wilson Lalengke terkekeh geli dan berujar bahwa Kapolres Lampung Timur itu sedang mengalami panic mode on. "Hahaha, panik dia. Dia bilang tidak memberikan janji sebelum press conference. Namun, setelah saya sampaikan bahwa Kanit Tipidter Meidy Hariyanto dan Kasatreskrim Ferdiansyah yang bilang ke saya soal janji penangguhan sebelum konferensi pers, Senin, 14 Maret 2022 lalu, dia langsung diam seribu bahasa. Kan tidak mungkin Kanit dan Kasatreskrim bicara janji penangguhan penahanan jika bukan arahan dari kapolresnya. Kemudian saya tambahkan bahwa usai press conference, dia (Kapolres Zaky Nasution - red) sendiri langsung panggil saya ke ruang kerjanya dan menyampaikan soal pemberian penangguhan penahanan pada hari itu. Dia akhirnya mengalihkan pembicaraan terkait tidak adanya pemberitaan dari kawan-kawan PPWI mengenai hal-hal yang baik tentang Polres," beber Wilson Lalengke.


Bahkan, sambungnya, dia mengingatkan Kapolres Zaky bahwa salah satu alasan Kapolres memberikan penangguhan penahanan adalah karena ada wartawan bernama Vio yang mengontak Kapolres itu dan minta bantuan agar Wilson Lalengke dibebaskan segera. "Dia akhirnya tidak bisa mengelak bahwa dia memang bohong, ingkar janji, dan menipu saya, menjanjikan memberi penangguhan penahanan namun hanya angin sorga agar saya mau tampil menyampaikan permohonan maaf di depan kamera para wartawan," imbuh Wilson Lalengke.


Terkait klaim Kapolres bahwa kawan-kawan PPWI tidak membuat berita yang baik-baik tentang Polres Lampung Timur, Wilson Lalengke tegas mengatakan kepada Zaky Nasution bahwa hal itu disebabkan dirinya tidak diberikan akses ke dunia luar. Selama dalam tahanan Polres sejak hari pertama ditahan hingga pertemuan malam Kamis, 13 April 2022, sekira pukul 21.00 wib itu, Wilson Lalengke 'diharamkan' untuk diberi akses menelepon atau berkirim informasi dari dalam tahanan.


"Saya katakan ke dia, Kapolres jangan menyalahkan saya jika tidak ada berita bagus tentang Polres ini dari jaringan PPWI. Mereka semua menunggu release dari saya, pasti ratusan media di jaringan PPWI dan mitranya akan dengan senang hati menayangkan berita release dari saya. Tapi saya selama ditahan di sini seperti dimasukkan ke dalam rimba belantara yang gelap tanpa akses informasi apapun tentang dunia luar. Selama sebulan di dalam sini kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana dan tidak bisa berkirim kabar juga," ulas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.


Ujung-ujungnya, dia malahan curhat cerita soal Kapolda Lampung mengontak dia soal pemberian penangguhan penahanan yang gagal itu. Dia kemudian bilang bahwa dirinya pusing menghadapi kasus yang ditangani Polres Lampung Timur yang melibatkan saya sebagai tersangkanya.


"Saya menduga, hampir pasti dia dimarahi Kapolda Lampung karena membocorkan rahasia keterlibatan Kapolda dalam mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan. Lah, dia jelas-jelas menceritakan soal telepon Kapolda Lampung yang mempersoalkan kehadiran saya dan rombongan pada Jumat, 11 Maret, yang dianggap kurang pada tempatnya setelah lihat videonya viral. Juga dia dikontak lagi oleh Kapolda kedua kalinya karena membaca berita saya sudah diberikan penangguhan penahanan dan kawan-kawan media di Banten sudah ramai berkumpul di Pelabuhan Merak untuk menyambut kedatangan saya dari Lampung, pada 14 Maret," urai Wilson Lalengke.


Selanjutnya, Ketum PPWI itu mengatakan bahwa Kapolres Zaky Nasution berlagak culun nan lugu terkait istilah 'bicara empat mata'. Dia menilai bahwa Zaky ini masih kurang wawasan terkait kebahasaan, atau bisa juga pura-pura bego.


"Yang namanya bicara empat mata itu bukan berarti tidak ada orang lain di sekitar atau di ruangan itu, geblek! Kalau bicara empat mata berduaan saja, itu namanya pacaran boss-qu. Jika Anda bicara berdua di satu meja dengan seorang rekan bisnis di sebuah cafe, walaupun cafenya ramai, itu juga namanya bicara empat mata. Orang lain yang ada di sekitar situ tidak ikut campur dengan pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Payah neh Kapolres kesayangan Kapolda dan Kapolri itu, disuruh copot malah dibiarkan saja, tambah kelihatan blundernya," cetus alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 itu prihatin.


Soal pernyataan Kapolres bahwa kasus wartawan Muhammad Indra yang disangka memeras si tukang selingkuh Mas Rio, dan masalah perobohan papan bunga yang melibatkan dirinya bersama Edi Suryadi dan Sunarso yang diklaim Zaky Nasution sudah benar dan sesuai SOP, Wilson Lalengke hanya berujar, kalau sudah benar, terima dong tantangan debat di depan publik yang disampaikan Advokat Daniel Minggu, S.H. "Jangan koar saja di kandang sendiri 'saya benar, saya benar, saya benar', tapi ditantang debat soal kebenaran yang diklaimnya itu, kapolresnya keok dan nyungkut (sembunyi - red) sebelum bertanding. Silahkan publik menilai sendiri, bisakah kapolres model begini dipercaya?" pungkas Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI-Polri, mahasiswa, PNS, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu mengakhiri pernyataan pers-nya. (TIM/Red)

Kesal karena Terbongkar Bohongnya, Tokoh Adat Lampung Timur Azzohirry Mengamuk di Pengadilan

by : On Mei 30, 2022

Keterangan foto: Azzohirry (berdiri paling kanan), Ismail Agus (berdiri tengah), dan Abdul Hamid (berdiri baju putih) saat mengangkat sumpah di PN Sukadana (Senin, 30 Mei 2022)

Bandar Lampung
- Fenomena menarik tak terduga terjadi hari Senin kemarin, 30 Mei 2022, di PN Sukadana, Lampung Timur. Seorang saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan kasus perobohan papan bunga atas nama Azzohirry Z.A. bin Zainul Arifin (49) mengamuk saat sesi pemeriksaan barang bukti yang digelar di teras gedung pengadilan.

Pasalnya, Azzohirry diminta oleh PH Wilson Lalengke, Advokat Heryanrico Silitonga, S.H., T.L.A., C.L.A., untuk menunjukkan bagian papan bunga yang diklaimnya rusak akibat dirobohkan oleh Wilson Lalengke dan kawan-kawan pada saat kejadian. Merespon permintaan itu, mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung Timur ini langsung menuju kaki papan bunga yang patah dan memukul pada bagian patahan tersebut dengan penuh emosi,.

"PH bertanya kepada Azzohirry, 'bagian mana pada papan bunga yang dirusak terdakwa?' Azzoherri balik bertanya, 'menurut PH yang mana? Dilihat saja sendiri!!' Kemudian dia maju ke depan sambil emosi memukul kayu penyangga yang patah sambil berkata marah: 'Ini yang patah!! Tau kamu orang!!' Melihat kejadian memalukan itu, pihak pengamanan internal pengadilan segera melerai, menarik lengan Azzohirry dan dibawa menjauh dari papan bunga," ungkap Ketua Tim PH Wilson Lalengke, Advokat Ujang Kosasih, S.H., kepada jaringan media usai persidangan, Senin, 30 Mei 2022.

Melihat gelagat buruk itu, dan tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para Majelis Hakim yang diketuai Diah Astuti, S.H., M.H., segera meninggalkan tempat itu dan masuk ke ruang sidang diikuti JPU dan PH.

Azzohirry yang mengaku sebagai seorang tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua Lampung Timur ini, makin meradang ketika Advokat Heryanrico sempat menegurnya agar menghargai persidangan dengan tidak merokok saat proses sidang masih berlangsung. "Dia mengamuk sejadi-jadinya hingga sempat mencopot kopiahnya, dan menghempaskan ke bawah sambil mengumpat. Azzohirry kemudian mengancam dengan ucapan akan membawa seluruh tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua menyerbu pengadilan," terang Ujang Kosasih lagi.

Untunglah Ketua Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua, Ismail Agus bin Abdul Gani yang bergelar Suttan Pak Likur Ghatus, bersama Advokat Daniel Minggu, PH Wilson Lalengke lainnya, segera menenangkan Azzohirry dengan menggiringnya masuk ke mobilnya dan bergegas meninggalkan pengadilan. Kejadian itu tak pelak sempat membuat suasana menjadi panas dan menimbulkan kegaduhan di persidangan.

Dari pantauan wartawan di ruang sidang, sikap dan perilaku emosional Azzohirry itu bermula saat dia dicecar PH Wilson Lalengke soal siapa sebenarnya yang membuat laporan polisi terkait perobohan papan bunga. Bukannya menjawab pertanyaan PH, Advokat Ujang Kosasih, S.H., Azzohirry malah marah dan mengatakan agar PH tidak menjebaknya.

"Saudara saksi mengatakan bahwa BAP saudara dibuat atas dasar laporan tokoh adat, tapi di BAP saudara, tertulis bahwa saudara di-BAP atas laporan polisi yang dibuat Syarifudin, mana yang benar? Azzohirry bingung, kesal dan langsung marah tadi di ruang sidang dengan mengatakan PH jangan jebak-jebak saya," jelas advokat dari Baduy Banten itu.

Azzohirry semakin terpojok ketika Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, membantah pengakuan Azzohirry di persidangan bahwa pihak Wilson Lalengke cs tidak pernah merespon permintaan tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua terkait syarat perdamaian. Bahkan, sebelumnya dia menegaskan bahwa tidak pernah ada upaya berkomunikasi untuk melakukan perdamaian.

"Namun ketika dingatkan bahwa pihak keluarga Wilson Lalengke dan PH telah berulangkali mendatangi dirinya di kediamannya untuk penyelesaian damai, bahkan juga hadir bersama dalam acara Restorative Justice atau RJ di Kejari Lampung Timur, Azzohirry kemudian mengakui bahwa sudah dilakukan upaya mediasi namun gagal," jelas Advokat Ujang Kosasih.

Wilson Lalengke juga mempertanyakan pernyataan bohong saksi Azzohirry yang menyatakan bahwa dirinya tidak mau memenuhi permintaan tokoh adat saat digelar acara RJ di Kejari Lampung Timur. "Apakah Bang Herri tidak ingat bahwa saya sempat tiga kali menyampaikan bahwa saya dan kawan-kawan siap memenuhi permintaan tokoh adat dan usaha papan bunga yang merasa dirugikan? Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Ibu Ariani, juga sudah berupaya maksimal, sampai beberapa kali mencoba menggugah hati nurani Bang Herri dengan mengatakan bahwa, 'Pak Wilson Lalengke dan kawan-kawan siap, mau minta apa saja mereka siap memenuhi permintaan tokoh adat dan pihak yang dirugikan', tapi Bang Herri tetap tidak mau berdamai, berkeras agar masalah ini tetap berproses ke pengadilan," beber Wilson Lalengke, Senin, 30 Mei 2022.

Atas beberapa kebohongan yang disampaikan Azzohirry di bawah sumpah di persidangan tersebut, kata Wilson Lalengke, pihaknya berencana melaporkan Azzohirry ke polisi. "Amat jelas dan terang-benderang dia menyampaikan keterangan bohong di pengadilan, dari soal tokoh adat membuat laporan polisi hingga berbohong bahwa saya tidak melakukan upaya damai dengan tokoh adat. Padahal saya sendiri sudah bertemu dua kali dengan Azzohirry sebelum RJ di Kejari Lampung Timur dan sepakat menempuh jalan damai atas masalah ini, dan saya siap menanggung konsekuensi yang dibebankan oleh para tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selain Azzohirry, hadir juga sebagai saksi dari tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua, Ketua Tokoh Adat Ismail Agus bin Abdul Gani (73) dan Penyimbang Adat wilayah Negeri Jemanten, Abdul Hamid bin Hanafiah. Kedua saksi itu mengatakan bahwa mereka datang ke Polres Lampung Timur dan langsung di-BAP atas Laporan Polisi (LP) yang dilakukan oleh Syarifudin bin Ahmad Junaidi. "Pak Ismail Agus menyatakan bahwa dirinya tidak membuat LP sebagaimana yang disebutkan saksi Azzohirry pada persidangan yang sama. Jadi, jelas Azzohirry bohong soal LP dibuat oleh Ketua Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua Pak Ismail Agus," pungkas Ujang Kosasih.

Persidangan berikutnya (ke-6, akan dilangsungkan pada hari ini, Selasa, 31 Mei 2022. (TIM/Red)

Oknum Kapolda Lampung Diduga Terlibat Mengkriminalisasi Wilson Lalengke Cs

by : On Mei 28, 2022

 


Jakarta
- Oknum Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjenpol Hendro Sugiatno, terindikasi ikut cawe-cawe dalam proses kriminalisasi terhadap Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA dan kawan-kawan. Hal itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada jaringan media se nusantara via Sekretariat PPWI Nasional Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022.

Menurut tokoh pers nasional yang dikenal getol membela warga terzolimi di berbagai daerah ini, ada beberapa hal yang menjadi catatannya terkait dugaan keterlibatan sang Kapolda yang sebentar lagi memasuki masa pensiun itu. Pertama, kata Wilson Lalengke, saat Hendro Sugiatno melihat video berisi kehadiran Ketua Umum PPWI bersama sejumlah anggotanya dan pekerja media di Polres Lampung Timur, dia langsung menelpon Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, meminta agar keberadaan Wilson Lalengke dan rombongannya diusut dan diperkarakan.

"Informasi ini saya dapatkan langsung dari Kapolres Zaky Nasution saat dia memanggil saya dan berbicara empat mata di ruang kerjanya pada hari Rabu, 13 April 2022, malam sekitar pukul 21.00 wib. Esoknya, Kamis pagi, 14 April 2022, saya bersama Pak Edi Suryadi dan Sunarso langsung diboyong ke rumah tahanan (rutan) Polda Lampung," ungkap lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Dalam pertemuan empat mata itu, sambungnya, Zaky terlihat agak gusar dan ingin curhat tentang persoalan yang akhirnya menyeret dia dalam masalah yang cukup pelik. "Dia sampai mengatakan 'Saya pusing sekali, makanya besok Pak Wilson dan kawan-kawan kita kirim saja ke Polda, saya pusing selama Bapak masih ditahan di sini'. Dia juga meminta masukan ke jajaran penyidiknya, dan mereka semua sepakat untuk memindahkan saya menjadi tahanan Polda Lampung karena para penyidik juga mengaku sangat pusing atas kasus ini," beber Wilson Lalengke.


Dua poin penting, lanjutnya lagi, yang dapat dicatatnya terkait indikasi keterlibatan Kapolda Hendro Sugiatno dalam kriminalisasi dirinya terkait kasus perobohan papan bunga di Mapolres Lampung Timur, Jumat 11 Maret 2022 lalu. "Salah satunya, yaa itu perintah Kapolda Lampung untuk mengusut orang-orang yang telah merobohkan papan bunga dan menyampaikan kekesalan dengan ucapan 'celana dalam polisi dibeli dari uang rakyat sehingga kalian tidak boleh memperlakukan warga sewenang-wenang'. Jadi, Kapolres Zaky itu dalam posisi melaksanakan perintah atasannya," jelas pria yang juga menamatkan pendidikan pasca sarjananya di bidang Etika Terapan (Applied Ethics - red) di Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu.

Kedua, sebut Wilson Lalengke, sesaat usai Kapolres menggelar konferensi pers bersama Ketum PPWI dan Tokoh Adat Lampung Timur, pada Senin, 14 Maret 2022, beredar video yang isinya bahwa Wilson Lalengke dan kawan-kawan sudah diberikan penanggulangan penahanan oleh Polres. Bahkan, telah beredar pemberitaan di media-media online dan media sosial bahwa rekan-rekan wartawan di Banten telah ramai berkumpul di Pelabuhan Merak Cilegon untuk menyambut kedatangan Ketum PPWI itu yang kabarnya sudah dalam perjalanan darat dari Lampung Timur ke Jakarta.

"Atas pemberitaan itu, sekali lagi Hendro Sugiatno menelpon Kapolres Zaky Nasution, mempertanyakan pemberian penangguhan penahanan kepada Wilson cs. Kapolres menjawab 'belum dilepas Ndan, masih ada di tahanan Polres'. Menurut Zaky Kapolda keberatan jika Polres memberikan penangguhan penahanan," urai Wilson Lalengke menirukan ucapan-ucapan dari Kapolres Lampung Timur yang masih dapat diingatnya hingga saat ini.

Selain itu, dari pantauan wartawan di lapangan, Senator DPD RI asal Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir, menyempatkan diri berkunjung dan bersilaturahmi ke Kapolres Lampung Timur, pada Jumat, 18 Maret 2022. Kunjungan Senator yang merupakan artis papan atas di era tahun 80-90 itu adalah untuk mengupayakan penyelesaian kasus yang menimpa Wilson Lalengke dan kawan-kawan.

Sayang sekali, upaya Senator Maya Rumantir tidak berhasil akibat informasi menyesatkan yang diterima Kapolda Lampung dan petinggi Polri lainnya yang mengatakan bahwa Ketum PPWI itu membela wartawan Muhammad Indra yang memeras orangnya Bupati Lampung Timur sejumlah Rp. 50 juta. Hal itu tentunya menjadi catatan buruk bagi masyarakat tentang sistem penyampaian informasi yang penuh kebohongan di internal institusi Polri.

"Sampai Pak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo saja termakan informasi hoaks dari Kapolres dan Kapoldanya. Selevel Kapolri bisa dibohongi mentah-mentah oleh bawahannya, parah! Berarti selama ini pola komunikasi dan penyebaran informasi antar unit hingga antar pejabat di internal Polri sangat buruk, penuh kebohongan. Akhirnya, mindset mereka banyak buruknya daripada baiknya," sesal Wilson Lalengke yang sudah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan Polri, khusunya di bidang pencitraan serta peningkatan SDM Polri di bidang jurnalistik dan publikasi selama ini.

Sehubungan dengan kondisi memprihatinkan itu, Wilson Lalengke berharap agar para Pimpinan Polri dan seluruh anggotanya, mulai dari tingkat teratas hingga ke level terbawah di desa/kelurahan, mengembangkan dan meningkatkan sifat jujur dalam memberikan informasi di antara mereka. "Jangan karena ada kepentingan materi dan kekuasaan, sehingga menyebarkan berita bohong di internal institusi Polri, hancur negara ini jika aparat penegak hukum justru tidak memiliki moralitas hukum yang berbasis kejujuran dan kebenaran," harap tokoh pers nasional yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, ormas, dan wartawan di bidang jurnalistik itu.


Dalam kasus perobohan papan bunga di Mapolres Lampung Timur, kata Wilson Lalengke, seorang Kapolda yang bijaksana justru akan lebih introspeksi diri di internal lembaganya. Seharusnya dia tanya diri sendiri: 'ada apa di diri saya sehingga warga datang dan melakukan hal-hal yang kurang nyaman bagi saya?'

"Bukan hanya menimpakan kesalahan kepada pihak lain. Jangan mentang-mentang kewenangan ada di tangan Anda, lantas boleh menggunakan kewenangan itu dengan semena-mena. Mentalitas buruk nan licik semacam itu tidak semestinya ada di diri seorang pemimpin. Sebentar lagi Anda pensiun, tidak punya kekuasaan apa-apa, jangan sampai Anda mengalami power syndrom, kaget tidak dihargai masyarakat bahkan tidak berharga di mata juniornya," ujarnya mengingatkan.

Saya tahu, kata Wilson Lalengke lagi, banyak pihak yang menumpangkan kepentingannya dalam kasus ini. Kapolda dan Kapolri semestinya tidak terintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu.

"Saya sadar bahwa selama ini banyak pihak yang tersinggung, bahkan mungkin dirugikan, karena sikap kritis saya dan PPWI yang disampaikan secara vulgar tanpa tedeng aling-aling. Ada oknum polisi, bahkan di level Kapolda dan Kapolri, ada pengusaha (Kopi Kapal Api? - red), ada senator korup, bupati, walikota, juga ada Dewan Pers, yang kesemuanya itu dapat diduga mengintervensi proses kriminalisasi terhadap saya dan kawan-kawan," tutur Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu mengakhiri pernyataannya. (TIM/Red)

Majelis Hakim Anggap Kejanggalan Masif dalam BAP Hanya Salah Ketik, Wilson Lalengke: Hakim Terindikasi Tidak Profesional

by : On Mei 28, 2022


Bandar Lampung
- Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, amat menyayangkan sikap dan pernyataan Ketua Majelis Hakim PN Sukadana, Diah Astuty, SH, MH, yang mengganggap sepele kesalahan-kesalahan informasi atau keterangan dalam BAP para saksi perkara dugaan perobohan papan bunga yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sukadana itu. Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, setiap aparat penegak hukum, terutama hakim, harus patuh pada aturan apapun yang berlaku di masing-masing bidang aktivitas manusia.

"Di bidang kebahasaan, ada kaidah dan aturan berbahasa yang baik dan benar, tidak sembarangan dalam merangkai kalimat, apalagi dalam hal tulis-menulis. Di negara maju, jika dalam sebuah konsep tertulis, semisal surat permohonan, laporan harian, proposal, dan lainnya, terdapat lebih dari tiga kesalahan ketik, walau hanya salah penggunaan atau penempatan tanda baca, maka konsep tersebut langsung dibuang ke tong sampah," kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini kepada jaringan media se nusantara via Sekretariat PPWI Nasional, Kamis, 26 Mei 2022.

Hal tersebut disampaikan tokoh pers nasional itu merespon pernyataan Diah Astuty yang dianggapnya tidak bijak dalam menanggapi pertanyaannya kepada saksi Wely Santana bin Hasan Efendi yang dihadirkan JPU Kejari Lampung Timur di persidangan Senin, 23 Mei 2022 lalu. Pada saat itu Wilson Lalengke mempertanyakan keterangan Wely Santana di BAP-nya yang menyatakan bahwa "saya menyuruh Syarifudin mendokumentasikan kegiatan para pelaku di dalam Polres". Sementara Holili, saksi dari Polres Lampung Timur lainnya, mengatakan kalimat yang persis sama dengan itu di dalam BAP-nya. "Jadi, siapa sebenarnya yang menyuruh Syarifudin mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku, apakah Holili atau Wely Santana?" tanya Wilson Lalengke yang didudukan sebagai pesakitan dalam kasus tersebut. Namun Hakim Diah Astuty menganggap keterangan di BAP yang janggal itu hanya kesalahan ketik belaka.

"Hakimnya konyol benar dengan mengatakan itu tidak perlu dipertanyakan karena hanya kesalahan ketik saja. Negara ini dalam kondisi amat darurat hukum ketika para aparat hukumnya seia-sekata menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Dia tidak sadar bahwa akibat salah ketik seperti itu, ada orang teraniaya ditersangkakan, ditahan, disidangkan, dan divonis bersalah," beber Wilson Lalengke yang mengaku tidak kuatir jika hakimnya tersinggung atas kritikannya itu dan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepadanya.

Dalam hal-hal kecil saja, lanjut tokoh pers nasional yang getol membela warga yang terzolimi ini, kita tidak bisa patuhi aturan, bagaimana mungkin kita bisa berharap dapat menerapkan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri? "Saya mencatat lebih dari 40 item dari BAP tujuh orang saksi yang sudah hadir di persidangan, yang janggal, keliru, tidak-singkron, kopi-paste, dan simpang-siur antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya. Belum termasuk kebohongan yang terungkap di persidangan, apakah Majelis Hakim akan mengatakan semua itu hanya kesalahan ketik atau kesalahan teknis belaka?" tambah Wilson Lalengke mempertanyakan pola pikir Majelis Hakim yang aneh itu.

Kita ke mesin ATM saja, kata dia menganalogikan kasus salah ketik, jika kita salah memencet satu angka saja dari PIN ATM, ATM-nya tidak bisa berfungsi. "Hanya satu angka atau huruf saja salah tekan, ATM tidak bisa dijalankan, tiga kali salah pencet satu huruf itu, ATM langsung terblokir dan kartunya ditelan mesin ATM. Ternyata ATM lebih patuh pada aturan hukum daripada mereka yang sudah belajar hukum bertahun-tahun," sindir Wilson Lalengke.

Selanjutnya, pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan situs www.pewarta-indonesia.com itu memberikan contoh kesalahan yang terlihat sepele namun fatal. Dalam BAP Wiwik Sutinah binti Slamet poin ke-17, saksi korban pemilik papan bunga itu ditanyai penyidik: Adakah saudari masih tetap dengan keterangan saudari pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2022? Jelaskan! Atas pertanyaan itu, Wiwik Sutinah menjawab: Iya saya masih tetap dengan keterangan saya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2022.

Waktu, menurutnya, merupakan unsur amat esensial dalam segala hal. Penyebutan hari dan tanggal yang keliru akan mendatangkan celaka bagi seseorang atau sejumlah orang.

"Dalam konteks BAP Wiwik Sutinah di atas itu, apakah hakim akan berpedoman pada nama hari, yakni Selasa, atau tanggal, yakni 11 Maret 2022? Apakah hakim boleh memilih di antara dua hal itu sesuka hatinya untuk penentuan waktu?" urai Wilson Lalengke mempertanyakan keabsahan sebuah informasi yang keliru dalam sebuah BAP.

Dalam dunia media massa dan publikasi, sambungnya, sebuah informasi pemberitaan dinilai valid jika memenuhi kaidah jurnalistik, yang salah satunya adalah keakuratan keterangan yang berisi siapa melakukan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwanya. "Unsur 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, dan How) itu harus lengkap dan akurat. Untuk itulah dibutuhkan verifikasi informasi, check and re-check, serta validasi informasi. Belum cukup sampai di situ, harus lagi melalui editing atau penyuntingan sebelum sebuah berita dipublikasikan. Tidak bisa main naik tayang saja, para pembaca bisa tersesat akibat informasi yang salah ketik. Semestinya ditulis korban, yang tertulis koran. Ini bukan hal sepele boss-qu," papar Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, ormas, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu menegaskan.

Sehubungan dengan persoalan yang dianggap sepele oleh Majelis Hakim PN Sukadana Lampung Timur atas berbagai kejanggalan yang dikatakan sebagai kesalahan pengetikan belaka, yang terjadi secara masif di BAP para saksi, Wilson Lalengke berharap agar Majelis Hakim dapat lebih bijaksana dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka wajib hukumnya meneliti dan menelaah dengan cermat setiap informasi yang dituangkan dalam BAP dan fakta persidangan.

"Termasuk dokumen tertulis berbentuk keterangan di BAP secara keseluruhan, harus valid, akurat dan terverifikasi, tidak dibenarkan adanya pembiaran terhadap suatu kesalahan informasi dengan dalih salah ketik," tegas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21. (TIM/Red)

Ditantang Debat oleh Advokat Daniel Minggu, Kapolres Lampung Timur Keok Sebelum Bertanding

by : On Mei 28, 2022

 


Jakarta
- Advokat Daniel Minggu, S.H. melalui dua kali kiriman pernyataan persnya kepada media-media se tanah air menyatakan bahwa dirinya menantang Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, S.H., S.I.K., M.H. untuk berdebat di depan publik terkait penerapan Pasal 170 KUHP subsider Pasal 406 KUHP terhadap Wilson Lalengke dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui bahwa Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama Edi Suryadi dan Sunarso saat ini sedang disidangkan di PN Sukadana Lampung Timur atas dugaan perobohan papan bunga di Mapolres Lampung Timur pada hari Jumat, 11 Maret 2022.


Menurut Daniel Minggu, yang merupakan salah satu anggota Tim Penasehat Hukum Wilson Lalengke, dirinya telah beberapa kali menyampaikan tantangannya itu ke Kapolres Zaky, baik melalui pesan WhatsApp maupun via telepon dan mendatangi Mapolres Lampung Timur. Sayangnya, hingga saat ini tantangan debat di depan kamera televisi dan ditonton jutaan pemirsa tidak direspon oleh Kapolres Lampung Timur tersebut.


Saat ditanya wartawan tentang respon Kapolres, advokat senior yang banyak mengadvokasi warga yang terzolimi dari kalangan bawah ini menyampaikan bahwa Kapolres Lampung Timur dinilainya pengecut dan ngumpet tidak berani menerima tantangannya.


"Saya berkali-kali kirim pesan WA ke dia tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat, saya datangi ke kantornya, dia tidak ada di tempat dengan alasan acara di luar. Dihubungi staffnya tidak diangkat, bahkan aspri yang bersama dia juga tidak berani menyampaikan pesan bahwa dia ditunggu Daniel Minggu di kantor. Susahlah mengharapkan aparat semacam itu, pengecut. Eh, nomor kontak saya malahan diblokir," ungkap Daniel Minggu yang terkenal vokal hingga dijuluki Ayam Jantan dari Timur ini dalam releasenya terdahulu.


Seorang pemimpin yang baik dan benar, imbuhnya, wajib memiliki sifat berani bertanggungjawab atas segala konsekwensi dari sikap, kebijakan, dan perbuatannya. "Dibandingkan klien saya Wilson Lalengke, level Kapolres Zaky dalam hal tanggung jawab, dia belum seujung kukunya Ketum PPWI itu. Walau sudah dikurung berbulan-bulan, Wilson Lalengke masih benani bersuara lantang mengkritisi kezoliman yang dia saksikan di pelataran hukum di Lampung Timur yang carut-marut. Padahal, nasibnya di ujung tanduk, hakim bisa vonis Wilson Lalengke dengan pidana sesuka hakim dan tidak ada pihak manapun yang bisa mencegah hakim berbuat demikian. Sebaliknya, Kapolres Zaky sudah keok sebelum bertanding!" beber Daniel Minggu, Jumat, 27 Mei 2022.


Wilson Lalengke dalam peristiwa di Mapolres Lampung Timur lalu, secara hukum positif tidak bersalah. Menurut advokat senior yang berdomisili di Jakarta ini, kesalahan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu hanyalah dia berada pada waktu dan tempat yang salah serta berhadapan dengan orang yang salah pula.


"Jangankan Pasal 170 KUHP, yang berbunyi: dengan sengaja menghancurkan barang dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, untuk Pasal 406 KUHP saja unsurnya tidak masuk, yang berbunyi: dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi. Mana unsur menghancurkan, merusakkan, sehingga tidak dapat dipakai lagi,  wong kesaksian dua pekerja dari toko bunga AL-EL Florist di persidangan tanggal 23 Mei 2022 lalu mengatakan bahwa papan karangan bunga yang direbahkan itu diperbaikinya dan dipasang lagi, artinya unsur dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali, tidak memenuhi unsur delik pengrusakan," urai Daniel Minggu yang diberi status khusus sebagai Putra Kalimantan oleh Gubernur Kaltim, dalam keterangannya Kamis, 26 Mei 2022 kemarin.

 

Kenapa harus dijadikan Tersangka Pasal 170 KUHP? Karena ancamannya 5 tahun 6 bulan, sehingga Wilson Lalengke bisa ditahan. Sedangkan Pasal 406 KUHP ancamannya hanya 2 tahun 8 bulan, artinya tidak bisa ditahan.


"Penerapan Pasal 170 KUHP tersebut merupakan akal licik oknum Kapolres dan kroninya dalam memenuhi syahwat buruknya mengkriminalisasi orang yang tidak disukainya, yang dianggap mengganggu performa kepemimpinan dia sebagai Kapolres. Sistem penjagaan Mapolres amburadul, sistem pelayanan warga yang kacau, dan penindakan hukum atas wartawan Muhammad Indra yang melanggar SOP dipukuli dalam keadaan diborgol di belakang sehingga tidak bisa menahan pukulan di dadanya yang berakibat muntah darah, tapi Zaky tidak mau disalahkan. Lantas dia gunakan kewenangan dengan sewenang-wenang memenjarakan orang lain. Kapolri seharusnya memecat pejabatnya yang seperti itu," tambah Advokat Daniel Minggu menghimbau Kapolri memberhentikan Kapolres Lampung Timur yang tidak becus bekerja tersebut.


Sementara itu, Ketua Tim PH Wilson Lalengke, Advokat Ujang Kosasih, S.H., menyatakan siap memfasilitasi jika Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution berani menerima tantangan debat dari koleganya, Advokat Daniel Minggu, S.H. "Kita siap fasilitasi acara debat di jaringan media kita, termasuk melalui media televisi nasional dan live streaming yang ada di Indonesia. Siap kapan saja," jelas advokat kelahiran Banten itu saat dikonfirmasi para kuli digital, Jumat, 27 Mei 2022.


Ayo Pak Zaky, mana suaranya? "Lagi sakit gigi keles..." ejek netizen di salah satu jejaring internal wartawan Lampung. (TIM/Red)

Sidang ke-3 Wilson Lalengke, Para Saksi Pelapor Berpotensi Kena Pasal Pidana Memberi Keterangan Palsu

by : On Mei 18, 2022

 


LAMPUNG - Pada sidang ke-3 kasus Wilson Lalengke dan kawan-kawan (Edy Suryadi dan Sunarso), saksi Pelapor yakni Syarifudin, anggota Humas Polres Lampung Timur berpotensi dikenakan sangsi Pidana sesuai pasal 242 KUHP, karena memberi keterangan bohong alias palsu dimuka persidangan.

Hal ini diungkapkan Ujang Kosasih, S.H, Koordinator Tim Penasehat Hukum (PH) Wilson Laengke, usai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur, pada hari Selasa, 17 Mei 2022. 

“Syarifudin saksi pelapor yang tak lain adalah anggota Humas Polres Lampung Timur, memberikan keterangan berbeda diruang sidang. Ini bisa kena pasal 242 KUHP, karena memberikan keterangan bohong alias palsu,” ungkapnya kepada media, usai mengikuti persidangan.

Sidang ke-3 Wilson Lalengke itu berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU. Dua Penasehat Hukum Wilson Lalengke yakni Ujang Kosasih, SH dan Heryanrico Silatonga, S.H, C.L.A, CTA mencecar saksi pelapor Syarifudin dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hingga terlihat bingung dan gelagapan.

Dari pantauan media, anggota Tim Penasehat Wilson Lalengke, Heryanrico, S.H, C.L.A, CTA mempertanyakan terkait saksi mengalami kekerasan psikis. 

“Apakah saudara saksi pada saat masuk anggota Polri dites psikologi tidak?" saksi menjawab, "Ya dites pak." "Kemudian bagian mana panggilan Wilson Lalengke yang membuat saksi mengalami kekerasan psikis dan trauma?,” tanyanya lebih lanjut. 

Saksi Syarifudin menjawab: “Ya itu hey.. hey..hey..kamu yang polisi sini biar saya kasih pernyataan, jangan kebiasaan, viral kan..viral kan... Itu yang membuat saya trauma sampai saat ini pak,” katanya. 

“Saudara kan anggota Polri bagian Humas, membidangi hubungan masyarakat. Mestinya saudara saksi bijak dalam menghadapi karakter masyarakat,” kata Heryanrico lagi, membuat saksi tidak lagi menjawab.

Sementara Ujang Kosasih, SH mempertanyakan kebenaran kesaksian Syarifudin yang tercatat di BAP, terkait vidio perobohan papan bunga milik saksi yang beredar luas di medsos.

“Siapa yang menyebar luaskan video milik saudara saksi?,” tanya Ujang Kosasih, SH.

Syarifudin nampak kebingungan dan menjawab asal-asalan, dengan mengatakan bahwa video itu didapat dari WAG Polda Lampung.

“Tetapi di BAP menerangkan bahwa vidio milik anda itu merekam pada saat Wilson Lalengke merobohkan papan bunga itu. Mana yang benar ini?,” cecar Ujang Kosasih yang terlihat kesal terhadap saksi. 


“Cukup Yang Mulia. Saksi ini tidak jelas, dan saya tidak perlu melanjutkan pertanyaan lagi,” kata Ujang kepada Majelis Hakim.

Di awal sidang, saat para saksi pelapor (anggota Humas dan Pemilik papan bunga) sedang disumpah diruang sidang, Ketua Majelis Hakim, Dian Astuti, SH., MH mengingatkan, agar para saksi tidak memberikan keterangan palsu, karena sangsinya lebih berat dari perkara yang akan disidangkan.

Selanjutnya, fakta persidangan mulai terkuak, ketika Wiwik, pemilik papan bunga mengaku kerugian atas perusakan papan bunga miliknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Ternyata bukti  pembayaran yang ditunjukkan oleh JPU ke Majelis Hakim, cuma sebesar 350 ribu rupiah x 2 papan bunga, menjadi 700.000 ribu rupiah.

Kembali kedua PH Wilson Lalengke Ujang Kosasih, S.H dan Heryanrico Silatonga, S.H, C.L.A, CTA, mencecar saksi pemilik papan bunga dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kerugian enam juta rupiah. 

Diduga keras saksi Wiwik menyebut kerugian enam juta, ada yang mengkondisikan, sehingga tidak sesuai bukti yang dimiliki JPU. Tidak hanya itu, saksi Wiwik mengarang cerita, bahwa dia datang ke Polres, memungut bunga yang pada rontok di halaman Polres Lampung Timur.

Tapi dalam keterangan BAP, papan bunga yang dirusak tersebut sudah diperintahkan kepada karyawannya, untuk diperbaiki. Dan dia mengaku, bahwa tahu papan bunga rusak, karena di telpon  suaminya, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 11.30.

Selain berlangsungnya persidangan, secara bersama, Majelis hakim dan Para Penasehat Hukum Wilson Lalengke, juga menghadirkan barang bukti papan bunga yang dirobohkan itu. Karena barang bukti tidak bisa dibawa ke ruang sidang, maka hakim JPU dan PH bersama-sama memeriksa barang bukti diluar utk memastikan bagian mana yang rusak.-(Tim Media)

Ssstt....!! Ada Polisi Hello-Kity Pembohong di Polres Lampung Timur

by : On Mei 16, 2022


Bandar Lampung - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mensinyalir adanya anggota polisi bermental hello-kity alias bermental lemah bin mental kerupuk; tidak memiliki mentalitas sebagaimana sosok aparat polisi pada umumnya yang bermental baja. Si polisi berinisial SAF yang bertugas di bagian humas Polres Lampung Timur itu dikabarkan saat ini sedang menderita depresi berat, traumatik, dan berkemungkinan dapat mengalami gangguan jiwa. 


Hal itu disampaikan Wilson Lalengke kepada media ini terkait informasi yang beredar bahwa gagalnya mediasi pada acara Restorative Justice (RJ) yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh penolakan SAF mencabut laporannya dan tidak mau memberi maaf kepada terlapor Wilson Lalengke dan kawan-kawannya. Sebagaimana diketahui bahwa Ketua Umum PPWI tersebut saat ini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lampung Timur atas dugaan melakukan pengrusakan papan bunga pada Jumat, 11 Maret 2022, di Mapolres Lampung Timur yang dilaporkan oleh SAF.


"Jika benar informasi bahwa yang bersangkutan menderita depresi berat dan traumatik karena pertanyaan saya ke dia saat peristiwa itu, maka menurut saya polisi Syarifudin bin Ahmad Junaidi tidak pantas jadi anggota Korps Bhayangkara Indonesia. Seluruh aparat negara, baik TNI maupun Polri, merupakan orang-orang terpilih dan telah menjalani serangkaian pelatihan dan penggemblengan yang ketat dan keras agar ia dapat menjalankan tugasnya sebagai aparat yang handal. Kemampuan mereka semestinya di atas rata-rata dari warga sipil biasa," beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu, Minggu, 15 Mei 2022.


Selain bermental lemah dan rapuh, tambah Wilson Lalengke, polisi SAF yang berpangkat Brigadir Polisi tersebut diduga kuat telah melakukan kebohongan atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik saat ia di-BAP polisi. Berdasarkan penelusurannya terhadap berkas BAP Syarifudin dan dakwaan Jaksa atas kasus hukum yang dihadapinya, Wilson Lalengke menemukan sejumlah kejanggalan dan informasi yang tidak akurat yang disampaikan oknum polisi itu.


"Saya tidak ingin menuduh Syarifudin itu benar-benar berbohong, bisa saja ini kekeliruan penyidik, perlu dibuktikan di persidangan. Namun saya lihat banyak sekali keterangan yang janggal, tidak akurat, dan bertentangan antara satu keterangan dengan keterangan lainnya dalam BAP tersebut. Ini sangat aneh," ungkap tokoh pers nasional yang dikenal sangat getol mengkritisi oknum aparat bermoral buruk di negeri ini.


Selanjutnya, Penasehat Hukum Wilson Lalengke, advokad Ujang Kosasih, SH, kemudian menunjukkan beberapa contoh kejanggalan dan keterangan yang terindikasi tidak benar dari SAF, sebagai berikut:


1. Syarifudin menerangkan kepada penyidik bahwa dia yang memasang papan bunga di depan pagar Mapolres Lampung Timur bersama Hengki (petugas dari toko papan bunga - red) pada pukul 09.30 wib. Namun saat kejadian, Wilson Lalengke menanyakan apa maksudnya pasang papan bunga itu, Syafrudin menjawab "Bukan saya yang pasang". Ketika dilanjutkan dengan pertanyaan siapa yang pasang, Syafrudin menjawab "Saya tidak tahu". Manakah dari dua keterangan itu yang benar? Yang pasti tidak mungkin keduanya benar.


2. Syarifudin menerangkan kepada penyidik bahwa peristiwa pengrusakan papan bunga (yang dipasangnya bersama Hengki pada pukul 09.30 wib - red) terjadi pada pukul 09.30 wib. Pertanyaannya adalah mungkinkah pemasangan dan pengrusakan papan bunga itu terjadi pada jam yang sama? Padahal saat kejadian dia belum ada di lokasi.


3. Pada pertanyaan penyidik nomor 38 di BAP-nya, Syarifudin menerangkan bahwa setelah diperhadapkan dengan Wilson Lalengke, Edi Suryadi, dan Sunarso, dia mengenali orang-orang tersebut yang telah melakukan pengrusakan. Atas keterangan ini, Wilson Lalengke mengaku tidak pernah diperhadapkan dengan Syarifudin itu. Jika mungkin dirinya lupa, maka Wilson dan kawan-kawannya meminta kepada oknum polisi itu menjelaskan moment Syarifudin dipertemukan dengan dirinya, yakni hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, di ruangan atau tempatnya di mana, serta keterangan lainnya terkait mereka diperhadapkan itu.


"Ini baru tiga poin, masih banyak lagi kejanggalan keterangan dan/atau informasi dari Syarifudin berdasarkan BAP-nya. Mungkin juga bukan Syarifudin yang bohong, bisa saja BAP itu hasil rekayasa oknum penyidik. Semua oknum itu sangat mungkin untuk diduga berbohong, mencontoh bosnya, Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kanit Tipidter yang melakukan kebohongan, ingkar janji, dan menipu Wilson Lalengke dan kawan-kawan terkait penangguhan penahanan ketiga korban Kriminalisasi Polres Lampung Timur itu," papar Ujang Kosasih, Minggu, 15 Mei 2022.


Sebagai tambahan informasi, kata advokat kelahiran Banten itu, saat ini ketiga oknum pejabat Polres Lampung Timur telah dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). "Pak Kapolres AKBP Zaky Nasution, Kasat Reskrim AKP Ferdiansyah, dan Kanit Tipidter Iptu Meidy Hariyanto, atas permintaan klien kami, telah dilaporkan ke Mabes Polri terkait kebohongan yang dilakukan terhadap klien kami, Pak Ketum PPWI Wilson Lalengke dan kawan-kawan," tambah Ujang Kosasih.


Surat laporan pengaduan masyarakat yang dilayangkan Dewan Pengurus Nasional PPWI ke Divpropam Mabes Polri itu juga ditembuskan ke belasan instansi terkait lainnya, termasuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. (TIM/Red)

Pemilik Usaha Papan Bunga "AL-EL Florist" dan "SANJAYA Florist" Diduga Berbohong Atas Kerugian yang Dialami Terkait Perobohan Papan Bunga oleh Wilson Lalengke Dkk

by : On Mei 13, 2022


Lampung
- Perobohan papan bunga di halaman Mapolres Lampung Timur yang sempat viral beberapa bulan ini masih terus diperbincangkan di masyarakat umum maupun di dunia sosial media, Kamis 12/05/22.

Terlihat sangat jelas di beberapa sosial media yang menggunggah foto maupun video berdurasi pendek saat Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, bersama rekan-rekannya merobohkan papan bunga yang berada di depan pagar Polres Lampung Timur dan yang di depan halaman gedung utama Polres Lampung Timur.

Dari peristiwa itulah Wilson Lalengke bersama Edi Suryadi dan Sunarso menjadi tersangka pengerusakan atas robohnya papan bunga yang bertuliskan "SELAMAT & SUKSES KEPADA TEKAB 308 ATAS PENANGKAPAN OKNUM WARTAWAN NAKAL" dan " SELAMAT & SUKSES ATAS PENANGKAPAN PELAKU PEMERASAN JAYA SELALU TEKAB 308" dan juga "TERIMAKASIH ATAS KERJA KERAS TEKAB 308 POLRES LAMPUNG TIMUR ATAS PENANGKAPAN OKNUM WARTAWAN".

Papan bunga yang biasa dikirim untuk ucapan selamat atas kebahagiaan seseorang dengan penuh cinta dan kasih, namun beda dengan hal ini. Ucapan yang tertulis di papan bunga yang dikirim oleh si pemesan ini malah digunakan untuk mendiskredirkan kalangan masyarakat yang berpofesi sebagai wartawan.

Itulah yang membuat Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menjadi geram hingga merobohkan papan bunga tersebut, dengan tujuan agar tidak leluasa dibaca atau terbaca oleh warga yang lalu-lalang di tempat itu. Hal ini disampaikan Wilson Lalengke saat konferensi pers usai bertemu dengan Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, SH, SIK, MH, terkait penangkapan wartawan Pimpinan Redaksi media Resolusitv.com, Muhamad Indra, yang tidak sesuai SOP maupun prosedur pada Jumat, 11 Maret 2022.

Saat konferensi pers Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke di dekat papan bunga, di hadapan wartawan yang ada pada saat itu, terlihat dengan jelas papan bunga yang dirobohkan sudah berdiri tegak lagi, seperti semula saat sebelum dirobohkan. Dari hasil pers konfers tersebut  banyak video maupun foto yang beredar bahwa papan bunga yang telah dirobohkan oleh Wilson Lalengke dan rekan-rekannya tetap utuh dan berdiri tegak. Belum jelas benar siapa yang mendirikan papan bunga tersebut pada saat itu.

Dan untuk papan bunga yang berada di depan pagar Polres Lampung Timur yang  dirobohkan langsung diangkut atau dinaikkan ke atas mobil pick-up dan kemungkinan dibawa pulang oleh petugas toko papan bunga.

Dalam kejadian ini terlihat aneh dan sangat miris saat melihat isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan bahwa saksi korban yang bernama Wiwik Sutinah binti Slamet yang beralamatkan di Jl.Sukarno Hatta No. 122 Mataram Baru, Sukadana, Lampung Timur, yang berprofesi sebagai karyawan honorer, menyebutkan bahwa papan bunga miliknya mengalami kerusakan yang sangat parah, tidak bisa terbaca dan hingga kerugian sejumlah 6 juta rupiah.

Begitu juga pemilik usaha karangan papan bunga "Sanjaya Florist" Julius binti Yusuf, saksi korban yang menerangkan hal yang sama dan mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah.

Hal tersebut juga pernah disampaikan oleh kedua korban pemilik usaha karangan papan bunga pada saat acara Restorative Justice (RJ) yang digelar di Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Begitu jelas yang disampaikan oleh kedua saksi korban bahwa banyak sekali kerugian yang dialami sehingga permohonan maaf Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, Edi Suryadi dan Sunarso tidak diterima, walaupun pelaku sudah berulangkali memohon maaf dan siap mengganti kerugian apapun dan berapapun, baik secara materi maupun non materi.

Pertemuan RJ yang dihadiri oleh tokoh adat Buay Beliuk Negeri Tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Syarifudin selaku pelapor dan saksi korban pemilik usaha karangan papan bunga tidak membuahkan hasil yang baik dan proses hukum terus berlanjut.


Sidang pertama dalam kasus ini digelar pada hari Kamis, 21-04-2022, di PN Lampung Timur dengan pembacaan dakwaan oleh JPU Lampung Timur dengan ancaman pidana pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) juga dakwaan khusus Wilson Lalengke pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada sidang kedua, Selasa, 26-04-2022, saksi pelapor, saksi korban, maupun saksi yang lain, tidak bisa hadir dan hakim ketua menyatakan sidang ditunda sampai tanggal 17-05-2022.

Sidang ketiga yang menghadirkan para saksi inilah yang ditunggu-tunggu oleh PH dari Wilson Lalengke maupun keluarga tersangka Edi Suryadi dan Sunarso. Mereka menunggu kesaksian pemilik papan bunga tentang benarkah kerugian yang dialami Al-El Florist dan Sanjaya Florist  mencapai 6 juta rupiah dan 3 juta rupiah?

Dengan beredarnya foto maupun video yang terlihat jelas bahwa papan bunga tersebut tetap utuh, bisa terbaca dengan jelas dan berdiri tegak seperti semula, maka kita akan menyaksikan akrobat kebohongan yang mungkin dipertunjukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Lampung Timur, Selasa, 17-05-2022, mendatang.

Ada beberapa pemilik usaha papan bunga yang dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan bahwa setelah melihat foto maupun video papan bunga yang telah diberdirikan lagi saat konferensi pers Ketum PPWI Wilson Lalengke, mereka menilai bahwa kondisi papan bunga tersebut tidak rusak. "Tidak rusak, tapi memang papan bunga itu sudah tidak baru lagi, yang artinya sudah beberapa kali pernah terpakai. Dan kalau untuk tulisannya, masih utuh sempurna, bisa terbaca, namun terlihat pudar karena itu bukan baru lagi," jelas narasumber yang merupakan pengusaha papan bunga di Bandar Lampung.

Sementara mengenai harga, menurut pengusaha papan bunga itu, untuk yang baru dan seken (bekas) pasti beda harganya. "Kalau pembuatan papan bunga baru bisa sampai 2 juta rupiah persatu set dua papan, kalau seken antara 500 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung ukurannya," tambahnya.

Dari apa yang dijelaskan oleh pemilik usaha papan bunga yang dikonfirmasi, bisa dikatakan bahwa pengakuan pengusaha papan bunga "Al-EL Floris" dan "Sanjaya Florist" diduga kuat adalah bohong besar.

Dan jika memang terbukti pengakuannya bohong dalam kesaksiannya nanti di persidangan, pemilik usaha papan bunga AL-EL Florist dan Sanjaya Florist dapat dikenakan sangsi pidana pasal 242 ayat (1): Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-Undang menuntut sesuai keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasa yang ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan ayat (2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara sidang dengan merugikan si terdakwa atau tersangka maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila dalam persidangan nanti yang menghadirkan saksi korban, dia memberikan keterangan bohong atau palsu, maka pihak Wilson Lalengke dan tim kuasa hukumnya akan segera melaporkan para saksi yang memberikan kesaksian palsu atau bohong tersebut sesuai dengan pasal 242 ayat (1) dan (2) tersebut. (NARSO/Red)

Buka Fakta, Berikut Penuturan Muhammad Indra Terkait Kasus Kriminalisasi Dugaan Pemerasan yang Dihadapinya

by : On Mei 12, 2022

Muhammad Indra

Jakarta - Polres Lampung Timur diduga kuat telah melakukan penangkapan tidak sesuai SOP terhadap wartawan Muhammad Indra, Pimpinan Redaksi Media Resolusitv.com, pada Selasa, 8 Maret 2022 lalu. Korban Muhammad Indra menuturkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah  penyuapan oleh pelapor ke Indra, di depan Mesjid Agung, Desa Sumbergede, Kecamatan sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Namun oleh oknum Polres, Indra dituduh melakukan pemerasan.

Menurut Indra, yang merupakan Sekretaris DPC PPWI Lampung Timur ini, kejadian berawal dari adanya berita dugaan perselingkuhan seorang kerabat dekat Bupati Lampung Timur bernama Rio dengan wanita yang tinggal di Lampung Tengah yang ditayangkan di media Resolusitv.com. Akhirnya, Rio mengutus Nova (rekan sesama wartawan - red) menghampiri rumah Muhammad Indra dan memaksa Muhammad Indra harus menemui saudaranya (Rio - red) yang diberitakan itu.

Pertemuan diadakan di sebuah rumah makan di Kota Metro. Sesampai di rumah makan, di situ Rio sempat mengatakan "DS (orang Lampung Tengah - red) itu istri sirih saya, dan DW juga istri sirih saya", kemudian Rio meminggirkan (ajak mojok berdua - red) Muhammad Indra. Dia minta dihapus beritanya, dia mau memberikan uang tapi takut Muhammad Indra tersinggung. "Begini aja, bang Indra hapus dulu berita itu. Kalau saya, mau dinaikin ratusan media silakan, tapi saya gak enak sama keluarga DS aja," kata Rio. (Dari sumber terpercaya lainnya, diperoleh informasi bahwa selingkuhan Rio itu adalah adik dari Bupati Lampung Tengah non aktif yang saat ini sedang ditahan KPK - red).

Kemudian Indra menjawab, "Kalau urusan itu, nanti kita naikin berita klarifikasi aja bang, karena kalau menghapus berita, itu melanggar aturan bang."

Berita klarifikasi sudah diterbitkan, berjudul Ternyata RO Mempunyai Madu Tiga & Ternyata yang Ketiga Istri Orang. Dengan terbitnya berita itu Nova ngebel memaksa Indra dengan mengucapkan kamu minta berapa, nanti jangan lupa saya dibagi, jangan kamu gak bagi saya, nanti kamu lupa. Respon, Indra menjawab kalau mau nyuap jangan tanggung-tanggung.

Dengan tidak adanya kesepakatan, Nova ngebel, memancing dengan mengungkapkan kata-kata deal, tapi kurang dari itu. Kemudian Muhammad Indra menjawab, dia itu mau ngasi berapa, 50, 30 apa 20. Noval lansung memancing 15juta lur (dulur/saudaraku - red), tolong dulu, itu paman saya. Indra selanjutnya diam saja tidak merespon sama sekali.

Keesokan harinya, Nova ngebel Indra nanya di mana, ini masih, mencari sisanya. "Jual sapi kami lur di Tanjung Kari," ujar Nova.

Padahal Indra tahu posisi Rio saat itu di Polres, lagi laporan. Kemudian Nova ngebel Indra lagi mengatakan nanti ketemu di Desa Sekampung, "Tunggu bentar lur, ketika menjelang Ashar."

Indra dibel Nova lagi, yang bicara dalam telepon langsung Rio, dengan mengatakan kita ketemu di Mesjid Sekampung aja. "Ini kurang rokok sepres dua pres (slop/pack - red)," ujar Rio.

Dengan spontan Indra menjawab, "Ke rumah aja kita ambil jalan kekeluargaan." Tapi Rio beralasan mau cepat. "Saya ini mau cepet, ada kerjaan, saya mau pergi karena saya ada pekerjaan," paksa Rio dengan nada keras.

Sesampai di depan mesjid, Rio memberikan amplop putih yang awalnya Indra tidak tau berapa isinya. Dikarenakan dikasih orang, berapa saja terima. Indra tidak menyangka itu sebagai jebakan oleh Rio dan Nova, dianggap sebagai pemerasan.

Selang satu jam kejadian, Indra jalan dibonceng atau diantar naik sepeda motor oleh Nur (adik ipar Indra - red), dan singgah sebentar di rumah tetangga yang punya counter BRI-Link. Sesampainya di rumah tetangga itu, Indra membuka amplop, ternyata isinya Rp. 2.800.000. Akhirnya Indra, menyuruh tetangga itu mentransfer ke rekening Indra sebesar Rp 2.450.000.

Selang beberapa saat, Indra dibel anaknya. Dalam perbincangan, anaknya mengatakan ada polisi di rumah, lalu Indra menjawab, iya. Kemudian Indra langsung pulang, siapa tau ada yang penting. Sesampai di depan rumah, beberapa oknum kepolisian langsung memborgol Indra tanpa ada basa-basi, langsung menyeret Indra dan yang mengantar Indra (Nur - red) secara paksa, sambil mengatakan dengan suara keras, mana uang 15 juta itu.

Kemudian, pada jarak kurang lebih 15 meter dari Indra, oknum polisi mengeluarkan 2 kali tembakan di dekat telinga kanan dan kiri yang mengantar Indra (Nur - red) di depan masyarakat yang berkumpul karena kejadian itu. Padahal banyak anak kecil dan orang tua di situ.

Dalam penangkapan paksa itu, Indra dan Nur tidak ada perlawanan sedikitpun. Tetapi penangkapan seperti menangkap teroris, dengan tangan diborgol dan ditarik-tarik diseret secara paksa.

Indra dan yang mengantar (Nur - red) diangkut dengan mobil terpisah. Kemudian, oknum yang menyebut namanya di dalam mobil, "Ini Andi Keleng Ndra", sambil teriak bicara ke temannya "Kita lewatin aja." Akhirnya Indra langsung dipukul puluhan kali dadanya Indra, muka, telinga dan kepala, padahal Indra tidak ada pertahanan karena posisi Indra diborgol. Kemudian Andi Keleng menekan menggunakan dengkulnya dari dada sampai perut waktu di dalam mobil; dengan sesaknya nafas Indra, akhirnya pemukulan stop.

Sesampainya di Polres, saat Indra di-BAP meminta untuk buang air kecil, Indra sempat merasakan mual dan muntah darah segar. Hingga sekarang, sudah 2 bulan sejak kejadian, Indra masih merasa sakit di dada kanan saat bernafas. (TIM/Red)

Disadur dari penuturan Muhammad Indra melalui chat WhatsApp ke Sekretariat PPWI Nasional