Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Dirut : Iswahyudi
Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ajeng, Agustina
Tim Liputan :
Pacitan : Rojihan, Septian Dwi C
Ponorogo : Nano Sujarno
Madiun : Saris Diding P, Bormanto, Maryono
Ngawi : Bormanto, Heritno Satriadi
Magetan : Umar S
Sby/ Bangkalan : Eko S
Sampang : Agus Winarno

Nasional PPWI media group, PPWI Media Network
Media Patner : infomadiunraya.com, teropongnusa.com, lintasatjeh,com pewarta-indonesia.com, indonesiamediacenter.com, kabarsbi.com, kabarxxxi.com




177 Kades Terpilih Dilantik Bupati Ngawi

by : On Oktober 17, 2019


PEWARTA, NGAWI - Sebanyak 177 Kepala Desa Se Kabupaten Ngawi Dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh  Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Area Benteng Van Den Bosch yang dihadiri Jajaran Forkopimda,   Camat Se Kabupaten Ngawi beserta tamu undangan, Kamis (17/10/2019)


Pelantikan Kepala Desa serentak yang diikuti Desa di 19 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ngawi yang digelar 26 juni 2019 lalu berjalan lancar dan tertib . Dengan dilantiknya kepala desa ini diharapkan Kepala Desa  segera menjalan roda pemerintahan desa  dengan sebaik – baiknya sehingga dapat membawa perubahan untuk masyarakat semakin sejahtera


“ Sebanyak 177 Kades dilantik hari ini, diharapkan segera menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya , sehingga membawa perubahan untuk masyarakat yang lebih sejahtera” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno


Kabul menjelaskan, pada pelantikan kepala desa yang dilakukan serentak belum clear sepenuhnya. Tinggal satu kepala desa yang belum dilantik  karena terkendala administrasi.” Tinggal satu kepala desa  yang belum mengikuti pelantikan terkait SK kepala desa sebelumnya belum berakhir saat proses pelantikan serentak” pungkasnya

Usai prosesi pelantikan ratusan kepala desa melakukan deklarasi bersama komitmen menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden  RI  pada 20 Oktober 2019 mendatang.(Ik/sat)



DPD RI Berjuang Lahirkan UU Daerah Kepulauan

by : On Oktober 17, 2019

Ambon - Pemerintah diharapkan memberikan respon yang positif dan beri’tikad baik dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang mengingat urgensi RUU Daerah Kepulauan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan sekaligus sebagai wujud nyata kehadiran negara di Daerah Kepulauan.  

Hal ini terungkap dalam Rapat Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan Tahun 2019 dengan mengambil tema ‘Kebijakan Pemerintah terhadap Percepatan Pembangunan di Provinsi Kepulauan’ (17/10/2019). Seminar dalam rangka Rapat Tahunan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dibuka oleh Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi; Muh. Natsir Thaib Wakil Gubernur Maluku Utara; Arif Fadillah Sekda  Provinsi Kepulauan Riau; perwakilan Provinsi Bangka Belitung; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Sulawesi Tenggara; Ketua DPRD Maluku dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan; dan sejumlah perwakilan Kabupaten dan Kota Kepulauan. Sementara dari Kementerian/Lembaga, dihadiri oleh Dr. Moch Ardian N, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI; Vicky Nana Kania Kasubdit Bidang Hukum dan Harmonisasi Peraturan perundang-undangan Kumham RI; dan Kisnu Haryo Kartiko Tenaga Profesional  Bidang Politik Lemhanas.

Arif Fadillah mewakil Ketua BKS menyatakan bahwa Kebijakan Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat untuk mengelola negara maritim dan kepulauan. Perjuangan terhadap regulasi Provinsi Kepulauan sudah dimulai sejak 10 Agustus 2005 (Deklarasi Ambon). Jumlah anggota ada 7 Provinsi yang kemudian bertambah menjadi 8 Provinsi dengan masuknya Provinsi Sulawesi  Tenggara menjadi anggota. RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiasi DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas. RUU  ini kemudian diakomodir dalam Pasal 27-30 UU 23/2014 tentang Pemerintahdan Daerah (UU Pemda).  

“Hal ini tentu tidak sesuai harapan, oleh karena itu, kami mendorong DPD RI agar memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan pada prolegnas berikutnya (tahun 2020) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Fadillah.

Sementara Wagub Maluku Barnabas menekankan pentingnya treatmen khusus untuk Provinsi Kepulauan yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. "Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mewujudkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Dengan adanya forum ini (BKS) diharapkan mampu memberikan efek yang kuat bagi perjuangan untuk mewujudkan undang-undang kepulauan,” jelas Barnabas.

DPD RI Inisiatif Perjuangan RUU Daerah Kepulauan

Sementara itu, dalam seminar Badan Kerja Sama Propinsi Kepulauan, Pimpinan Komite I DPD RI, Senator H. Fachrul Razi, MIP yang akrab dipanggil Razi ini (Asal Dapil Aceh) dalam paparan bahwa RUU Daerah Kepulauan menjadi tanggung jawab DPD RI untuk menyiapkan sebagai usulan inisiatif dimana selama ini Negara belum hadir secara efektif. 

Senator vokal ini mengatakan bahwa kebutuhan hukum baru (undang-undang) yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).

“Ikhtiar kita ini, menghadirkan Negara lewat “pintu masuk” RUU tak lepas dari manifestasi pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” jelasnya.

Fachrul Razi melanjutkan bahwa ada tiga subtansi penting RUU yang kami usulkan yaitu: 1) Ruang Pengelolaan (Yuridiksi dan Wilayah pengelolaan); 2) Urusan Pemerintahan (Irisan Urusan dan Skala Kewenangan tertentu); dan 3) Uang (Formulasi dan Nominal Pendanaan Khusus). Pemerintah belum memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan. Apakah pemerintah memilih menerbitkan PP amanat Pasal 27-Pasal 30 UU Pemda atau membahas lebih lanjut RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI khususnya Komite I DPD RI tersebut.

Sebagai pengusul RUU tentunya kita sepakat membahas dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan serta meminta pemerintah seharusnya menyambut positif usul inisiatif ini sebagaimana DPD dan DPR menyambutnya dengan positif.

“Kami meminta dukungan dan kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar RUU ini segera dibahas kembali dalam dan segera disahkan. Komite I tentunya telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan dalam mewujudkan UU Daerah Kepulauan.”

Sementara itu, Kisnu Haryo dari Lemhanas sependapat bahwa Daerah Kepulauan semestinya diatur dengan menggunakan pedekatan Desentralisasi Asimetris. Adanya regulasi memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi Daerah Kepulauan.

“Keberadaan RPP Provinsi bercirikan Kepulauan sebagai amanat Pasal 30 UU pemda yang belum terbit tentunya cukup menghambat pelaksanaan Desentralisasi Asimtris. Keberadaan PP juga kurang optimal bagi Daerah Kepulauan, diperlukan suatu regulasi setingkat undang-undang.Sementara RUU Daerah Kepulauan Insiatif DPD belum terbahas dengan baik, sehingga Otonomi yang bersifat asimtris belum optimal”.

Kisnu melanjutkan bahwa Lemhanas mendukung adanya alokasi khusus bagi percepatan pembangunan Daerah Kepulauan termasuk didalamnya pengelolaan Sumber Daya Laut untuk kepentingan kesejahteraan  masyarakat Daerah Kepulauan. Konektifitas Daerah Kepulauan dan ketersediaan sarana prasaran yang menunjang pembanguan Daerah Kepulauan.

Nana, dari Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa Direktorat harmonisasi fokus pada pembahasan harmonisasi  regulasi dalam hal ini RUU Daerah Kepulauan. Beberapa catatan kami menyimpulkan masih diperlukan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan UU Pemda seperti mengenai Wilayah Pengelolaan Laut, Urusan, Kewenangan, dan adanya aturan berbeda kepada Daerah tertentu seperti DIY, Papua dan Papua Barat, Aceh serta Kawasan Khusus
Nana juga menjelaskan bahwa RPP yang mengatur Pasal 30 UU Pemda tentang Provinsi yang bercirikan kepulauan sudah sampai dalam tahap harmonisasi akan tetapi berhenti, karena tidak memungkinkan kewenangan diatur dengan RPP melainkan harus diatur dengan undang-undang.

“Sekarang RPP berada di Menko dengan nama RPP Strategi Pecepatan Pembangunan Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan,” jelasnya. 

Dirinya mengusulkan RUU Daerah Kepulauan harus dipastikan menjadi undang-undang Lex Spesialis.

Adrian, mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia (Nawa Cita pertama). Kemudian bagaimana regulasi mengatur Provinsi Kepulauan didalam UU Pemda: 1) menyusun perencanaan dan menetapkan DAU dan DAK dengan memperhatikan Provinsi bercirikan Kepulauan; 2) DAU dengan menghitung luas lautan; 3) Penetapan DAK dengan memperhitungkan pengembangan Daerah Kepulauan; 4) Berdasarkan DAU dan DAK, dilakukan penyusunan Strategi percepatan Pembangunan Daerah; 5) menyusun Strategi percepatan meliput Pengelolaan, pembangunan Ekonomi, sosial budaya, SDM, Hukum adat terkait laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan 6) Pemerintah Dapat mengalokasikan Dana Percepatan di luar DAU dan DAK.

“Sebagai pengatur keuangan, kami hanya sebagai makmum, artinya kami mengikuti kebijakan apa yang kemudian dipilih, kami akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Kegiatan Seminar dalam rangka Rapat Tahunan BKS Provinsi Kepulauan ini ditutup, dengan pembagian cinderamata, dan adanya suatu kesimpulan untuk terus mengusung RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang Kepulauan. (FRZ/Red)

Terungkap Tabrak Lari di Saradan,  Polisi Tetapkan Sopir Truk Sebagai Tersangka

by : On Oktober 17, 2019


Kasat Lantas Polres Madiun AKP Jimmy Manurung menunjukkan truk yang dikemudikan tersangka

PEWARTA, MADIUN – Sat Lantas Polres Madiun berhasil mengungkap misteri kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya arteri Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan atau tepatnya di depan rumah makan Surya, Sabtu (12/10/2019) lalu, sekitar pukul 22.50 WIB.

Setelah mengantongi barang bukti, polisi menetapkan Suseno, warga Kecamatan Ampelgading, Malang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang pengendara sepeda motor bernama Ricco Maytricio (15) dan Mohamad Bagus Satria (17) warga Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tewas terbakar. 

Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menerangkan, peristiwa kecelakaan maut tersebut berawal ketika truk yang dikemudikan tersangka bersama seorang kernet melaju dari arah Nganjuk menuju Madiun.

Truk tersebut berangkat dari Malang, mengangkut buah pepaya dengan tujuan Jakarta. Sementara, dari arah Madiun melaju kendaraan yang dikendari dua orang korban.

Pengakuan tersangka, sesampainya di TKP (depan RM. Surya, Saradan), sepeda motor yang dikendarai korban memutar arah secara mendadak. Kecelakaan pun tidak terhindarkan.

Akibatnya, sepeda motor korban terseret dan jatuh di bahu jalan. Sopir mengaku sempat melihat percikan api di aspal. Sopir mengaku berhenti beberapa saat, turun dan melihat kondisi korban lalu pergi tidak memberikan pertolongan.
 
Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono (kanan)  menunjukkan barang bukti



"Sepeda motor tersebut habis perjalanan jauh dari Semarang, di ransel korban juga ditemukan ada semacam kaleng pelumas. Sementara kita duga karena mesin panas ada ceceran minyak, itu yang memicu kebakaran," kata Kapolres saat press release di Mapolres Madiun, Kamis (17/10/2019).

Terungkapnya kasus ini berawal pada saat kejadian, di TKP ditemukan beberapa pecahan bagian kendaraan. Seperti pecahan lampu, body warna kuning yang terlepas, serta lambang truk colt diesel merek Mitshubishi.

Polisi memperkirakan, truk tersebut melaju ke arah barat (Madiun) dan menuju jalan tol. Akhirnya, petugas menghubungi pihak jalan tol dan benar, rekaman CCTV exit tol Caruban merekam sebuah truk dengan ciri-ciri berwarna kuning, lampu kanan mati, ada kerusakan di bagian depan, dan lambang merek pecah, terekam di exit tol Caruban sekitar pukul 23.30 WIB.

"Kami bergerak cepat, dengan mengecek CCTV jalan tol, dan ditemukan pada pukul 23.30 ada kendaraan warna kuning keluar tol Caruban yang kalau dilihat dari tenggang waktu dan ciri-cirinya cocok dengan kendaraan yang diduga terlibat laka lantas," urainya.

Berbekal rekaman CCTV, polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengidentifikasi bahwa truk tersebut bernopol N 9749 DK. Setelah dicek, truk tersebut milik Suseno, warga Malang yang pada waktu kejadian menjadi pengemudi truk itu.

Setelah berkoordinasi dengan Polres Malang, aparat Polres Madiun menghubungi Suseno dengan menunjukkan berbagai barang bukti tersebut di atas. Suseno tak bisa berkilah dan bersedia menyerahkan diri kepada petugas setelah selesai kirim di Jakarta.

"Setelah mengetahui identitas dan kontak person tersangka, kami hubungi dan tersangka bersedia menyerahkan diri ke Polres Madiun, Rabu (16/10/2019) kemarin," ujarnya.

AKBP Ruruh mengatakan, jika petugas tidak bisa memperoleh data-data seperti rekaman CCTV maupun kontak person tersangka, sangat dimungkinkan yang bersangkutan tidak akan menyerahkan diri. Terbukti, ada upaya untuk menghilangkan jejak. Saat di Jakarta, tersangka memperbaiki kerusakan kendaraan supaya terlihat tidak terjadi apa-apa.

"Tersangka dijerat UU nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ancaman hukuman 6 tahun, sedangkan kernet statusnya sebagai saksi," terangnya. (ant/red)


Dewan Pers Terus Berulah, Alumni Lemhannas: Jangan Jadi Lembaga Preman Pers Indonesia

by : On Oktober 17, 2019

Jakarta - Dunia Pers di Tanah Air kembali dikeruhkan oleh pernyataan-pernyataan tidak simpatik yang dilontarkan Dewan Pers beberapa waktu terakhir ini. Setelah keputusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan Dewan Pers dalam perkara gugatan PMH terhadap Dewan Pers dibatalkan PT DKI Jakarta, serta penolakan majelis hakim banding terhadap eksepsi Dewan Pers, lembaga bentukan puluhan organisasi pers Indonesia itu justru melancarkan berbagai manuver bernuansa premanisme dengan mengintervensi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah pihak, dan mengharapkan agar Dewan Pers kembali ke khitahnya menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebebasan dan kemerdekaan pers.

Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, ia mengungkapkan keprihatinannya atas ulah Dewan Pers yang menurutnya telah bermutasi menjadi lembaga  regulator, layaknya 'dewan perwakilan rakyat'. Bahkan menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu, Dewan Pers hari-hari ini telah menjelma menjadi polisi atau jaksa pers yang dengan tanpa malu-malu melemparkan 'ancaman' ke dunia pers melalui tangan Pemerintah Daerah.

"Saya sangat prihatin melihat gelagat tidak bersahabat Dewan Pers selama ini. Lembaga itu telah menjelma menjadi monster yang menebarkan ancaman ke kalangan pers di daerah-daerah. Mungkin karena takut berhadapan langsung dengan kawan-kawan media, dia mengancam lewat himbauan bernada premanisme ke pemda-pemda, melarang melakukan kerjasama dengan berbagai media, terutama yang belum daftar ke lembaga Dewan Pers. Pasal berapa di UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan media harus daftar ke lembaga itu?" ulas Wilson dalam releasenya, Kamis 17 Oktober 2019.

Untuk itu, lanjut lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini, dirinya menghimbau agar Pers Indonesia tetap tenang, bekerja dan berkarya seperti biasa, lakukan tugas pokok menyampaikan informasi yang diperlukan rakyat. "Kawan-kawan Pers tidak perlu terpengaruh dengan intimidasi Dewan Pers yang dilancarkan selama ini. Awalnya, puluhan organisasi pers yang membentuk lembaga Dewan Pers itu, tapi kini mereka sudah bermutasi menjadi pemangsa terhadap induknya sendiri. Itu lembaga kehilangan jati diri, tidak paham tugasnya yang digariskan dalam pasal 15 UU No 40 tahun 1999," ungkap Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Jepang ini.

Senada dengan Wilson, Alumni Lemhannas lainnya, Fachrul Razi, MIP, menyampaikan bahwa Dewan Pers tidak diberi hak untuk mengatur-atur rumah tangga lembaga lain, seperti Pemerintah Daerah. Fachrul yang juga menjabat sebagai Senator DPD RI dari Aceh itu meyakinkan agar Pemerintah Daerah tidak perlu takut atau khawatir dengan "intimidasi" yang dilancarkan oleh 'lembaga preman pers Indonesia' (Dewan Pers - red) itu.

"Pemerintah Daerah harus mengabaikan apapun kebijakan yang bersifat mengintervensi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran bagi kepentingan publikasi program pemerintah melalui media massa. Pemda yang punya kewenangan, mengapa Dewan Pers yang mengatur-atur? Pakai ancam-mengancam lagi. Dewan Pers jangan jadi lembaga premanisme pers Indonesia," tegas Pimpinan Komite I DPD RI ini.

Fachrul, yang saat ini sedang menyelesaikan program doktor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia itu, menyarankan agar Dewan Pers kembali ke khitahnya, menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebebasan dan kemerdekaan pers. "Dunia mengakui kemajuan demokrasi di Indonesia sejak reformasi digulirkan, yang salah satunya adalah reformasi di bidang Pers. Tanpa pers yang bebas dan merdeka, mustahil demokrasi kita bisa semaju sekarang ini," imbuh Senator DPD RI yang terkenal vokal itu.

Terkait komposisi Dewan Pers yang dikuasai segelintir pengurus organisasi pers, Wilson menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi preseden buruk dalam mewujudkan lembaga Dewan Pers yang independen sesuai harapan pasal 15 UU No 40 tentang Pers. "Sebenarnya, Keputusan Menpen No. 74 tahun 1975 tentang PWI (Persatuan Wartawan Indonesia - red) sebagai satu-satunya organisasi pers yang diakui Pemerintah sudah dicabut. Jadi, PWI tidak semestinya menjadi acuan tunggal bagi bangsa ini dalam dunia pers. Ada puluhan organisasi pers nasional yang bahkan memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kemampuan yang lebih baik dari organisasi peninggalan orde baru itu. Dewan Pers seharusnya diisi oleh para pakar dan praktisi pers dari puluhan organisasi pers ini yaa," ujar Wilson yang juga menyelesaikan studi pascasarjana bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu mengakhiri releasenya. (APL/Red)

Silaturahmi Ke Tokoh Masyarakat, Kapolsek Ponorogo Berikan Himbauan Kamtibmas

by : On Oktober 16, 2019

Ponorogo, Pewarta - Demi menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, Kapolsek Ponorogo melakukan silaturahmi ke tokoh masyarakat di Kelurahan Beduri dan Banyudono, Rabu (16/10/2019).

Selain untuk melaksanakan patroli kewilayahan, silaturahmi ini juga untuk menyampaikan himbauan kamtibmas jelang pelantikan Presiden RI, 20 Oktober mendatang.

"Menjelang digelarnya pelantikan Presiden RI, mari kita bersama - sama tetap menjaga kondusifitas lingkungan masing - masing," kata Kapolsek Ponorogo, AKP Haryo Kusbintoro.

Pihaknya juga mengajak semua elemen  masyarakat, terutama Lurah agar meningkatkan tiga pilar Kelurahan. Nantinya jika ada permasalahan dapat segera diselesaikan dengan cepat.

"Jika ada permasalahan, segera koordinasi dengan Bhabinkamtibmas,  agar kita bisa mengambil langkah penyelesaiannya," imbuhnya.

Sementara itu, Lurah Banyudono, Joko Setyo, mengapresiasi jajaran kepolisian dari Polsek Ponorogo yang terus berupaya memberikan himbauan tentang kamtibmas terhadap warga, sehingga masyarakat turut merasa nyaman dalam berkehidupan sehari - hari.

"Kita akan terus membantu kepolisian dalam menjaga kamtibmas, dan tentunya kami juga siap untuk terus melakukan koordinasi terkait situasi di wilayah Banyudono," pungkasnya. (ns)

Jelang Pelantikan Presiden, Dandim Ngawi Pimpin Apel Siaga

by : On Oktober 16, 2019


PEWARTA, NGAWI – Dandim Ngawi Letkol Arh Hany Mahmudhi,S.E., memimpin apel kesiapan pasukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2019 bertempat di lapangan apel Makodim Jl.Ja Suprapto No.01 Ngawi, Rabu (16/10/19).


Dandim 0805/Ngawi Letkol Arh Hany Mahmudhi,S.E., mengatakan, siaga personel ini di laksanakan demi menjaga kondusifitas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.


Menurutnya, hal ini menindaklanjuti perintah pimpinan untuk mengantisipasi kegiatan pada saat proses pelantikan presiden tanggal 20 mendatang. Seluruh aparat keamanan semuanya melaksanakan siaga satu.
 

Dandim juga memerintahkan kepada seluruh anggota untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi dan kondisi Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, apabila terjadi hal-hal yang menonjol dilapangan segera laporkan pada kesempatan pertama.


Sebagai aparat keamanan kita harus selalu siap, tidak menutup kemungkinan di daerah juga akan berdampak, dari kegiatan pelantikan tersebut. Oleh sebab itu, TNI tidak boleh lengah dan akan selalu siap siaga, ucap Dandim.(Isw/p21yo)

Jelang Pilkades, Bupati Magetan Monitoring Desa Pelaksana Pilkades

by : On Oktober 16, 2019


PEWARTA, MAGETAN - Pelaksanaan Pilkades di 184 Desa baik e- Voting maupun cara manual di Kabupaten Magetan harus berjalan lancar, maka  harus dipantau secara marathon. Hal tersebut diungkapkan Bupati Suprawoto saat monitoring di sejumlah Desa di Kecamatan Kartoharjo yang melaksanakan Pilkades, Rabu (16/10/2019)

Lebih lanjut Suprawoto mengatakan  semua permasalahan yang terjadi sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa (Cakades) agar diselesaikan panitia Pilkadees” Sebelum pelaksanaan tahapan  penetapan segala permasalahan harus selesai” ujar Bupati


Bupati meminta agar desa pelaksana pilkades segera mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disusun panitia” Jika sudah komplit persyaratan administrasinya segera dicairkan “ ungkap Bupati

Sebagai Informasi Pilkades serentak 184 Kabupaten Magetan akan digelar 27 November mendatang yang diikut 184 Desa . Dari jumlah tersebut 166 Pilkades dengan cara manual sedangkan 18 desa Pilkades dengan e- Voting.(Isw)

Ketua PPWI Sulut Himbau Masyarakat Stop Hoax Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

by : On Oktober 16, 2019

Vanny Kandouw ST
MANADO-Ketua organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Propinsi Sulawesi Utara, Vanny Kandouw ST menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan berita hoax atau tidak benar jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Selasa (15/10/19).

Menurut Vanny Kandow, jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden saat ini masyarakat Sulawesi Utara sebaiknya turut menciptakan suasana aman dan damai, jangan terjebak dengan isu-isu hoax yang bertujuan memecah belah bangsa.

" Pemilu telah usai, saat ini telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, mari kita sukseskan dan kita kawal bersama kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti," ucap Vanny Kandow ST.

Lebih lanjut diterangkan oleh Vanny Kandow,  PPWI sebagai organisasi yang bergerak di dunia informasi memahami betul dampak informasi hoax yang beredar di masyarakat dapat memecah belah masyarakat, oleh karenanya sudah menjadi komitmen dari kami untuk turut serta memberikan informasi yang benar bagi masyarakat.(red)

Bupati dan Wakil Bupati  Monitoring Pilkades Kabupaten Madiun 2019

by : On Oktober 16, 2019

Wabup Madiun H. Hari Wuryanto saat monitoring di Desa Bibrik Kec. Jiwan

PEWARTA, MADIUN - Bupati dan Wakil Bupati Madiun didampingi jajaran forkopimda dan Kepala OPD monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Madiun 2019, Rabu (16/10)

Pelaksanaan monitoring ini dilakukan di 10 titik TPS yang dikunjungi. Yaitu Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng, Desa Simo Kecamatan Balerejo, Desa Tiron Kecamatan Madiun, Desa Kertobayon Kecamatan Geger, Desa Bantengan Kecamatan Wungu, Desa Kajang, Desa Cabean dan Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan, Desa Bibrik dan Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan.

Monitoring tersebut dibagi menjadi dua rombongan yakni rombongan  Bupati Madiun monitoring wilayah timur sedangkan rombongan Wakil Bupati monitoring sebelah barat


Total kepala desa yang bersaing 141 calon dari 57 desa yang menggelar Pilkades. Dari pantauan sampiling di titik 10 desa yang dilakukan monitoring alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat bagus. Ini terlihat pada jam 09 sudah 60 persen lebih tingkat kehadiran masyarakat di TPS, hal ini wujud kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpinya luar biasa” ungkap Wakil Bupati H. Hari Wuryanto

Wabup berharap tetap maksimal pelaksanaan Pilkades dan berjalan lancar, aman, mudah-mudahan sampai nanti pasca dan penetapan calon dapat tertib sesuai dengan regulasi yang ada” tukasnya


Sementara itu, Bupati H.Ahmad Dawami mengungkapkan pelaksanaan Pilkades pada saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meskipun ada terkendala sedikit yaitu penataan tempat yang masih kurang, ini menjadikan bahan evaluasi kita kedepan.

Pelaksanaan Pilkades Ini sebagai indikator kedewasaan masyarakat dari 57 desa yang melaksanakan Pilkades. Kami bersama Forkopimda sebelumnya sudah memberikan pembekalan, bahwa pelaksanaan Pilkades terlaksana dengan baik tetap aman sesuai dengan harapan masyarakat sampai perhitungan nanti.

Bupati berharap panitia harus tegak lurus dengan aturan, masyarakat tetap mengedepankan kebersamaan, mudah-mudahan yang terpilih nantinya benar-benar pilihan masyarakat.(ik)

Sidang Ganti Rugi Bendungan Temef Masuk Tahap Mediasi

by : On Oktober 15, 2019



Soe, PewartaMadiun.net- Perkara Gugatan Ganti Kerugian pembangunan bendungan Temef di desa Konbaki di kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilayangkan Fransiskus Lodowik Mella sebagai keturunan langsung Raja Mollo II Neno Mella melalui kuasanya Firma Hukum ABP dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang masuk dalam tahapan mediasi.

Mediasi diberikan waktu selama 30 hari, kata ketua Majelis Hakim Wempi William James Duka, S.H., M.H. dalam sidang lanjutan perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Soe Selasa, 15 Oktober 2019. 

Sidang dipimpin Wempi William James Duka, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis Hakim, Putu Dima Indra, S.H., Puti Agung Putra Maharata, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Hakim mediator para pihak percayakan pada ketua Pengadilan Negeri Soe I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Pantauan media ini pihak Tergugat yang hadir di Pengadilan Negri Soe tergugat I PT Nindya Karya (Persero), tergugat II Kementrian PUPR, tergugat III Gubernur NTT, tergugat IV Bupati Timor Tengah Selatan. Masing-masing diwakili kuasanya.

Penggugat Fransiskus Lodowik Mella hadir dengan kuasanya dari Firma Hukum ABP dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang, yang tampak hadir Akhmad Bumi, S.H., Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H., Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.H., Yossie M.Y Jacob, S.H., M.H. Selain kuasa hukum, tampak hadir juga Meo berpakaian adat lengkap yang memdampingi penggugat Fransiskus Lodowik Mella yang merupakan turunan langsung generasi ketiga dari Raja Neno Mella.

Sidang dimulai sekitar pkl 14.00 wita. Setelah dari ruang sidang utama dilanjutkan di ruang sidang mediasi dan sidang mediasi berlangsung sekitar satu jam lebih. Para pihak diharapkan ada itikad baik menghadiri sidang mediasi, kalau tidak hadir berarti memiliki itikad tidak baik dan kami akan berikan catatan khusus dan diberikan di Majelis Hakim, para pihak turunkan sementara ego masing-masing, semua orang sama di depan hukum, kita cari titik temu yang terbaik melalui mediasi ini, jelas Hakim mediator I Wayan Yasa, SH, MH kepada para pihak diruang mediasi.

Sidang lanjutan mediasi dilakukan Selasa, 22 Oktober 2019 pkl 13.00 wita. 

Asal tahu, Terkait gugatan Mella, Bupati TTS, Egusem Pither Tahun menanggapi santai gugatan ganti rugi lahan pembangunan bendungan Temef senilai 312 miliar yang diajukan Fransiskus Lodowik Mella di Pengadilan Negeri Soe. 

Menurutnya, gugatan dalam suatu proses pembangunan adalah hal yang biasa. Gugatan tersebut tidak akan menghentikan pembangunan bendungan Temef yang sementara berlangsung. Sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara tersebut, Bupati Tahun mengaku, sudah menunjuk pengacara negara dalam hal ini Kejaksaan Negeri TTS sebagai kuasa hukum.

"Gugatan seperti ini merupakan hal yang biasa dalam pembangunan. Apa lagi, nilai pekerjaan ini besar. Saya sudah minta pihak Kejaksaan Negeri TTS sebagai pengacara kita untuk menghadapi gugatan itu. Dalam persidangan nantinya lanjut Bupati Tahun, pihak penggugat harus bisa membuktikan jika tanah yang diklaim merupakan miliknya," ungkap Bupati Tahun sebagaimana dikutip pos kupang.com, Rabu (9/10/2019).

Menanggapi pernyataan Bupati Tahun, kuasa hukum Mella Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, SH, MH saat ditemui media di PN Soe mengatakan siapa yang menggugat dialah yang membuktikan. Sebagai pihak yang menggugat sudah siap dengan bukti-bukti. Sebelum dibuat dan didaftarkan gugatan kami sudah periksa bukti-bukti, apa valid dan sah atau tidak menurut hukum. Jika Bupati sebagai salah satu tergugat ada dalil bantahan, silahkan dalil bantahan tsb dibuktikan. Majelis Hakim yang menilai dan memutuskan. Kita miliki bukti-bukti asli. 

Ditanya wartawan, bukti apa saja, Detji Nuban enggan membeberkan. "Ya, tidak etis saya buka ke kawan-kawan media sebelum melewati tahapan pembuktian. Kalau kalian tanya, saya beri satu saja. Ada peta wilayah atau lahan Raja Neno Mella tahun 1934, kemudian peta tsb telah di sahkan Bupati TTS tahun 1979, itu Bupati ke 2 TTS. Artinya negara melalui pemerintah telah mengakui lahan Raja Neno Mella tsb. Tergugat IV Bupati TTS sudah mengakui tahun 1979 kok sekarang tergugat IV Bupati TTS juga mengingkari?", beber doktor muda Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Undana ini. 

Hal tersebut diamini koleganya Husni Kusuma Dinata, SH, MH.  Setiap dalil yang kami dalilkan pasti kami buktikan. Kami sebagai kuasa hukum Mella harapkan dalam tahapan mediasi yang diberikan selama 30 hari oleh majelis hakim ada ruang dialog dan titik temu. Kami harapkan semua pihak perlu menghormati hak-hak Raja Neno Mella yang diperoleh melalui tata cara yang sah menurut hukum dan telah diakui negara, tandas Husni.(red*)

Tasyakuran HUT Ke -28 KBPR Arta Kencana

by : On Oktober 15, 2019


PEWARTA, MADIUN - Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Arta Kencana  menggelar sima’an al qur’an bersama dan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)  yang ke-28 yang tepat hari ini Selasa15 Oktober 2019.

Kegiatan tersebut digelar di kantor Pusat KBPR Arta Kencana yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 120 Madiun, Selasa (15/10/2019).Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran didireksi, staf dan karyawan serta para tamu undangan

Direktur Utama Arta Kencana Istijah, SE.MM  mengatakan, acara ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun di saat HUT KBPR Arta Kencana di Kantor Pusat “ Kegiatan sima’an al qur’an dan tasyakuran ini merupakan kegiatan rutin digelar” ungkapnya

Selain itu, lanjut Istijah, ini merupakan wujud syukur KBPR Arta Kencana diusia 28 tahun ini semoga pelayanan semakin lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat khusunya diwilayah kerja Arta Kencana

Istijah menjelaskan di Milad ke 28 ini KBPR Arta Kencana juga menggelar berbagai rangkaian kegiatan diantaranya turnamen bola voli Arta Kencana Cup, Khitanan Masal, Jalan Sehat, Gebyar Undian Simasda dan Demasda  dan di penghujungnya akan digelar pagelaran seni tradisional wayang kulit semalam suntuk pada 26 Oktober mendatang di kecamatan Sawahan

Ia berharap dengan digelarnya acara ini, maka KBPR Arta Kencana dan segala manajemennya akan lebih berkembang lagi dengan baik di tahun-tahun berikutnya.(sat)

Jalin Sinergitas, Kapolres Bangkalan Silaturahmi Dengan Insan Pers

by : On Oktober 15, 2019


Bangkalan www.pewartamadiun.net - Bertempat di Rumah Makan Bebek Rizky Jl. Raya Tangkel Bangkalan Kapolres Bangkalan AKBP. Rama Samtama Putra SIK. M.Si. MH mengajak para insan media yang ada dibangkalan bersilaturahmi.

Hadir juga para petinggi polres yang mendampingi Kapolres yang baru, termasuk salah satunya kasubbaghumas polres Bangkalan IPTU. Suyitno SH, MH. Para wartawan diundang dalam rangka menjalin kerjasama yang lebih erat antara Polres dan media yang ada dibangkalan sebab dia baru menjabat Kapolres menggantikan kapolres lama AKBP Boby Pa'ludin yang pindah tugas. , Senin (14/10/2019).


Kapolres AKBP. Rama Samtama Putra SIK. M.Si. MH mengatakan keinginannya bahwa antara Polres dan Jurnalis harus terjalin kerjasama yang lebih baik lagi kedepannya. “Saya selaku orang baru di Bangkalan rasanya kurang pas kalau belum kenalan dulu dengan wartawan Bangkalan, ibaratnya tak kenal maka tak sayang dengan harapkan kedepannya terjalin sinergitas yang lebih baik antara polres Bangkalan dan media yang ada di wilayah Bangkalan,” ujarnya.


Selanjutnya, mewakili para wartawan yang hadir, Moh. Mahallil Wasit, ketua Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB) menyambut baik acara yang digagas Kapolres baru ini. Tentunya hal ini akan lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara Polres Bangkalan dan insan media di Bangkalan agar Media bersama Polres Bangkalan bisa selalu sinergi dalam membangun dan memberikan informasi.

Silaturahmi itu adalah hal yang paling penting dalam menjaga sebuah hubungan agar tetap terjalin dengan baik, seperti Polres Bangkalan dan insan pers yang ada di Bangkalan.(Eks)

Kasus Pemalsuan Dokumen IUJKN, Penyidik Mintai Keterangan Pelapor

by : On Oktober 14, 2019



Pelapor saat dimintai keterangan oleh penyidik terkait dugaan pemalsuan dokumen oleh oknum kontraktor di Ponorogo.
Ponorogo, Pewarta - Laporan dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN) yang dilakukan oleh oknum kontraktor berinisial SP memasuki babak baru.

Ari Her Sofiawanudin, pelapor atas dugaan kasus tersebut, hari ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan diruang Satreskrim, Polres Ponorogo, Senin (14/10/2019).

"Hari ini panggilan pertama untuk pelapor dan sedang dimintai keterangan oleh penyidik di ruang Tipikor," kata AKP Maryoko, Kasat Reskrim Polres Ponorogo kepada Pewarta.

Nantinya, lanjut Maryoko, kasus ini akan berkelanjutan, hari ini pemeriksaa n terhadap pelapor, setelah ini penyidik akan memanggil terlapor SP untuk dimintai keterangan juga.
 
AKP. Maryoko, Kasat Reskrim Polres Ponorogo.
"Disinilah proses penyelidikan dilakukan, dan nanti akan kami lakukan gelar perkara jika memang dari beberapa saksi dan kemudian ada bukti petunjuk, akan kita panggil terlapor," imbuhnya.

Sementara itu, Ari Her Sofiawanudin usai diperiksa menjelaskan, bahwa ada sekitar 20 pertanyaan dari penyidik terkait dengan pelaporannya.

"Kami diperiksa dan memaparkan terkait proses dugaan pemalsuan dokumen IUJKN oleh oknum kontraktor SP," papar Ari.

Pihaknya berharap agar polisi segera bekerja maksimal menuntaskan kasus ini, dan segera menindaklanjuti adanya laporan tersebut.

"Semoga pihak kepolisian segera menindaklanjuti, karena kami sebagai warga Ponorogo merasa dirugikan, apalagi dinas terkait yang dokumennya dipalsukan oleh SP," tukasnya.

Diketahui, Dirut CV Cakra Bangun Nusantara berinisial SP dilaporkan ke polisi oleh masyarakat pegiat anti korupsi Ponorogo. SP diduga memalsukan dokumen Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo. (ns)

Komite I DPD RI Desak Pemerintah Untuk Percepat Pembentukan DOB

by : On Oktober 14, 2019

Fachrul Razi


PEWARTA, JAKARTA - Pimpinan Komite I Fachrul Razi dalam rapat pleno perdana Komite I DPD RI, meminta agar perjuangan DOB oleh Komite I DPD RI menjadi prioritas dalam masa sidang I kali ini. “Pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan bahwa sudah saatnya keran DOB terus dibuka mengingat kebutuhan didaerah. “DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November nanti," kata Senator Aceh tersebut.

Dirinya mengatakan ada sinyal dari pemerintah membuka keran DOB untuk Papua, hal ini harus direspon positif namun menurut Senator muda ini juga calon DOB lainnya juga menjadi prioritas.


Komite I Bentuk Pansus Papua

Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I menginisiasi agar isu Papua dijadikan prioritas dalam masa sidang DPD RI Komite I. Hal ini mendapat respon dari anggota lainnya yang memutuskan agar Komite I membentuk Pansus Papua.

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan. “Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I Teras Narang usai memimpin rapat pleno Komite I membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik tidak hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020. Namun juga membahas berkenaan persoalan Papua, Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan, Daerah Otonomi Baru.

"Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini," ungkap Teras Narang.

Lanjutnya, pada masa Sidang ini Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.(red)