Diberdayakan oleh Blogger.

AIR MINUM KEMASAN

Redaksi

PT. SMS
SAMUDRA MUTIARA SATRIA

AHU-0171968. AH. 01.11.2018

Penasehat : Wilson Lalengke, S.Pd.,M.Sc., MA

Dirut : Iswahyudi

Penasehat Hukum : Letkol CPM (Purn) Iwayan Sudama, S.H. MH, Stevanus Eka K, SH, Nasiri, SH., MH, Ady Prayitno SH. M,kn.Musliadi SH.MH., Kiki Mintoroso SH.MH.

Pimpred : Iswahyudi ( Satria)
Dewan Redaksi : Stevanus Eka Kristiawan, SH, Ahmad Zahni
Redaktur : Bormanto
Desain Layout : Dedy S
Bendahara : Yudha Pratama
Marketing : Ika Agustina
Tim Liputan :

Magetan : Ika, Satria Madiun : Ika Saris P Maryono, BormantoPonorogo : Nano Sujarno, Pacitan: Septian Dwi Cahyo, Rojihan, Ngawi : Ika Bormanto, Heritno S, Kediri raya : Ichwan Effendi, Sragen : Yanto, Agung, Gun, Rois. Klaten : Bowo Hariyanto, Suhendar, Nanang. Boyolali : Hartono, Sriyono, Agung. Demak : Abdul Rokhim, Suryantono. Grobogan : Adi Prayitno SH. Mkn., Wiwin. Semarang : Alimun. Kendal : Suroto Anto S. Jogyakarta : Kiki Mintoroso SH. MH. Kalteng : Elby Saputra , Tri Widodo. Padang Lawas : Bonardon Nasution. Rokan Hulu : Eko Sahputra. Surabaya/ Bangkalan : Eko Subroto, Jabodetabek : Saefudin Nasional :PPWI Media Group








Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU

by : On Januari 16, 2022


Jakarta
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna esok hari, 18 Januari 2022. Setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!

by : On Januari 14, 2022


 Jakarta,
14 Januari 2022 – Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (11/1) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. Mika Simon Sibarani yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. 

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. 

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Nur Iman Subono. Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi Budiman Sudjatmiko pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. 

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. 

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya.

Ulama Perempuan: Jangan Khawatir, yang Mendukung RUU TPKS Lebih Banyak

by : On Januari 13, 2022


Jakarta
, 13 Januari 2022 - Anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, Nur Rofiah dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama tokoh perempuan lain, menyebut penolakan terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) atas nama agama Islam hanya bersifat parsial.

Menurutnya umat Islam yang mendukung lebih banyak dari pada yang menolak RUU inisiatif DPR tersebut.

Nur mengaku telah menginisiasi istighasah virtual yang diikuti ratusan pesantren untuk mendoakan agar RUU TPKS segera disahkan. 

“Jadi kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS menjadi Undang-Undang atas nama Islam jangan khawatir Mbak Puan, karena yang mendukung jauh lebih banyak,” ujar Nur Rabu 12 Januari 2022.

Bagi Nur bagaimana seseorang dilahirkan adalah hal yang tidak bisa dipilih, termasuk dilahirkan sebagai perempuan.

Namun perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, karena hal yang berada di luar kuasa mereka.

“Perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, suberinasi, kekerasan karena hanya ‘menjadi’ perempuan,” tuturnya.

Nur mengatakan RUU TPKS dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan Islam yakni sistem kehidupan yang adil bagi semua orang. Karena Islam melarang kedzaliman dan ketidakadilan, termasuk bagi perempuan.

“RUU TPKS dapat segera disahkan dan menjadi payung untuk tiap perempuan agar mendapat keadilan dan mendapat perhatian yang memadai. Tujuan Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk untuk perempuan,” pungkas Nur.

Dukungan serupa sempat dilontarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Korps PMII Putri Cabang Lamongan Rifa Nur Diana Arofa mengatakan RUU TOPS mendesak agar terbentuk jelas sistem yang bisa menghapus kekerasan seksual.

“Dengan disahkannya RUU ini, kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” ungkap Rifa dikutip dari beritajatim.com.

Menanggapi aspirasi Puan Maharani mengatakan dirinya memahami akan mendesaknya RUU TPKS. Namun ia menekankan agar semua pihak mengikuti prosedur dan memberi waktu untuk lebih luas menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Apa yang terjadi di agama Islam tentu beda dengan di agama Kristen, apa yang di agama Kristen tentu beda dengan apa yang biasa kita lakukan di agama Islam dan lain sebagainya. Masukan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, mbak, adik-adik, dan mas-mas ini semua tentu saja memberikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan ini sebaik baiknya,” kata Puan.

Bergulir Sejak 2016, RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan untuk Segera Dituntaskan

by : On Januari 13, 2022


 Jakarta
, 13 Januari 2022 - Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu (12/1/2022) poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.


 “Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.


Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.


“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.


Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.


Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS 

menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 


Libur Nataru, Volume Penumpang Kereta Api di Daop 7 Madiun Meningkat 155 %

by : On Desember 29, 2021


Mad
iun, Pewarta - Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Penumpang Kereta Api di Daop 7 Madiun membludak. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun mencatat telah melayani sebanyak 181.207 pelanggan KA di stasiun wilayah Daop 7 Madiun selama periode 17 - 28 Desember 2021. Adapun rinciannya adalah 89.889 pelanggan KA yang naik dan 91.318 pelanggan KA yang turun.

“Selama periode tersebut, jumlah rata-rata pelanggan di wilayah Daop 7 Madiun per harinya sebanyak 15.100 pelanggan, “ ujar Manager Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko.

Ixfan melanjutkan, angka tersebut naik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 17 - 28 Desember 2020 lalu yaitu melayani sebanyak 116.945 pelanggan dengan rincian 55.980 pelanggan KA yang naik dan 60.965 pelanggan KA yang turun. Dengan rata-rata perhari melayani sebanyak 9.745 pelanggan.

"Jadi ada kenaikan sekitar 155 persen pelanggan KA jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama," jelas Ixfan.

Ixfan mengatakan, rute yang menjadi favorit masyarakat di wilayah Daop 7 Madiun yakni, relasi Madiun - Surabaya, Madiun - Yogyakarta, Madiun – Pasar Senen, Madiun - Lempuyangan, dan Madiun - Kiaracondong.

Pada periode tersebut, Daop 7 Madiun mencatat telah menolak sebanyak 1.248 keberangkatan calon penumpang KA. Hal ini dikarenakan calon penumpang tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

“Daop 7 Madiun memastikan hanya pelanggan yang benar – benar memenuhi persyaratan yang diperbolehkan berangkat naik KA. Apabila tidak dapat memenuhi syarat tersebut, kami mohon maaf, yang bersangkutan tidak bisa naik, dan selanjutnya bea tiket akan kembalikan sebesar 100 persen di luar biaya pemesanan,” kata Ixfan.

Adapun persyaratan untuk naik KA Jarak Jauh pada periode keberangkatan 24 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022 sesuai SE 112 Kemenhub No 2021 adalah sbb:

a. Usia di atas 17 tahun yaitu vaksin dosis lengkap (vaksinasi dosis kedua) dan menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3x24 jam atau Rapid Test Antigen 1x24 jam.
b. Usia 12 s.d 17 tahun yaitu vaksin minimal dosis pertama dan menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3x24 jam atau Rapid Test Antigen 1x24 jam.
c. Usia di bawah 12 tahun yaitu menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3x24 jam serta didampingi orang tua.

Guna membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan untuk naik kereta api di masa Nataru khususnya pelanggan dengan usia di bawah 12 tahun, mulai Sabtu 25 Desember 2021, Daop 7 Madiun menghadirkan layanan tes PCR seharga Rp195.000 di Stasiun Madiun selama periode Natal dan Tahun Baru 2022.

“Layanan tes PCR di Stasiun Madiun berlokasi di sebelah timur Loket / CSOS (samping pintu kedatangan) atau berlokasi sama dengan pemeriksaan Rapid Antigen. Dengan jam pelayanan mulai pukul 07.00 - 14.00," ujar Ixfan.

Untuk dapat melakukan tes PCR di stasiun, calon pelanggan harus menunjukkan kartu identitas dan tiket atau kode booking KA Jarak Jauh yang sudah dibayarkan. Hasil tes PCR akan keluar maksimal 1x24 jam setelah pengambilan sampel melalui email pelanggan serta sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Ixfan menambahkan, Daop 7 Madiun juga menyediakan tujuh stasiun yang terdapat layanan pemeriksaan Rapid Test Antigen seharga Rp45.000. Tujuh stasiun tersebut yakni Stasiun Madiun, Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Tulungagung, dan Nganjuk.

"Para pelanggan Kereta Api diharapkan dapat memanfaatkan berbagai layanan tersebut dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin pada saat menggunakan layanan kereta api guna mencegah penyebaran Covid-19 melalui transportasi kereta api," tutup Ixfan.(ik)

Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM: Pandemi yang Lahirkan Inovasi untuk Pulihkan Ekonomi

by : On Desember 29, 2021


 Jakarta
- Era pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk bekerja dan berpikir di luar kebiasaan, serta memerlukan usaha yang 'extra ordinary'. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di sepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari pandemi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di semua lini merupakan solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan ini

"Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat," kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi. Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

"Aplikasi perseroan perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi. "Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia," lanjutnya.

Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19

Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.

Beberapa dari inovasi-inovasi tersebut akhirnya diganjar penghargaan. Seperti penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.

Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat "Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.

Pemkab Madiun Raih Penghargaan  Kabupaten Terbaik Kategori Penetapan LP2B

by : On Desember 28, 2021

 Madiun, Pewarta


 
- Pemkab Madiun menerima penghargaan atas Kabupaten Terbaik Kategori dalam Penetapan LP2B dengan Dana APBD 2021. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan diserahkan langsung oleh menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo di Hotel Aston Sentul Bogor, selasa (28/12).

Menteri Yasin Limpo menuturkan negara Indonesia termasuk negara yang terseok - seok ekonominya. Dikatakan Menteri Yasin memang tidaklah mudah dalam mengelola negara yang sangat besar tersebut, apalagi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Namun begitu Indonesia mampu survive dimasa pandemi.

"Selama dua tahun Covid 19 negara yang survive di bidang pertanian rangking pertama adalah china dan Indonesia menempati rangking dua. Artinya pemerintah hadir dan berperan aktif di masyarakat", ujar Yasin.

Dirinya optimis apabila apabila pengelolaan pertanian dilakukan secara baik selama 10 tahun kedepan. "Kurang apa Indonesia matahari tidak pernah putus, air tak tak pernah berhenti dan dimana saja, tanah kita subur," jelasnya

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ik/hms)

Inilah Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Ponorogo Sepanjang 2021

by : On Desember 28, 2021


Ponorogo, Pewarta
- Kinerja jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo patut diapresiasi. Terutama capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta penegakan hukum keimigrasian sepanjang tahun 2021 ini.

Bahkan di penghujung tahun ini Kantor Imigrasi Ponorogo masih bisa menorehkan prestasi dengan mendapatkan perhargaan yakni satuan kerja pelayanan public berbasis HAM dari Kemenkumham RI dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. 

"Kami terus berkomitmen hingga mampu membuat terobosan dan menghasilkan sebuah pelayanan yang prima untuk masyarakat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Perdemuan Sebayang, Selasa (28/12/2021).

Secara rinci, Perdemuan Sebayang memaparkan semua capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, diantaranya Pelayanan Dokumen Perjalanan telah menerbitkan 1985 Paspor dengan berbagai tujuan seperti bekerja secara resmi atau legal keluar negeri, Umroh, sekolah dan wisata, termasuk didalamnya telah dilakukan tujuh kali kegiatan Eazy Paspor yaitu pelayanan jemput bola yang dilakukan secara kolektif di lokasi lokasi tertentu.

"Kami juga memiliki beberapa inovasi pelayanan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya, Prabu Kelana singkatan dari Paspor Butuh Keadaan Emergency, Lara dan Bencana," imbuhnya.

Inovasi ini merupakan layanan mobile bagi pemohon paspor yang berhalangan hadir ke Kantor Imigrasi Ponorogo dikarenakan kondisi emergency, sakit maupun terkena bencana.

"Kedepan, terutama menyongsong tahun 2022, kami beserta jajaran akan terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan serta berinovasi untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Ponorogo dengan harapan dapat meraih predikat WBBM," tandas Perdemuan Sebayang. (ns)

 Pimpin Apel Siaga Nataru 2021, Karutan Magetan Minta Jajaranya Bertugas Sesuai SOP

by : On Desember 27, 2021

Apel Siaga Nataru 2021 Rutan Magetan, Senin (27/12/2021)

MAGETAN, Pewarta
  – Untuk  mengantisipasi ganguan kamtib jelang perayaan Tahun Baru 2022, Rutan Kelas IIB Magetan menggelar Apel Siaga dan Razia di kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (27/12/ 2021)

Kepala Rutan Magetan Eries Sugianto mengatakan  Apel Siaga Nataru kali ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan kamtib yang terjadi menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022..

Karutan meminta kepada jajarannya untuk selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. “Saya yakin dan percaya apabila setiap pelaksanaan tugas sesuai SOP akan memberikan bapak/ibu sekalian keselamatan dalam bertugas”, ujarnya.

 Lebih lanjut Karutan menekankan  beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di Rutan maupun Lapas, sehingga timbul potensi gangguan keamanan yakni perilaku petugas  yang masih berbudaya lama yang mengedapankan  kekerasan dalam penyelesaian masalah

 “Kita semua sudah berikrar untuk membangun zona integritas, salah satunya dengan memberikan pelayanan prima bagi warga binaan dan tetap menjunjung tinggi tata nilai PASTI. Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif”, tegas Eries

Usai Apel  Kepala Rutan Magetan Eries Sugianto memimpin  langsung Razia di kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan dengan target seluruh blok hunian dan diikuti oleh seluruh petugas Rutan Magetan

Dari hasil razia tersebut Tidak ada temuan handphone dan narkoba yang berpotensi menciptakan gangguan kamtib di dalam Rutan, namun barang terlarang lainnya seperti botol kaca, paku, logam tajam, korek api gas, kartu remi dan obat-obatan (tanpa seizin Perawat Rutan) berhasil diamankan oleh Petugas. Temuan-temuan tersebut akan disimpan untuk selanjutnya dimusnahkan

6 Narapidana Rutan Magetan Dapatkan Remisi Natal, 2 Langsung Bebas

by : On Desember 26, 2021

Karutan Magetan Eries Sugianto saat menyerahkan surat remisi, Sabtu (25/12/2021)

MAGETAN, Pewarta 
– Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada seorang narapidana. Oleh karena itu, pemberian remisi menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh setiap Narapidana. Sabtu pagi (25/12/2021) Narapidana Rutan Magetan Kanwil Kemenkumham Jatim yang beragama Nasrani berkumpul di Aula Puntadewa pukul 08.30 WIB untuk melaksanakan acara Pemberian Remisi Khusus dalam Rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021.  

Acara diawali dengan pengumuman nama-nama Narapidana yang mendapatkan Remisi. Sebanyak 6 orang Narapidana Rutan Magetan mendapatkan remisi. 2 orang diantaranya langsung bebas. Adapun besaran remisi yang diterima paling sedikit 15 hari dan paling banyak 1 bulan 15 hari. Raut kebahagiaan tampak jelas di wajah Narapidana yang mendapatkan remisi kali ini.

Secara simbolis, Karutan Eries Sugianto memberikan Surat Keputusan Remisi kepada Narapidana penerima. Dalam amanat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dibacakan oleh Karutan, Menkumham mengajak Warga Binaan umat kristiani untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri dan menempatkan Yesus menjadi yang pertama dalam segala hal sehingga dapat merasakan suka cita dalam berbagai aspek kehidupan.



Lebih lanjut, Menkumham menjelaskan pemberian remisi kepada narapidana dan Anak adalah salah satu indikator pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas/Rutan yang juga merupakan salah satu unsur pemenuhan hak bagi narapidana dan Anak yang dilindungi dan ditetapkan oleh Undang-undang. “Remisi ini diberikan kepada Warga Binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik”, ujarnya.

Kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, Yasonna berpesan agar menjadikan momentum perayaan Hari Natal Tahun 2021 untuk lebih meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, dan mengubah pola kerja yang dapat mengikuti perkembangan isu-isu saat ini, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi Pemasyarakatan, maupun Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. (Humas Rutan Magetan)

Apel Gelar Pasukan Jelang Nataru, Bupati Ngawi Minta Personel Yang Bertugas Terapkan Prokes

by : On Desember 23, 2021

Bupati Ngawi (bertopi) bersama forkopimda mengecek persiapan personel

NGAWI, Pewarta
- Jelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polres Ngawi Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru  2021 di Alun-alun Barat Ngawi, Kamis (23/12/2021)

 Apel gelar pasukan tersebut dipimpin Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang diiikuti segenap jajaran Forkopimda , kepala OPD terkait  dan Ketua FKUB Ngawi, Ketua MUI Ngawi, Ketua Senkom Ngawi, Ketua Banser Ngawi dan Ketua RAPI Ngawi.

Apel tersebut digelar sebagai  bentuk pengecekan kesiapan akhir pengamanan Natal dan Tahun baru dengan mengusung tema  “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2021, Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 di Wilayah Kabupaten Ngawi”.

Bupati Ngawi Ony Anwar dalam sambutannya mengatakan,  Apel Gelar Pasukan Ops Lilin Semeru 2021 ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana. “Operasi Lilin Semeru 2021 dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional,” ujarnya.

Bupati Ngawi mengimbau untuk seluruh personel yang bertugas  untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman

“ Semua yang bertugas diharapakan menerapkan protokol kesehatan  untuk mencegah penularan Covid-19 dan masyarakat merasa nyaman merayakan Natal dan Tahun Baru” pungkasnya (st)

Serius, Pemkab Ponorogo Usulkan Reyog Menjadi Warisan Tak Benda UNESCO

by : On Desember 23, 2021


Ponorogo, Pewarta
- Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna mempatenkan kesenian reyog agar terdaftar di badan dunia UNESCO sebagai warisan tak benda.

Keseriusan tersebut salah satunya dengan mendatangkan tim Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO ke Ponorogo untuk melakukan riset dan memberikan arahan terkait kesenian reyog Ponorogo, Rabu (22/12/2021).

"Ini upaya keras Pemkab Ponorogo, karena UNESCO tidak ada di sini sehingga kami mengundang fasilitator dari UNESCO agar memberikan arahan dan penilaian sebelum naskah tentang reyog ini kami kirim," ujar Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Targetnya, Maret tahun depan naskah sudah terkirim ke UNESCO dan tahun 2023 semua usaha tersebut bisa tercapai. Selain itu, karena syarat untuk bisa terdaftar di UNESCO memang sangat detail, pihaknya juga bekerja keras untuk melakukan seminar, FGD hingga melakukan riset di lapangan.

Sementara itu, fasilitator ICH - UNESCO Harry Waluyo mengungkapkan bahwa ini merupakan komitmen bersama, yakni antara pemerintah dengan berbagai pihak dengan harapan bisa berkolaborasi dengan mengutamakan kepentingan untuk Ponorogo.

"Hal terpenting adalah adalah komitmen bersama terutama komitmen di antara komunitas. Dalam hal ini, pemerintah akan memfasilitasi dan semoga apa yang menjadi impian masyarakat Ponorogo bisa terwujud yakni reyog terdaftar di UNESCO sebagai warisan tak benda" pungkas Harry Waluyo. (ns)